Sengkarut Pilkada Banjarbaru: Suara Tidak Sah Unggul dari Calon Tunggal

Pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru yang didiskualifikasi oleh KPU Banjarbaru, Aditya Mufti Ariffin-Said Abdullah, saat berkampanye di Lapangan Puma, Kelurahan Loktabat Utara, Kota Banjarbaru, 19 Oktober 2024. TEMPO/Diananta P. Sumedi

Diskualifikasi tersebut membuat pilkada Banjarbaru hanya diikuti satu pasangan calon kepala daerah. Namun KPU setempat tidak memperlakukan pilkada Banjarbaru sebagai pemilihan yang diikuti calon tunggal. Sebab, KPU tidak menyediakan kotak kosong di kertas suara.

KPU Banjarbaru justru membuat keputusan kontroversial: pemilih yang mencoblos gambar Aditya-Said dinyatakan sebagai suara tidak sah. Padahal bagian itu seharusnya diperuntukkan untuk kotak kosong.

Ketua KPU Kota Banjarbaru Dahtiar menjelaskan, pemilihan di Banjarbaru tidak menggunakan mekanisme kotak kosong, melainkan skema untuk satu pasangan calon. Dahtiar merujuk pada Surat Keputusan KPU RI Nomor 1774 Tahun 2024. "Dalam varian surat suara tidak sah, tidak sepenuhnya suara untuk pasangan calon yang dibatalkan," kata Dahtiar, Ahad, 1 Desember 2024, seperti dikutip dari Antara.

Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU RI Iffa Rosita mengatakan kasus pilkada Banjarbaru masih dibahas dan belum diputuskan apakah pilkada akan digelar ulang. "Secara resmi kami akan sampaikan lewat konferensi pers," kata Iffa saat dimintai konfirmasi, Ahad, 1 Desember 2024.

Penjelasan mengambang juga disampaikan Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Idham Holik, Jumat, 29 Desember 2024. Ia berdalih bahwa KPU Banjarbaru hanya melaksanakan rekomendasi Bawaslu setempat yang mendiskualifikasi Aditya-Said. "KPU juga pernah berkirim surat kepada KPU Kalimantan Selatan untuk melakukan pengkajian hukum," ucapnya.

Ketua Divisi Perencanaan, Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik KPU RI Yulianto Sudrajat mengatakan KPU Banjarbaru hanya memiliki waktu kurang dari 30 hari sebelum pencoblosan sejak rekomendasi diskualifikasi dari Bawaslu. Karena itu, KPU Banjarbaru tidak memiliki waktu untuk mencetak surat suara yang baru. "Maka tentu sudah tidak mungkin cukup ruang dan waktu untuk proses pencetakan surat suara," tuturnya. 

Ketua Komisi Pemilihan Umum Mochammad Afifuddin (tengah) bersama (dari kiri) Sekretaris Jenderal KPU Bernad Dermawan Sutrisno serta komisioner KPU, Idham Holid, August Mellaz, dan Betty Epsilon Idroos, saat konferensi pers mengenai perkembangan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam pilkada serentak 2024 di kantor KPU, Jakarta, 27 November 2024. TEMPO/M. Taufan Rengganis

Adapun anggota Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Banjarbaru, Bahrani, belum merespons permintaan konfirmasi Tempo soal ini. Ketua Tim Pilkada Pusat DPP Partai Buruh Said Salahudin menduga ada skenario untuk membatalkan pencalonan Aditya-Said sehingga Lisa-Wartono melenggang sebagai calon tunggal tanpa mekanisme kotak kosong. "Kami akan melawan pihak mana pun yang bermain tidak fair di pilkada," katanya, Ahad, 1 Desember 2024.

Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu Kaka Suminta mengatakan pilkada Banjarbaru seharusnya diperlakukan sebagai pemilihan dengan calon tunggal versus kotak kosong karena hanya diikuti satu pasangan calon.

Kaka menyatakan Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 memang mengatur bahwa suara untuk pasangan calon yang didiskualifikasi dianggap sebagai suara tidak sah. Namun Pasal 54C ayat 2 Undang-Undang Pilkada secara tegas menyebutkan diskualifikasi pasangan calon yang membuat pilkada menyisakan satu pasangan calon harus diselenggarakan dengan mekanisme kotak kosong.

"Seharusnya pilkada Banjarbaru diperlakukan sebagai pemilihan dengan skema kotak kosong sehingga harus diulang tahun depan dan perlu ada koreksi dari Bawaslu," ujarnya, Ahad, 1 Desember 2024.

Kaka menuturkan masalah di Banjarbaru ini berpeluang menjadi bahan gugatan di Mahkamah Konstitusi jika KPU berkukuh menafsirkan suara masyarakat untuk pasangan calon yang didiskualifikasi sebagai suara tidak sah. Ia berpendapat, ada dua cara untuk menyelesaikan sengkarut pilkada Banjarbaru.

Pertama, menggugat hasil pilkada ke Mahkamah Konstitusi. Lalu Mahkamah bisa mengkoreksi pilkada Banjarbaru dengan menetapkan Lisa-Wartono sebagai calon tunggal dalam pemilihan. Kedua, Bawaslu melaksanakan saran perbaikan atas surat keputusan KPU mengenai diskualifikasi Aditya-Said. 

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Haykal, mengatakan masalah di pilkada Banjarbaru ini unik dan spesifik. Ia menyatakan kronologi diskualifikasi pasangan calon di sana perlu dilihat kembali. Jika putusan diskualifikasi itu sudah inkrah, regulasi saat ini memang mengharuskan pasangan calon tidak bisa diganti dengan kotak kosong. Apalagi diskualifikasi pasangan calon itu dilakukan berdekatan dengan jadwal pemungutan suara. "Kalau itu artinya, tidak ada pilihan selain pasangan calon yang tak terdiskualifikasi," kata Haykal.

Menurut dia, regulasi inilah yang menjadi masalah karena ada kekosongan hukum. Misalnya, ketika ada pasangan calon yang didiskualifikasi, peserta pilkada tetap dinyatakan dua kandidat.