Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Politik

Berita Tempo Plus

Bagaimana Dua Anak Megawati Berseteru di Depan Jokowi

Kubu Puan Maharani dan Prananda Prabowo kerap berseteru. Beda sikap dalam menghadapi Jokowi.

2 Maret 2025 | 08.30 WIB

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dan Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Puan Maharani, berbincang dengan mantan presiden Joko Widodo saat menghadiri peluncuran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) di Istana Negara, Jakarta, 24 Februari 2025. Dalam pertemuan itu, Jokowi menanyakan kabar ibunda Puan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Megawati memecat Jokowi dari keanggotaan partai. Tempo/Imam Sukamto
Perbesar
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dan Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Puan Maharani, berbincang dengan mantan presiden Joko Widodo saat menghadiri peluncuran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) di Istana Negara, Jakarta, 24 Februari 2025. Dalam pertemuan itu, Jokowi menanyakan kabar ibunda Puan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Megawati memecat Jokowi dari keanggotaan partai. Tempo/Imam Sukamto

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ringkasan Berita

  • Posisi Bambang Pacul, orang dekat Puan Maharani, sebagai Ketua PDIP Jawa Tengah sedang digoyang.

  • Bambang Pacul dan Hasto Kristiyanto membahas soal pemecahbelahan PDIP.

  • Kubu Puan Maharani dan Prananda Prabowo menempatkan orang kepercayaannya di DPP dan fraksi.

SURAT Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bernomor 6.541 dikirim pada 20 Agustus 2024, tiga bulan setelah Komisi Pemilihan Umum di Jawa Tengah menetapkan calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah. Ditujukan kepada pengurus PDIP se-Jawa Tengah, isi surat meminta mereka menggunakan aturan suara terbanyak dalam penentuan calon legislator terpilih.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Alih-alih mengikuti edaran pimpinan pusat itu, pengurus partai di provinsi tersebut memilih berpedoman pada Peraturan Dewan Pimpinan Daerah PDIP Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2023. Aturan itu memungkinkan pengurus di Jawa Tengah menggeser calon dengan suara terbanyak.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

“Kami hanya menjalankan perintah DPD,” kata Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDIP Kabupaten Batang Ahmad Ridwan kepada Tempo, Kamis, 27 Februari 2025. Regulasi DPD Jawa Tengah itu dikenal sebagai aturan komandan tempur elektoral atau komandante.

Ahmad mengatakan aturan komandante berisi strategi pemenangan yang terbit sebelum Pemilihan Umum 2024. Aturan tersebut diajukan oleh Ketua DPD PDIP Jawa Tengah Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul kepada pengurus pusat. Pada 14 Juni 2023, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri serta Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto mengesahkan aturan itu.

Bambang Wuryanto di Kudus, Jawa Tengah, 25 Juli 2023. Antara/Akhmad Nazaruddin Lathif.

Sekretaris PDIP Jawa Tengah Sumanto mengatakan penyusunan aturan komandante melibatkan pengurus pusat partai. Sejak pandemi Covid-19 muncul, setidaknya sebelas kali pengurus Jawa Tengah berdiskusi dengan Dewan Pimpinan Pusat. “Menjelang pemilihan, kami konsolidasi terakhir soal komandante,” ujarnya.

Sumanto menjelaskan, komandante membagi wilayah kampanye untuk setiap calon anggota legislatif. Tujuannya adalah agar para calon tak berebut suara. Caleg yang mendapat suara di luar wilayah kampanye dianggap tak sah. Suara kemudian dialihkan ke partai untuk didistribusikan kepada calon yang berkampanye di wilayah itu.

Berkat aturan komandante, istri Ketua DPC PDIP Batang Ahmad Ridwan, Riskiyah, menjadi anggota DPRD menggeser Vitriana Puspitasari. Vitriana salah satu calon legislator yang mendapat suara terbanyak di daerah pemilihan 4 Batang. “Saya kecewa, marah, campur aduk,” kata Vitriana kepada Tempo, Kamis, 27 Februari 2025.

Menurut Vitriana, aturan komandante tak berlaku begitu pimpinan pusat PDIP mengeluarkan surat nomor 6.541. Ia menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara tahun lalu. Namun pengadilan menolak gugatan tersebut. Caleg lain di Jawa Tengah yang gagal dilantik adalah Robby Sutanto. “Kepercayaan pemilih terhadap PDIP menjadi luntur,” ujar Robby.

Meski sudah disetujui pada 2023, aturan komandante menuai sorotan dari pengurus pusat setelah calon presiden mereka, Ganjar Pranowo, kalah di provinsi itu. Ganjar mendulang 7,8 juta suara di sana. Mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode itu tertinggal dari Prabowo Subianto yang mendapat 12,1 juta suara. Prabowo ditengarai menang atas bantuan Presiden Joko Widodo.

Dua petinggi PDIP mengatakan posisi Bambang Pacul sebagai Ketua PDIP Jawa Tengah mulai digoyang. Bambang Pacul dianggap tak bekerja maksimal memenangkan Ganjar. Padahal Jawa Tengah merupakan kantong besar suara PDIP. 

Belakangan, Ganjar getol menemui pengurus ranting di Jawa Tengah. Gerakan Ganjar itu disetujui oleh Megawati Soekarnoputri dan Hasto Kristiyanto. Dua narasumber di PDIP mengatakan Ganjar dipersiapkan menggantikan Bambang Pacul. Narasumber yang sama bercerita, hasil pertemuan dengan Ganjar dilaporkan oleh pengurus PDIP di Jawa Tengah kepada Bambang Pacul.

