Partai Demokrat Bermanuver Lewat Pernyataan SBY

Perbesar

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyalami Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono usai menyampaikan pidato kebangsaan dalam rapat pimpinan nasional (Rapimnas) 2022 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, 16 September 2022. TEMPO/M Taufan Rengganis

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

JAKARTA – Pernyataan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, tentang dugaan adanya kecurangan yang muncul menjelang Pemilu 2024 menuai reaksi dari sejumlah petinggi partai politik. Reaksi paling keras ditunjukkan oleh Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto. Bahkan ia secara khusus menggelar konferensi pers untuk menanggapi pernyataan SBY itu.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Menurut Hasto, jika SBY menemukan indikasi adanya kecurangan, seharusnya Presiden RI keenam itu melapor kepada pihak yang berwajib. "Disampaikan saja ke proses hukum (kalau memang ada kecurangan),” katanya, awal pekan ini. “Segala sesuatunya harus berakar dari koridor hukum yang ada."

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Dalam Rapat Pimpinan Nasional Partai Demokrat yang digelar pada pekan lalu, SBY mendapat kesempatan berpidato di depan kader partai. Dalam pidatonya itu, SBY mengatakan pihaknya telah mendengar kabar bahwa Pemilu 2024 akan diwarnai kecurangan. “Ada tanda-tanda Pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil," katanya.

Susilo melanjutkan, ia juga mendengar kabar akan ada pengaturan dalam pencalonan presiden dan wakil presiden. Bentuk pengaturannya adalah, dalam pemilihan presiden nanti, hanya akan ada dua pasangan calon yang tampil. Demokrat bersama partai koalisi sebagai oposisi tidak akan diberi peluang untuk bisa mengajukan pasangan calon. "Jahat, bukan? Menginjak-injak hak rakyat, bukan? Pikiran seperti itu batil. Itu bukan hak mereka. Pemilu adalah hak rakyat, hak untuk memilih dan hak untuk dipilih, yang berdaulat juga rakyat," ujar dia.

Sepanjang pidatonya itu, SBY tidak secara spesifik menyebutkan pihak-pihak yang berupaya melakukan kecurangan tersebut. Video pidato Susilo ini belakangan diunggah ke media sosial dan menjadi viral.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan pidato kebangsaan dalam rapat pimpinan nasional (rapimnas) 2022 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, 16 September 2022. TEMPO/M. Taufan Rengganis

Hasto beranggapan bahwa pernyataan SBY tersebut merupakan tuduhan serius yang diarahkan kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo. "Rapimnas partai semestinya dipakai untuk menyampaikan politik kebenaran, bukan politik fitnah,” katanya. “Kami tidak terima karena hal tersebut dituduhkan secara langsung kepada pemerintahan Pak Jokowi."

Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief, menilai sikap Hasto terlalu berlebihan dalam menanggapi pernyataan SBY. Menurut dia, potensi kecurangan dalam pemilu sebenarnya sudah menjadi rahasia umum. Potensi itu tak hanya terjadi pada hari-H, saat pemungutan suara digelar. Pada tahap persiapan pun potensi itu dimungkinkan terjadi. Misalnya, upaya menjegal calon tertentu agar tidak bisa maju dalam persaingan politik. "Pernyataan SBY sebetulnya warning atau peringatan buat kita semua,” kata Andi. “Tidak menyasar pihak tertentu, termasuk PDIP."

Ihwal pemilihan presiden yang hanya akan diikuti dua pasangan calon, kata Andi, pernah dinyatakan Hasto secara terbuka. Jika hal itu memang terjadi secara alamiah, Andi tidak mempermasalahkan. “Tapi, kalau sudah ada upaya-upaya tertentu untuk mengatur sehingga menginginkan dua pasangan saja, itu yang tidak boleh," ujarnya.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, menilai tidak ada yang salah dengan pernyataan SBY. "Memang pemilu kita belum sepenuhnya jurdil (jujur dan adil), selalu ada masalah dan kecurangan," ujar dia. Begitu juga dengan Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera. Menurut dia, pernyataan Susilo itu bisa dianggap sebagai peringatan untuk waspada. “Kita semua harus waspada akan kemungkinan ada aktor atau usaha untuk membuat pemilu tidak jurdil," ujarnya.

Pendapat berbeda disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia. Menurut dia, pernyataan SBY itu justru berpotensi mengundang perpecahan menjelang penyelenggaraan pemilihan umum. "Tokoh politik janganlah menciptakan isu yang justru mengundang keterbelahan, apalagi karena itu masih praduga-praduga," ujar Doli.

Adapun Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani, menilai pernyataan Susilo sudah menjurus ke tuduhan yang tanpa bukti. "Janganlah kita ini buru-buru suuzan," ujar Arsul. "Tidak perlu menciptakan satu perspektif bahwa kecurangan itu pasti terjadi."

Dosen ilmu politik dan international studies Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam, menyebutkan isu besar tentang pengkondisian dua pasangan calon dalam pilpres 2024 tentu tidak sekonyong-konyong muncul. Apalagi jika yang mengungkapkannya adalah SBY. "Sebagai mantan penguasa Istana, rasanya SBY akan memverifikasi validitas informasi yang ia terima, hingga akhirnya berani mengeluarkan pernyataan itu," ujar Umam.

Menurut Umam, upaya pengkondisian dua pasangan calon itu bisa saja diyakini sebagai bagian dari strategi "berat sebelah" untuk memfasilitasi proses pemenangan pihak tertentu dalam pemilihan presiden 2024. Namun terlepas dari seberapa valid informasi tersebut, ujar Umam, pernyataan SBY itu bisa dijadikan sebagai peringatan kepada seluruh stakeholders politik di Indonesia agar waspada. "Partai-partai politik harus bebas berkoalisi dan bereksperimen untuk menghadirkan alternatif-alternatif kepemimpinan baru yang beragam bagi rakyat, tanpa harus dibayang-bayangi oleh manuver kekuasaan yang mendorong pengkondisian calon tertentu."

DEWI NURITA