Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Juru Bicara DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Usman Muhammad Tokan mengatakan, Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) II PPP di Ancol, Jakarta, pada 13-14 Desember 2024, tidak membahas pemilihan calon ketua umum PPP.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Mukernas hanya membahas berbagai hal yang berkaitan dengan program kerja untuk membangun masa depan PPP, termasuk berbicara tentang waktu dan tempat penyelenggaraan Muktamar," kata Usman dalam pesan WhatsApp, Ahad, 15 Desember 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
PPP akan menggelar muktamar ke-10 pada akhir April atau awal Mei 2025. Rencananya, Usman mengatakan, muktamar akan diselenggarakan di Bali.
Pernyataan Usman ini sekaligus membantah kabar Mukernas membahas nama-nama yang akan maju menggantikan Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono.
Sebelumnya, Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP Muhammad Romahurmuziy menyebutkan bahwa sudah ada empat nama yang muncul untuk dicalonkan menjadi kandidat ketua umum, dua dari dalam internal partai dan dua dari luar.
"Kami membuka diri terhadap siapa pun dengan membuka pihak eksternal untuk menjadi ketua umum," kata Romy, sapaan Romahurmuziy, di Jakarta, Jumat malam, 13 Desember 2024.
Menurut dia, dari internal partai PPP ada dua nama yang sudah dimunculkan oleh beberapa kader dari komunikasi di sejumlah grup WhatsApp. Kedua nama itu adalah Sandiaga Uno dan Taj Yasin yang merupakan calon wakil gubernur Jawa Tengah.
Kemudian, lanjut Romy, dari eksternal terdapat nama Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dan juga mantan Kepala Staf Angkatan Darat Dudung Abdurachman.
Bahkan, menurut Romy, Gus Ipul sudah menghubungi dirinya menanyakan soal namanya yang muncul di internal PPP setelah adanya informasi tersebut.
Ia menambahkan bahwa saat ini PPP tidak perlu menutup diri dari pihak luar, yang terpenting para tokoh ini dapat memajukan dan mengangkat kembali PPP ketika pemilu nanti. "Kalau masalah AD/ART bisa diubah," katanya.
Keinginan mengganti pucuk pimpinan PPP muncul setelah partai itu gagal melaju ke Senayan pada Pemilu 2024. Menurut Romy, DPP juga harus bisa menyiapkan kader dan membuka diri untuk hadirnya calon pemimpin baru di tubuh PPP.
Selain itu, para pengurus juga wajib mengevaluasi kinerja selama Pemilu 2024 dan Pilkada serentak 2024 agar apa yang menjadi kegagalan partai tidak terulang lagi pada pemilu mendatang.
Eka Yudha Saputra dan Antara berkontribusi dalam tulisan ini.
Foto 
