Opera Sabun Mega-Prabowo

USAHA mempertemukan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Prabowo Subianto tak akan membawa manfaat bagi masyarakat banyak. Hubungan keduanya, yang bagai opera sabun, hanyalah relasi personal, tak berkaitan dengan perbaikan demokrasi. Keduanya hanya akan membawa agenda politik masing-masing kalaupun akhirnya bertemu.

Hubungan Megawati dengan Prabowo memburuk setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto pada 20 Februari 2025. Megawati semula berharap komunikasinya dengan Prabowo akan membuat Hasto terbebas dari kasus suap anggota Komisi Pemilihan Umum, Wahyu Setiawan, dan tuduhan menghalangi penyidikan yang menjeratnya. Setelah KPK menahan Hasto, Megawati menginstruksikan kepala daerah dari partainya tak mengikuti retret di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah.

Usaha membebaskan Hasto dari proses hukum melalui lobi politik adalah upaya yang tak patut. Peran Hasto dalam kasus yang melibatkan buron Harun Masiku mesti diusut hingga diajukan ke pengadilan. Ia diduga terlibat penyuapan anggota KPU untuk menjadikan Harun anggota DPR melalui pergantian antarwaktu. Megawati bisa disebut memanfaatkan posisinya demi membebaskan Hasto. Kerusakan demokrasi kian parah jika intervensi politik terhadap penegakan hukum terus dilakukan.

Memboikot retret karena proses hukum terhadap Hasto juga keliru. Penolakan terhadap acara kumpul-kumpul kepala daerah baru itu masuk akal jika didasarkan pada penilaian bahwa retret hanya membuang duit negara dan dasar hukum Presiden Prabowo menggelarnya. Ke depan, sulit mengharapkan PDIP menjadi partai yang rasional dalam mengimbangi pemerintah. Sikap PDIP bakal sangat dipengaruhi oleh suasana hati Megawati.

Kalaupun Megawati memutuskan PDIP berbalik mendukung pemerintah, ada tembok di antara keduanya, yakni Joko Widodo. Saat Megawati memboikot retret, Prabowo malah mengelu-elukan Jokowi di depan pendukungnya. Prabowo bahkan menempatkan Jokowi di Dewan Penasihat Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara alias Danantara. Kelengketan Prabowo dengan pendahulunya itu membuat posisi PDIP terjepit, baik sebagai oposisi maupun di dalam koalisi.

Perpecahan antara Megawati dengan Prabowo dan Jokowi sulit mencegah otoritarianisme yang mengental belakangan ini. Kompetisi elite politik hanya berjalan karena kepentingan pribadi. Mereka tak ada yang benar-benar memperjuangkan demokrasi. Apalagi kerusakan pada institusi demokrasi, seperti Mahkamah Konstitusi dan Komisi Pemberantasan Korupsi, telanjur sulit diperbaiki. Lembaga-lembaga itu malah menjadi kantong-kantong otoritarianisme (authoritarian enclaves) yang mendukung penguasa.