Penjelasan BGN Soal Tidak Semua Daerah Dapat Susu dalam Makan Bergizi Gratis

KEPALA Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan pemberian susu dalam menu makanan dari program makan bergizi gratis diprioritaskan untuk daerah-daerah yang memiliki sapi perah. Dadan menyampaikan hal itu kepada wartawan usai menghadiri rapat dengan Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di kompleks parlemen, Jakarta, Senin, 6 Januari 2025.

“Sudah saya jelaskan, susu akan menjadi bagian makan bergizi untuk wilayah-wilayah di mana sapi perahnya ada dan untuk mendorong agar tiap daerah punya sapi perah,” ujar Dadan seperti dikutip dari Antara.

Dia menuturkan hal tersebut dilakukan untuk menekan atau mencegah impor susu karena BGN berkomitmen memberdayakan produk lokal dalam program makan bergizi gratis.

“Kami tidak ingin program ini menjadi bagian peningkatan impor, tetapi ingin memberdayakan sumber daya lokal,” kata dia.

Dadan mengatakan hal itu merespons belum adanya susu dalam menu makan bergizi gratis di beberapa tempat seperti Jakarta. Dia mengatakan susu termasuk ke dalam anggaran makan bergizi gratis bagi setiap siswa yang ditetapkan sebesar Rp 10 ribu. Dia menuturkan BGN melakukan kombinasi menu atas arahan yang sudah ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Kami sudah melakukan simulasi kapan susu diberikan karena indeksnya sudah ditetapkan oleh Bapak Presiden. Jadi, agar indeksnya tetap masuk, kami akan melakukan kombinasi sehingga susu di daerah-daerah yang ada sapinya itu minimal 3 kali dalam seminggu dapat diberikan,” ujar dia.

Untuk daerah yang tidak memproduksi susu atau tidak ada peternakan sapi perah, dia mengatakan sumber protein akan diganti dengan bahan yang lain, termasuk sumber kalsium yang bisa didapat dari susu.

“Misalnya, dengan ikan, telur, dan lain-lain dan sumber kalsium lainnya, termasuk seperti yang sudah saya sebutkan,” kata dia.

BGN secara resmi memulai program makan bergizi gratis per hari ini pada hari ini, Senin, 6 Januari 2025. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat (Humas) BGN RI Lalu Muhammad Iwan Mahardan saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin, menuturkan prioritas pertama pemberian makan bergizi gratis pada Januari 2025 adalah para siswa sekolah.

BGN Kurangi Biaya Manajemen Makan Bergizi Gratis Rp 1 Triliun

Dalam kesempatan itu, Dadan mengungkapkan biaya dukungan manajemen makan bergizi gratis dikurangi Rp 1 triliun. Biaya tersebut dialihkan untuk mendukung kebutuhan program terkait pemenuhan gizi nasional.

“Dukungan manajemen yang tadinya kurang lebih Rp 8 triliun menjadi kurang lebih Rp 7 triliun,” kata Dadan.

Dadan mengatakan dana total untuk program makan siang gratis tetap sebesar Rp 71 triliun atau 0,29 persen dari produk domestik bruto (PDB) sesuai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Menurut Dadan, APBN yang telah ditetapkan tidak bisa langsung digunakan sehingga perlu rapat bersama Komisi IX DPR RI hari ini. Dadan mengatakan hari ini adalah finalisasi dari penggunaan anggaran untuk program makan bergizi gratis sehingga APBN bisa digunakan oleh BGN untuk operasional. “Hari ini persetujuan dari pimpinan Komisi IX,” kata dia.

Sebelumnya, BGN merilis daftar lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang akan menjadi dapur tempat memasak menu makanan yang dibagikan dalam program makan bergizi gratis. Lalu Muhammad Iwan Mahardan mengatakan seluruh dapur sudah siap.

“Ada 190 lokasi SPPG yang siap operasional per tanggal 6 Januari 2025,” kata Iwan melalui pernyataan resmi pada Ahad, 5 Januari 2025.

Berdasarkan data yang dibagikan Iwan, 190 dapur SPPG tersebar di 26 provinsi. Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah dapur SPPG terbanyak dengan total 57 titik. Pengelola dapur bekerja sama dengan satuan koperasi, yayasan, hingga perusahaan perseroan terbatas.

Hammam Izzuddin, Hanin Marwah, dan Antara berkontribusi pada artikel ini.

Pilihan editor: Korlantas Polri Terapkan Sistem Pengurangan Poin Mulai 2025, Pengendara Wajib Perhatikan Ini