Bambang Pacul menolak berkomentar. Begitu juga Ganjar. Juru bicara PDIP, Ronny Talapessy, pun tak merespons pesan dan panggilan telepon Tempo.

•••

PERSETERUAN di PDI Perjuangan menguat seusai pemilihan presiden 2024. Di lingkup internal partai terdapat dua faksi. Dua petinggi PDIP mengatakan partai terbelah menjadi kubu Dewan Pimpinan Pusat atau DPP dan fraksi. Kubu DPP dipimpin oleh putra Megawati Soekarnoputri, Prananda Prabowo, dan Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto. Sedangkan Puan Maharani, putri Megawati, memegang Fraksi PDIP di Dewan Perwakilan Rakyat.

Dalam susunan pengurus PDIP pada Juli 2024, banyak orang Hasto yang terpilih. Mereka antara lain Ganjar Pranowo dan Deddy Yevri Hanteru Sitorus. Keduanya mendapat jabatan penting. Deddy Sitorus, misalnya, terpilih sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu Eksekutif. Urusan pemilihan kepala daerah berada di tangan dia.

Sebelumnya, Ketua Pemenangan Pemilu PDIP adalah Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul, yang dekat dengan Puan. Dalam kepengurusan baru, Bambang Pacul hanya mengurus pemenangan pemilu legislatif. “Perubahan struktur pengurus partai bagian dari strategi menghadapi tantangan ke depan,” kata Hasto, Juli 2024. 

Mendapatkan posisi di DPP PDIP, Deddy Sitorus terlempar dari Komisi VI DPR, yang bermitra dengan antara lain Kementerian Badan Usaha Milik Negara dan Kementerian Perdagangan. Setelah dilantik sebagai anggota DPR, Deddy digeser ke Komisi II yang membidangi pemerintahan dalam negeri. Ia tak merespons pertanyaan dari Tempo hingga Sabtu, 1 Maret 2025.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di Jakarta, 1 Maret 2024. Tempo/Tony Hartawan

Nama baru lain yang masuk struktur pimpinan pusat adalah Ronny Talapessy. Ia menjabat Ketua DPP Reformasi Hukum. Ronny acap mendampingi Hasto yang terjerat dugaan suap dan perintangan penyidikan atau obstruction of justice kasus Harun Masiku di Komisi Pemberantasan Korupsi. Penunjukan Ronny menimbulkan kasak-kusuk di kalangan petinggi PDIP karena ia baru menjadi calon legislator pada 2023 dan gagal ke Senayan.

Pada 14 Desember 2024, Hasto Kristiyanto bertemu dengan Bambang Pacul di Hotel Royal Ambarrukmo Yogyakarta. Kepada Bambang Pacul, Hasto menuding ada pihak luar yang sengaja memecah belah PDIP dengan memperburuk hubungan kubu Puan dengan Prananda. Hasto meminta Bambang Pacul ikut menjembatani rekonsiliasi kedua kubu itu.

Bambang Pacul membenarkan kabar adanya pertemuan itu, tapi ia enggan menceritakan detail pembicaraannya dengan Hasto. Sedangkan kepada Tempo pada akhir Desember 2024, Hasto bercerita bahwa ia siap mundur sebagai sekretaris jenderal untuk memperbaiki situasi partai. Menurut Hasto, keinginan itu ia sampaikan ketika bertemu dengan Bambang Pacul. 

Kepala Badan Riset dan Analisis Kebijakan Pusat PDIP Andi Widjajanto pada 9 Januari 2025 bercerita, adanya dua kubu di tubuh partainya membuat pengurus pusat dan fraksi di DPR kerap tak sejalan. Andi dan sejumlah politikus PDIP lain mencontohkan, DPP dan fraksi berbeda sikap soal manuver Joko Widodo dan keluarganya dalam pemilihan kepala daerah.

DPP dianggap sering membuat pernyataan konfrontatif dan menyerang Jokowi. Sedangkan kubu fraksi atau kubu Puan tak sepakat dengan gaya tersebut. Kelompok ini mendorong perlawanan yang lebih senyap dan strategis. Kepada Megawati, Andi pernah memberi masukan untuk menyatukan kedua kubu.

Salah satu usul Andi, Megawati menunjuk pelaksana tugas Sekretaris Jenderal PDIP jika Hasto mundur atau ditahan oleh KPK. Andi memberi masukan agar Megawati memilih sekjen sementara yang dapat memperbaiki hubungan DPP dengan fraksi, di antaranya Utut Adianto dan Ahmad Basarah. “Dalam situasi yang tak ideal seperti sekarang, DPP dan fraksi harus punya kebijakan yang sejalan,” ujar Andi di Cilangkap, Jakarta Timur, 9 Januari 2025.

Francisca Christy Rosana, Egi Adyatama, dan Hussein Abri Dongoran berkontribusi dalam penulisan artikel ini
Image of Tempo
Image of Tempo
Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini
  • Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
  • Akses penuh seluruh artikel Tempo+
  • Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
  • Fitur baca cepat di edisi Mingguan
  • Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Lihat Benefit Lainnya

Di edisi cetak, artikel ini terbit di bawah judul Adu Tanduk Anak Banteng

Erwan Hermawan

Erwan Hermawan

Menjadi jurnalis di Tempo sejak 2013. Kini bertugas di Desk investigasi majalah Tempo dan meliput isu korupsi lingkungan, pangan, hingga tambang. Fellow beberapa program liputan, termasuk Rainforest Journalism Fund dari Pulitzer Center. Lulusan IPB University.

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus