Mengapa KPK Tetap Menahan Hasto Kristiyanto Setelah Percakapan Megawati-Prabowo

Perbesar

Ilustrasi: Tempo/Munzir Fadly

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ringkasan Berita

Megawati berkomunikasi dengan Presiden Prabowo dan membahas kasus Hasto Kristiyanto.
Di PDIP, kubu Puan Maharani dan Prananda Prabowo berancang-ancang mengisi posisi sekjen.
Megawati sulit mempercayai orang-orang di dekatnya dan ingin mempercepat kongres PDIP.

PANGGILAN mendadak dari Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri diterima oleh sejumlah pengurus partai itu pada Kamis malam, 20 Februari 2025.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Mereka diminta datang ke rumah Megawati di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto. Hasto diduga berperan menyuap dan merintangi penyidikan dalam kasus Harun Masiku.

Pengurus partai yang hadir antara lain Ketua Bidang Kehormatan Komarudin Watubun, Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah Ganjar Pranowo, serta Ketua Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional Ronny Talapessy. Komarudin menolak berkomentar soal pertemuan itu. “Nanti saja,” katanya di gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Kamis, 27 Februari 2025.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Hasto Kristiyanto menjawab pertanyaan wartawan sebelum menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, 27 Februari 2025. Tempo/Tony Hartawan

Kepada Tempo, tiga pengurus PDIP yang mengetahui isi pertemuan itu bercerita, suasana di rumah Megawati terlihat muram. Presiden kelima itu beberapa kali mencopot kacamata dan mengusap air matanya. Ia tetap memimpin rapat membahas strategi dan langkah hukum untuk membela Hasto.

Narasumber yang sama mengatakan sebagian pengurus DPP yang hadir dalam rapat darurat mengusulkan kuasa hukum Hasto mengajukan permohonan pembantaran penahanan dengan alasan sakit. Namun ide itu ditolak putra Megawati, Prananda Prabowo, dan orang-orang dekatnya. Sebab, Hasto sama sekali tidak terlihat sakit dan malah mengumbar senyum saat ditahan.

Di sela-sela pertemuan, Megawati merevisi draf surat yang disiapkan oleh sekretariat partai. Isinya berupa instruksi agar para kader PDIP menunda mengikuti retret kepala daerah yang diadakan di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah. Malam itu juga instruksi langsung disebar kepada semua kepala daerah dari PDIP.

Pertemuan juga sempat membahas pengganti Hasto. Tapi Megawati tak menunjuk siapa pun menjadi pelaksana tugas sekretaris jenderal. “Komando dikendalikan langsung oleh Ketua Umum,” ujar Komarudin dalam konferensi pers di kantor PDIP malam itu. Menurut dia, setiap langkah untuk membela Hasto, termasuk via fraksi PDIP di DPR, menunggu instruksi Megawati.

Pengurus PDIP pun berbagi tugas untuk mendampingi Megawati. Di grup percakapan WhatsApp beredar daftar piket menemani Megawati di rumahnya. Pada Senin, 24 Februari 2025, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno dan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul datang ke rumah Megawati.

Bambang Pacul tak merespons permintaan wawancara Tempo. Sedangkan Rano menuturkan bahwa ia datang ke Teuku Umar hanya untuk menemani Megawati makan siang. “Enggak ada apa-apa,” ucapnya. Sejumlah pengurus PDIP bercerita, ditahannya Hasto oleh KPK membuat Megawati kecewa, termasuk kepada Presiden Prabowo Subianto.

Pada Januari 2025, Megawati diam-diam telah berkomunikasi secara online dengan Prabowo. Pertemuan daring itu terjadi sebelum Megawati berulang tahun ke-78 pada 23 Januari 2025. Sambil tersenyum, ia mengingatkan Prabowo bahwa usianya akan bertambah. Prabowo pun berkelakar akan menunda kepergiannya ke India agar bisa menghadiri ulang tahun Megawati.

Beberapa narasumber yang mengetahui isi pembicaraan itu bercerita, Megawati sempat menawarkan membuatkan nasi goreng kepada Prabowo. Menu yang sama pernah dibikin oleh Megawati ketika Prabowo datang ke rumahnya pada 24 Juli 2019. Saat itu Prabowo telah menerima kekalahan keduanya dari Joko Widodo dalam pemilihan presiden.

Pembicaraan menjadi lebih serius saat Megawati menyinggung kasus yang membelit dua petinggi PDIP yang duduk di sampingnya, Hasto Kristiyanto serta mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Hamonangan Laoly. KPK telah meminta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mencegah Yasonna ke luar negeri. Ia juga diperiksa dalam kasus Harun Masiku.

