Satgas PKH: Denda Kebun Sawit di Kawasan Hutan Tidak Menghapus Pidana

Satgas Penertiban Kawasan Hutan masih menggodok aturan penghitungan denda tata kelola sawit. Perusahaan sawit tetap diperiksa.

2 Maret 2025 | 08.30 WIB

Perbesar

Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Kementerian ATR/ BPN, Asnaedi. Paserkab.go.id

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Ringkasan Berita

Salah satu tugas Satgas Penertiban Kawasan Hutan adalah memungut denda tata kelola sawit.
Aturan soal denda masih digodok.
Pasal pidana masih berlaku meski denda sawit diterapkan.

MESKI Kejaksaan Agung belum tuntas mengusut dugaan korupsi denda perkebunan sawit di kawasan hutan oleh para pejabat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Presiden Prabowo Subianto membentuk Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).

Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini

Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
Akses penuh seluruh artikel Tempo+
Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
Fitur baca cepat di edisi Mingguan
Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo

Lihat Benefit Lainnya

kementerian-agraria-dan-tata-ruang

kejaksaan-agung

klhk

kementerian-kehutanan

satgas-penertiban-kawasan-hutan

denda-sawit

satgas-sawit

sawit

M. Khory Alfarizi

Alumnus Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon, Jawa Barat. Bergabung di Tempo pada 2018 setelah mengikuti Kursus Jurnalis Intensif di Tempo Institute. Meliput berbagai isu, mulai dari teknologi, sains, olahraga, politik hingga ekonomi. Kini fokus pada isu hukum dan kriminalitas.

Edisi 2 Maret 2025