Menilai Rapor Habibie

HABIBIE boleh saja merasa optimistis akan terpilih sebagai presiden Indonesia dalam Sidang Umum MPR 1999. Namun, mulus- tidaknya langkahnya meraih kursi RI 1 terpulang pada penilaian tiap fraksi di MPR terhadap kinerja putra daerah Parepare, Sulawesi Selatan itu. Untuk mengetahui lebih jauh gambaran umum fraksi terhadap laporan pertanggungjawaban Habibie, reporter TEMPO mencoba meminta pendapat dari fraksi-fraksi MPR—melalui juru bicara atau ketuanya—terhadap hasil yang telah dicapai oleh Habibie sejak menjabat presiden Republik Indonesia pada 21 Mei 1998 silam. Sepuluh item penilaian dari berbagai persoalan aktual yang terjadi selama pemerintahan Habibie disoroti. Tampaknya, Habibie mendapat angka biru atau boleh dikata lolos untuk empat hal berikut: pembebasan (sebagian besar) tapol/napol, kebebasan pers, kebebasan berserikat, dan pemilu multipartai. Jangan kaget jika hanya Fraksi Partai Golkar yang memberikan respons positif terhadap seluruh item yang diajukan oleh Tempo, meski dengan sejumlah catatan. "Semakin banyak catatannya, semakin rendah tingkat akseptabilitasnya," ujar Marzuki Darusman, Ketua Fraksi Partai Golkar di MPR. Yang juga mengejutkan, dari pernyataan Ketua Fraksi TNI Hari Sabarno, tampaknya militer tak begitu bernafsu menggugat pelbagai kebijakan sang Presiden. Rapor Habibie tampak merah alias banyak memperoleh respons negatif pada kasus Baligate, penyelesaian kasus korupsi Soeharto, Timor Timur, penanggulangan krisis ekonomi, penyelesaian kasus Aceh dan Ambon, serta kekerasan oleh militer. Bisa jadi, penolakan sejumlah fraksi terhadap keenam item ini sekaligus mengisyaratkan alotnya proses penerimaan laporan pertanggungjawaban Habibie pada Kamis 14 Oktober pekan ini. Mampukah Bung Rudy berkelit dari segudang persoalan ini dan melenggang mulus sebagai calon presiden Indonesia? WM, Wijayanto, Tim TEMPO