Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengklaim pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama dua pekan ini berjalan baik dan lancar. Dadan mengatakan perbaikan kebijakan ini terus ditingkatkan, termasuk tidak meratanya jumlah siswa yang mendapat jatah makan di sekolah.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Kekurangan berbasis laporan masyarakat jadi bahan evaluasi harian,” kata Dadan melalui pesan pendek kepada Tempo pada Rabu, 15 Januari 2025. “Penyempurnaan hanya masalah waktu saja.”
Dadan mengatakan evaluasi per hari dilakukan di tingkat lembaganya. Dia menyebut diskusi dengan Presiden Prabowo Subianto mengenai kebijakan ini dilakukan setiap dua pekan atau satu pekan sekali. “Kalau tidak sempat bertemu, beliau telepon,” katanya.
Makan Bergizi Gratis merupakan program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo yang sejak awal dikemukakan pada masa kampanye pemilihan presiden 2024 lalu. Program ini telah dimulai sejak 6 Januari 2025. Kebijakan ini hendak menyasar lebih dari 3 juta anak Indonesia baik di sekolah maupun pesantren.
Selama dua pekan pelaksanaan, sejumlah elemen menyampaikan catatan mengenai pelaksanaan program MBG. Masalah-masalah yang muncul misalnya mengenai ketersediaan anggaran, distribusi makanan di lapangan, kandungan gizi di makanan, hingga dampak lingkungan dari limbah kebijakan tersebut.
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) ingin pengawasan program makan gratis itu diperketat. Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin mengatakan para senator akan aktif turun ke lapangan untuk memverifikasi kabar-kabar miring terkait makan bergizi gratis yang beredar di media sosial.
“Program ini harus diawasi secara maksimal. DPD mengambil peran sesuai konstitusi yang ada dengan melakukan pengawasan,” kata Sultan saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan pada Selasa, 14 Januari 2025.
Sultan mengatakan, keluhan mengenai program Makan Bergizi Gratis di media sosial perlu diverifikasi lebih lanjut. Jika sudah diverifikasi, kata dia, maka DPD baru akan memberikan usulan dan rekomendasi kepada pemerintah. Menurut dia, DPD akan mengawasi hal-hal yang cukup detail terkait program ini.
Sejauh ini, Sultan mengaku sudah menyoroti beberapa kendala dalam pelaksanaan makan gratis tersebut. Salah satunya soal besarnya biaya makanan di kawasan Indonesia Timur.
Selain itu, senator asal Bengkulu ini menyoroti pengawasan kadar gizi menu makanan yang ada di daerah. "(Perlu) memastikan siapa yang bertanggung jawab tentang kadar gizi yang dimakan. Apakah BPOM dan lain-lain, " ujar dia.
Foto 
