Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar pelaksanaan haji mendapatkan pengawasan. Menurut Nasaruddin, koordinasi sudah dilakukan sejak awal dirinya dilantik sebagai Menag pada 21 Oktober 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
“Kami 3 hari setelah dilantik langsung ke KPK minta pendampingan,” kata Nasaruddin saat ditemui di Gedung Kementerian Agama, Jakarta Pusat, pada Rabu, 8 Januari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Saat ditanya menengenai detail pendampingan apa saja yang diminta dari KPK, Nasaruddin menegaskan bahwa pelaksanaan haji menjadi salah satu di antaranya. “Ya, (haji) termasuk,” ujar dia.
Sebelumnya, Ketua Tim Pengawasan Haji DPR Sufmi Dasco Ahmad menyebutkan Presiden Prabowo Subianto meminta KPK mendampingi pemerintah dalam mengawasi penyelenggaraan ibadah haji 2025.
“Presiden sudah meminta khusus kepada KPK untuk mendampingi Kementerian Agama dan Badan Penyelenggara Haji agar penyelenggaraan haji tahun ini berjalan baik,” ujar Dasco saat rapat koordinasi dengan Komisi VIII DPR di kompleks Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa, 7 Januari 2025.
Saat ditemui seusai rapat koordinasi, Wakil Ketua DPR ini menjelaskan Prabowo memang ingin aparat penegak hukum mengawal penyelenggaraan ibadah haji 1446 Hijriah atau 2025 Masehi. “Dalam suatu rapat, saya mendengar bahwa Pak Prabowo memang meminta agar penyelenggaraan haji ini didampingi oleh aparat penegak hukum,” kata dia.
Nabiila Azzahra berkontribusi pada artikel ini.
Foto 
