Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau GTK Kemendikbudristek, Nunuk Suryani berharap agar program Merdeka Belajar bisa dilanjutkan oleh pemerintahan selanjutnya. Program garapan era Mendikbudristek Nadiem Makarim itu dinilai memiliki kebermanfaatan bagi masyarakat, khususnya guru.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Harapannya seperti itu. Jadi tidak serta-merta setiap menteri harus ganti kebijakan," kata Nunuk ditemui di sela-sela kunjungan kerjanya di Merauke, Papua Selatan, pada Rabu, 18 September 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurut Nunuk, jika setiap periode lima tahunan harus memulai kebijakan baru dan menyetop kebijakan lama yang sudah berjalan, justru hanya menghabiskan anggaran. "Terus kapan bisa tercapai?" ujarnya.
Terlebih lagi, Nunuk menilai seluruh program Ditjen GTK yang masuk dalam program Merdeka Belajar ini berhubungan langsung dengan guru se-Indonesia. Apabila program itu berhenti di tengah jalan, menurut dia, justru beresiko dan berdampak negatif pada nasib guru.
"Contoh, PPPK itu kan kalau dihentikan (pemerintah baru), yang belum diangkat pasti marah," ujar Nunuk.
Karena itu, menurut Nunuk, apabila program Merdeka Belajar itu sudah melekat pada kebermanfaatan guru, semestinya dilanjutkan oleh pemerintahan selanjutnya. Dia mengaku tidak keberatan apabila program Merdeka Belajar ini disempurnakan oleh pemerintahan Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih. "Kalau nama (program) diubah, silakan. Tapi substansinya paling tidak itu sama," ujarnya.
Meski begitu, Nunuk mengatakan bahwa diperlukan riset studi terhadap dampak dari program Merdeka Belajar tersebut. Karena itu, Ditjen GTK meminta pihak eksternal untuk melakukan studi terhadap program Merdeka Belajar yang berkaitan dengan guru.
Permintaan melanjuti program Merdeka Belajar ini juga sempat diutarakan oleh Mendikbudristek Nadiem Makarim. Ketika rapat bersama Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, eks bos Gojek ini menitip program Merdeka Belajar untuk dilanjutkan di pemerintahan selanjutnya.
Adapun sejak program ini dijalankan di era kepemimpinan Nadiem, hingga menjelang akhir jabatannya sudah meluncurkan sebanyak 26 program. Nunuk mengatakan, sebanyak 16 program Merdeka Belajar itu membahas soal guru dan tenaga kependidikan.
Pilihan Editor: Dirjen GTK Kemendikbud: Lulusan SMA di Papua Bisa Jadi Guru SD