Narasumber yang sama mengatakan Megawati menyebut Hasto sebagai teman yang selalu bersamanya. Ia meminta Hasto dan Yasonna tidak dikriminalkan. Komunikasi antara Megawati dan Prabowo—didampingi Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dan Sekretaris Jenderal Ahmad Muzani—terjadi sebelum KPK memeriksa Hasto pada Senin, 13 Januari 2025.

Prabowo menyarankan Hasto tetap memenuhi panggilan KPK. Presiden pun menyatakan Megawati dan Hasto tak perlu khawatir terhadap penahanan. Pada pemeriksaan pertama dengan status sebagai tersangka, Hasto tak langsung ditahan oleh KPK.

Megawati Soekarnoputri (kiri) dan Prabowo Subianto saat berpasangan dalam pemilihan presiden dan wakil presiden di Kebagusan, Jakarta Selatan, 7 Juli 2009. Tempo/ Imam Sukamto

Kepada Tempo pada pertengahan Januari 2025, Hasto membenarkan kabar adanya komunikasi Megawati dengan Prabowo. Hasto menampik jika disebut ada pembahasan mengenai kasusnya. Sedangkan Sufmi Dasco Ahmad menyerahkan tanggapan kepada Ahmad Muzani. “Saya tidak tahu,” ujar Muzani pada awal Februari 2025. Pada Sabtu, 1 Maret 2025, Laoly enggan menanggapi pertanyaan yang diajukan Tempo.

Seusai pertemuan online itu, Megawati menitipkan minyak urut untuk Prabowo melalui Ketua PDIP Ahmad Basarah. Megawati dan Prabowo sempat dikabarkan akan bertemu pada akhir Januari 2025. Tapi rencana itu tak kunjung terwujud.

Kemesraan Megawati dengan Prabowo mulai kendur pada pertengahan Februari 2025. Sejumlah politikus PDIP bercerita, ketika berada di Madinah, Arab Saudi, pada Rabu, 12 Februari 2025, Megawati mendapat kabar gugatan praperadilan Hasto bakal ditolak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sehari kemudian, hakim tunggal Djuyamto menyatakan permohonan Hasto tak dapat diterima.

Artikel lain:

•••

KEKECEWAAN Megawati Soekarnoputri terhadap Presiden Prabowo Subianto muncul dalam bentuk surat instruksi kepada para kepala daerah agar menunda mengikuti retret di Akademi Militer. Dalam pertemuan di rumahnya pada Kamis, 20 Februari 2025, Megawati juga mendapat informasi bahwa mantan presiden Joko Widodo bakal menjadi pemberi materi retret kepala daerah.

Kedatangan Jokowi tak tertera dalam jadwal retret kepala daerah yang digelar selama delapan hari mulai Jumat, 21 Februari 2025. Dua politikus PDI Perjuangan yang mengetahui isi diskusi di Jalan Teuku Umar bercerita, informasi tersebut kian membulatkan niat Megawati untuk menulis instruksi.

Narasumber yang sama bercerita, dua orang dekat Prabowo menelepon Ahmad Basarah setelah surat instruksi Megawati beredar ke publik. Kepada Basarah, mereka menanyakan alasan Megawati menerbitkan instruksi tersebut. Ia lantas menjelaskan soal kekecewaan Megawati kepada Prabowo.

Sejumlah politikus PDIP mengatakan Basarah pun telah bertemu dengan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani setelah Hasto Kristiyanto ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi. Basarah enggan menjawab pertanyaan dari Tempo. Ia mengirimkan stiker WhatsApp berisi ucapan selamat menunaikan ibadah puasa. “Mohon maaf lahir dan batin, ya,” kata Basarah, Jumat, 28 Februari 2025.

Dari Jakarta, Megawati memantau kader PDIP yang hadir di retret kepala daerah. Seorang pengurus PDIP bercerita, bosnya ingin mengetahui siapa saja kepala daerah yang melawan instruksinya. Kepada seorang petinggi PDIP, Megawati menanyakan kemungkinan kepala daerah yang hadir mendapat sanksi dari partai.

Salah satu kepala daerah yang ikut retret di Magelang adalah Bupati Brebes, Jawa Tengah, Paramitha Widya Kusuma. Ia hadir sejak hari pertama retret kepala daerah, Jumat, 21 Februari 2025. Paramitha enggan berkomentar soal kehadirannya dalam acara itu. “Jangan, ya,” ujarnya singkat.

