Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Biro Umum dan Protokol Pemprov Bali I Wayan Budiasa menyampaikan sebanyak sembilan bupati dan wali kota se-Bali telah berada di Yogyakarta untuk menuju lokasi retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang. Menurut dia, hanya Gubernur Bali Wayan Koster yang belum menuju lokasi retret. Hal itu terkait dengan surat instruksi Megawati Soekarnoputri agar kepala daerah dari PDIP menunda perjalanan retret.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Yang berkaitan dengan surat ini masih belum bisa diputuskan apakah tetap retret atau tidak, kalau teman-teman kepala daerah, bupati, wali kota kan posisinya saat ini sudah di Yogyakarta, kalau Pak Gubernur Bali rencana hari ini baru ke Yogyakarta,” kata dia di Denpasar, Jumat lalu.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sebelumnya, Biro Umum Pemprov Bali tak dapat memastikan kehadiran Gubernur Bali Wayan Koster di pembukaan retret. Meski begitu, tiket keberangkatan menuju Yogyakarta telah dipesan sejak jauh hari.
Ia menjelaskan tiket keberangkatan Koster digeser. Sebab, pada Kamis 20 Februari 2025, Koster masih memiliki agenda lain mendampingi Putri Suastini Koster pelantikan TP PKK pukul 16.00 WIB di Gedung Danareksa, Jakarta Pusat.
Pada akhirnya Wayan Koster tak jadi ikut retret kepala daerah di Akmil Magelang. Gubernur Bali ini sudah mulai bekerja pada Rabu, 26 Februari 2025. Dia menuturkan sudah tiba di Bali sejak Selasa, 25 Februari 2025, dan mulai mengerjakan tugasnya sebagai gubernur dari rumah. “Baru datang kemarin malam, tugas-tugas kantor dikerjakan di rumah,” kata dia saat dihubungi di Denpasar, Rabu, seperti dikutip dari Antara.
Dia memastikan tidak bergabung dalam pembekalan kepala daerah kali ini seperti sejumlah kader PDIP lainnya, dan akan mengikuti retret gelombang kedua. “(Ikut) gelombang kedua, menunggu selesai proses di Mahkamah Konstitusi sebanyak 40 kepala daerah,” ujarnya.
Profil Wayan Koster
Dikutip dari Antara, Wayan Kosterlahir di Singaraja pada 20 Oktober 1962. Dirinya berhasil menyelesaikan pendidikan 12 tahunnya pada 1968.
Dalam perjalanan pendidikannya, Wayan Koster menempuh pendidikan dasar di SD 1 Desa Sembiran pada tahun 1975, kemudian melanjutkan ke SMP Bhaktiyasa dan lulus pada tahun 1978. Pendidikan menengah atas ia selesaikan di SMAN Singaraja, Bali, pada tahun 1981.
Setelah itu, ia meraih gelar Sarjana (S1) dari Institut Teknologi Bandung (ITB) pada tahun 1987, kemudian melanjutkan pendidikan Magister (S2) di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) International Golden Institute Jakarta pada tahun 1995. Gelar Doktor (S3) ia peroleh dari Universitas Negeri Jakarta pada tahun 1999.
Karier Wayan Koster diawali di bidang penelitian, di mana ia menjadi tenaga peneliti di Balitbang Depdikbud pada periode 1988-1994. Selain itu, ia juga aktif sebagai dosen di berbagai universitas terkemuka, termasuk Universitas Pelita Harapan, Universitas Tarumanegara, dan Universitas Negeri Jakarta, serta mengajar di sebuah lembaga ekonomi dari tahun 1992 hingga 2004.
Di dunia politik, Wayan Koster terpilih sebagai anggota DPR RI dan menjabat selama tiga periode, yakni dari 2004 hingga 2019. Karier politiknya semakin meningkat ketika ia dipercaya sebagai Gubernur Bali pada periode 2018-2023, di mana ia berperan dalam berbagai kebijakan pembangunan dan pengembangan daerah.
Karier politiknya makin meningkat hingga dirinya menjadi anggota DPR pada periode 2009-2014 dan periode 2014-2019. Pada masa kerjanya periode 2014-2019, Wayan Koster mengikuti pemilihan gubernur Bali 2018 bersama Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati dan menang, demikian dirangkum dari berbagai sumber.
Pada Pilkada 2024, Wayan kembali mencalonkan sebagai calon gubernur bersama cawagub I Nyoman Giri Prasta. Wayan Koster dan I Nyoman Giri Prasta telah mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Bali, Kamis tanggal 29 Agustus 2024. Keduanya berangkat ke KPUD dari kantor DPD PDIP Bali dengan diiringi para pendukung dan simpatisan.
Kedua pasangan ini mengantongi dukungan dari berbagai partai politik seperti PDIP, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Buruh, Partai Gelombang Rakyat Indonesia, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Indonesia (Perindo) dan Partai Ummat.
Foto 
