Kaleidoskop Pilpres 2024: Pencalonan Gibran Kontroversial, Dirty Vote, Jokowi Cawe-cawe, hingga AHY Gagal Cawapres

TEMPO.CO, Jakarta - Sepanjang 2024, berbagai peristiwa mewarnai perjalanan politik Tanah Air. Termasuk Pemilihan Presiden (Pilpres) yang menjadi perhatian publik. Pilpres 2024 diikuti tiga pasangan calon, yakni paslon 01, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, paslon 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan paslon 03, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Pilpres yang dimenangkan Prabowo dan Gibran ini menjadi sorotan, salah satunya terkait proses pencalonan Gibran Rakabuming Raka. Selain itu, bantuan sosial (bansos) dan politik gentong babi tak lepas dari Pilpres 2024. Berikut ini catatan kaleidoskop 2024 tentang Pilpres 2024 yang banyak dibicarakan di sepanjang tahun ini.

1. Pencalonan Gibran Kontroversial

Pencalonan Giran dilakukan usai Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan gugatan uji materi soal ambang batas minimal usia capres dan cawapres pada Senin, 16 Oktober 2023. Dalam putusannya, seseorang yang berusia di bawah 40 tahun tetap bisa menjadi capres atau cawapres dengan syarat pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah.

Keputusan itu membuat Gibran bisa bertarung pada Pilpres 2024. Sebab, Gibran masih berusia 36 tahun, namun menjabat sebagai Wali Kota Solo. Putusan MK itu dinilai kontroversial karena memberi jalan bagi dinasti politik Presiden Jokowi. Terlebih, Ketua MK tak lain adalah adik ipar Jokowi sekaligus paman dari Gibran Rakabuming Raka. 

2. Gibran menyelepet Cak Imin

Gibran sempat menyelepet pesaingnya, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, dalam debat cawapres pada Jumat malam, 22 Desember 2023. Selepet merupakan istilah yang digunakan Muhaimin Iskandar dalam debat cawapres itu. Muhaimin sempat memeragakan gerakan seperti mencambuk menggunakan kain sarung yang digunakan. 

Momen itu terjadi ketika Muhaimin mengkritik pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Dia kemudian menyinggung soal anggaran IKN yang sangat besar. Pernyataan Muhaimin ini kemudian ditanggapi oleh Gibran. Dia pun menyelepet Muhaimin yang merupakan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). PKB merupakan salah satu partai yang menyetujui UU IKN dan anggaran pembangunannya di DPR RI.

"Saya ingin menanggapi Gus Muhaimin dulu. Saya ingat sekali, Gus Muhaimin ikut meresmikan dan potong tumpeng di IKN. Ini gimana ini? Enggak konsisten," kata Gibran, dalam debat tersebut yang berlangsung di Jakarta Convention Center atau JCC, Jumat malam, 22 Desember 2023.

3. Jokowi Cawe-Cawe

Jokowi mengakui ikut cawe-cawe dalam urusan politik Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan di depan para pemimpin redaksi dan konten kreator dalam pertemuan di Istana Negara, Senin, 29 Mei 2023. “Saya harus cawe-cawe,” kata Jokowi ketika berbincang dengan para pemimpin media massa di Istana Merdeka, Senin 29 Mei 2023.

Sebelumnya, Jokowi mengumpulkan 6 ketua umum partai politik (parpol) pendukungnya, kecuali NasDem di Istana Negara, Selasa, 2 Mei 2023. Pertemuan tersebut kemudian dianggap sebagai campur tangan Presiden dalam menentukan calon presiden dan calon wakil presiden dari partai-partai yang mendukungnya.

Tak menapik, Jokowi menyebut keputusan ikut campur dalam urusan pilpres dilakukan untuk negara dan bukan kepentingan praktis. Menurutnya, aksi cawe-cawe politiknya merupakan hal yang sah-sah saja dilakukan, selagi tidak bertentangan dengan undang undang. Tak hanya itu jokowi juga mengatakan cewe-cewe atau tidak netral yang diperbuatnya bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan, melainkan kepentingan nasional.

4. Politik Gentong Babi

Jokowi dituding melakukan politik gentong babi demi memenangkan pasangan calon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Dugaan itu muncul pertama kali dalam film Dirty Vote dan diutarakan oleh Ahli Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti. Jokowi dikaitkan menerapkan politik gentong babi ketika menggunakan bantuan sosial sebagai alat politik. 

Berdasarkan catatan Tempo, pada awal Januari 2024, Jokowi membagi-bagikan bantuan sosial itu di Kabupaten Serang, Banten. Satu bulan sebelumnya, Jokowi menebar bansos ke daerah lain, seperti Labuan Bajo, Pekalongan, serta Banyuwangi, pada Desember 2023. 

Selain itu, Jokowi didampingi Ibu Negara Iriana Jokowi berkunjung ke Lapangan Sepak Bola Klumpit Tingkir, Kota Salatiga, Jawa Tengah, pada Senin, 22 Januari 2024. Keduanya mengecek penyaluran bansos pangan cadangan beras pemerintah (CBP) telah diterima dengan baik. Adapun bansos yang diberikan oleh Jokowi disinyalir berhubungan upaya kemenangan Gibran pada Pilpres 2024. 

Film Dirty Vote membongkar politik gentong babi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, Ahad 11 Februari 2024.

5. Film Dirty Vote

Film Dirty Vote juga menjadi sorotan selama pilpres 2024. Film yang dirilis pada 11 Februari 2024 ini mengungkap soal dugaan kecurangan pada Pemilihan Umum atau Pemilu 2024. Film ini dibintangi oleh tiga Ahli Hukum Tata Negara, yakni Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar, dan Feri Amsari. Ketiganya memaparkan sejumlah data dan mengurai pelanggaran hukum pada Pemilu 2024. 

Terdapat sejumlah poin yang dipaparkan dalam film Dirty Vote, termasuk penyaluran bansos yang berlebihan, serta kejanggalan dalam hasil sidang putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Selain penyalahgunaan bansos, ada juga berbagai kecurangan dan penyelewengan dalam pelaksanaan Pemilu yang diungkap oleh film Dirty Vote ini. Di antaranya adalah penggunaan fasilitas negara untuk kampanye, ketidaknetralan Presiden dan sejumlah menteri, hingga berbagai pelanggaran aturan Pemilu yang tidak ditindak oleh Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu.

6. AHY Gagal Cawapres

Pada Pilpres 2024, Partai Demokrat berkoalisi dengan NasDem dan PKS di Pilpres 2024. Kala itu, koalisi mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Nama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pun sempat digadang-gadang mendampingi Anies Baswedan. Namun, koalisi justru memutuskan untuk mengusung Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar sebagai pendamping Anies.

Keputusan itu membuat Demokrat geram. Setelah peristiwa itu, mereka memposting sebuah tulisan tangan Anies Baswedan yang meminta AHY mendampinginya di Pilpres 2024. Demokrat kemudian memutuskan untuk keluar dari koalisi PKS dan Nasdem. Mereka lantas bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024. 

Menurut AHY, Partai Demokrat tidak mau berlarut-larut memikirkan kejadian itu. Mereka segera bangkit dari situasi yang tidak menguntungkan secara politik itu. "Bukan hanya ketika itu kami bisa segera move on dari situasi yang tidak menguntungkan secara politik ketika itu apalagi di masa-masa injury time sebelum kami masuk ke dalam babak penting Pemilu," kata AHY.

Inge Klara Safitri, Michelle Gabriela, dan Hendrik Yaputra berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan Editor: Dirty Vote Kecurangan Pemilu 2024