Gubernur Jakarta Pramono Anung tiba di lokasi retret kepala daerah di Akademi Militer, Magelang, 24 Februari 2025 Tempo/Jamal Abdun Nashr

Setelah Megawati menerbitkan instruksi, sejumlah petinggi PDIP berkomunikasi dengan pemerintah. Gubernur Jakarta Pramono Anung, misalnya, menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan wakilnya, Bima Arya Sugiarto, agar kepala daerah dari PDIP bisa menyusul ikut retret.

Dua petinggi partai banteng bercerita, Pramono juga menemui para kepala daerah asal PDIP yang telah tiba di Magelang tapi tak masuk ke kompleks Akmil. Dalam pertemuan di sebuah kafe, para kepala daerah itu mengungkapkan kebingungan mereka. Pramono pun menghubungi Megawati dan menyarankan para kepala daerah itu diperbolehkan datang ke Akmil.

Seorang koleganya menyarankan Pramono lebih dulu masuk ke kompleks Akmil. Sebab, posisi Pramono sebagai pemenang pemilihan kepala daerah Jakarta cukup kuat di mata Megawati. Bersama belasan kepala daerah asal PDIP lain, Pramono mengikuti retret mulai Senin, 24 Februari 2025. “Semua sudah saya laporkan (kepada Megawati),” tutur Pramono sehari kemudian.

•••

DI lingkup internal PDI Perjuangan, posisi yang ditinggalkan Hasto Kristiyanto menjadi incaran. Sejumlah narasumber di PDIP mengatakan ada dua faksi yang ingin mendapatkan kursi sekretaris jenderal. Dua faksi itu dipimpin oleh anak Megawati Soekarnoputri, yaitu Prananda Prabowo dan Puan Maharani.

Nama yang muncul untuk menggantikan Hasto Kristiyanto antara lain Kepala Badan Riset dan Analisis Kebijakan Pusat Partai Andi Widjajanto, Ketua Bidang Luar Negeri Ahmad Basarah, dan Ketua Pemenangan Pemilu Legislatif Bambang Wuryanto.

Andi, mantan Gubernur Lembaga Pertahanan Nasional atau Lemhannas, kerap dimintai masukan oleh Megawati. Sejumlah politikus PDIP menyebutkan Andi dekat dengan Prananda Prabowo. Namun Andi mengelak jika disebut sebagai calon pengganti Hasto. “Enggak ada itu,” ujarnya, Senin, 6 Januari 2025.

Sedangkan Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul kini menjadi Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dia dikenal sebagai orang dekat Puan Maharani. Adapun Ahmad Basarah telah enam kali menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Mantan Wakil Sekretaris Jenderal PDIP itu dinilai bisa diterima oleh kubu Puan ataupun Prananda.

Andi Widjajanto menyebutkan posisi sekretaris jenderal sangat penting karena menjadi jembatan komunikasi antara Dewan Pimpinan Pusat dan fraksi di DPR. Andi menuturkan, DPP merupakan mesin partai yang melayani bangsawan partai. “Bangsawan adalah mereka yang mendapatkan kursi DPR,” katanya, Senin, 6 Januari 2025.

Sejumlah politikus PDIP bercerita, kubu Puan menilai selama ini komunikasi mereka dengan Megawati kerap terhambat oleh Hasto. Pun Hasto dianggap kerap mempengaruhi Megawati dalam mengambil kebijakan. Beberapa di antaranya menganggap Hasto sebagai ketua umum de facto atau yang sesungguhnya.

Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto membenarkan anggapan tersebut. Ia mengaku pernah menyinggung peran Hasto dalam Rapat Kerja Nasional V PDIP di Ancol, Jakarta Utara, akhir Mei 2024. “Itu saya sampaikan di depan 6.000 kader,” ucapnya kepada Tempo. Utut lalu menunjukkan nomor telepon Hasto di telepon selulernya. Tertulis di situ nama “de facto”.

Meski demikian, sejumlah politikus PDIP yang bertemu dengan Megawati bercerita, putri proklamator Sukarno itu belum bersedia mengganti Hasto. Megawati menyampaikan bahwa situasi hari-hari ini membuat ia sulit percaya kepada siapa pun.

Megawati berencana mempercepat pelaksanaan kongres partai menjadi awal April 2025 atau tak lama setelah Idul Fitri. Semula kongres akan digelar akhir bulan itu. Dalam kongres tersebut, Megawati akan mengumumkan sikap partai terhadap pemerintahan Prabowo Subianto.

Empat petinggi PDIP menyampaikan, hingga Februari 2025, Megawati Soekarnoputri belum sepakat masuk koalisi pemerintahan Prabowo. Seorang petinggi partai menyarankan PDIP menjadi oposisi jarak jauh. Maksudnya, kritis terhadap pemerintahan Prabowo tapi tidak konfrontatif. ●