KontraS Catat Jumlah Pejabat Militer di Kabinet Prabowo Lebih Banyak Dibandingkan Jokowi dan SBY

TEMPO.CO, Jakarta – Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mencatat jumlah pejabat berlatar belakang militer di kabinet Presiden Prabowo Subianto lebih banyak dibandingkan di masa-masa presiden sebelumnya. Koordinator KontraS Dimas Bagus Arya membandingkan kabinet Prabowo dengan kabinet Joko Widodo atau Jokowi dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
 

Pilihan Editor:Kata Wakil Ketua MKD DPR soal Pernyataan Naturalisasi Ahmad Dhani

“Di zaman Prabowo ada kurang lebih sepuluh individu dengan latar belakang militer, dan bahkan satu orang dengan status militer aktif, yaitu Seskab (Sekretaris Kabinet) Teddy Indra Wijaya,” kata Dimas saat konferensi pers menyikapi revisi Undang-Undang TNI, di gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta Pusat, pada Kamis, 6 Maret 2025.
 
Sedangkan, di periode pertama pemerintahan sebelumnya di bawah Presiden ke-7 Jokowi, hanya ada dua anggota kabinet dengan latar belakang militer. Mereka adalah Tedjo Edhy Purdijatno yang menjabat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) serta Ryamizard Ryacudu sebagai Menteri Pertahanan. 
 
Kemudian di periode kedua pemerintahan Jokowi ada Prabowo Subianto sendiri, purnawirawan TNI Angkatan Darat yang menjadi menteri pertahanan.
 
Adapun di kabinet pertama SBY, KontraS mencatat hanya ada seorang pejabat publik dengan latar belakang militer, yaitu Seskab Sudi Silalahi. Ia merupakan purnawirawan Letnan Jenderal TNI AD.
 
Dimas lantas menyoroti kesamaan antara Prabowo dan SBY, yang sama-sama memiliki latar belakang militer. “Tapi kita bisa lihat bahwa ada cara atau perlakuan yang berbeda dalam mengakomodir politik militer dalam kabinet pemerintahannya,” kata dia.
 
Selain kabinet inti, KontraS juga menggarisbawahi adanya sejumlah individu dengan latar belakang militer yang menduduki posisi strategis dalam implementasi program prioritas Prabowo. Program yang ia maksud adalah Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Lembaga baru tersebut diisi oleh lima orang dengan latar belakang militer, termasuk purnawirawan Mayor Jenderal TNI AD Lodewyk Pusung sebagai wakil ketuanya.
 
Dimas juga mengatakan ada beberapa prajurit militer aktif yang menempati jabatan sipil, mulai dari Seskab hingga Direktur Utama Perum Bulog. Baru-baru ini Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menunjuk Mayor Jenderal TNI AD Novi Helmy Prasetya untuk jabatan tersebut.
 
Tentang penempatan militer aktif di jabatan sipil, Dimas berpendapat hal itu dapat memengaruhi arah politik kebijakan pemerintah. Ia menduga Prabowo memiliki ketidakpercayaan terhadap politikus dan birokrat sipil. 
 
“Sehingga dia mengakomodir kepentingan dari prajurit atau militer aktif dalam melakukan urusan penyelesaian tata kelola negara dan tata kelola pemerintahan,” katanya.