Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan bahwa pembahasan revisi Undang-Undang (RUU) Pilkada dibatalkan. Ia juga menjamin tidak akan ada agenda pengesahan RUU Pilkada secara diam-diam.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Badan Legislasi atau Baleg DPR sebelumnya telah menggelar rapat paripurna pada Kamis, 22 Agustus 2024 untuk mengesahkan RUU Pilkada. Namun, pengesahan batal dilakukan karena sidang paripurna tidak memenuhi syarat kuorum atau 50 persen plus 1 dari anggota DPR yang hadir.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Dasco, yang memimpin rapat paripurna, sempat menghentikan sementara rapat selama 30 menit untuk menunggu kehadiran anggota lainnya. Namun, setelah 30 menit berlalu, kuorum tetap tidak tercapai. Akhirnya, Dasco memutuskan untuk menunda rapat paripurna.
Dasco juga mengatakan pengesahan RUU Pilkada tidak mungkin dilakukan dalam waktu dekat. Pasalnya, jadwal rapat paripurna hanya 22 Agustus dan 27 Agustus. Sedangkan pendaftaran calon kepala daerah sudah dimulai 27 Agustus atau Selasa besok.
Dengan demikian, kata dia, tidak akan ada pengesahan RUU Pilkada hingga pendaftaran calon kepala daerah dalam Pilkada. Dasco pun menegaskan bahwa syarat-syarat yang telah tertuang dalam putusan MK tentang ambang batas pencalonan dan batas minimum usia calon, bakal berlaku pada pendaftaran Pilkada mendatang.
Berikut adalah pernyataan lengkap Dasco tentang DPR yang ikut putusan MK setelah RUU Pilkada batal disahkan. Hal ini disampaikannya melalui konferensi pers di Gedung DPR, Kamis malam, 22 Agustus 2024.
"Sebagai pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menjelaskan tentang revisi Undang-Undang Pilkada. Bahwa pada hari ini tanggal 22 Agustus, hari Kamis pada jam 10.00 setelah kemudian mengalami penundaan selama 30 menit, maka tadi sudah diketok bahwa revisi Undang-Undang Pilkada tidak dapat dilaksanakan.
Artinya pada hari ini revisi Undang-Undang Pilkada batal dilaksanakan.
Oleh karena itu, sesuai dengan mekanisme yang berlaku apabila mau ada paripurna lagi harus mengikuti tahapan-tahapan yang diatur sesuai dengan tata tertib di DPR.
Dan karena pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024, kita sama-sama tahu sudah pada tahapan pendaftaran Pilkada nah oleh karena itu kami tegaskan sekali lagi karena kita patuh dan taat dan tunduk kepada aturan yang berlaku bahwa pada saat pendaftaran nanti karena RUU Pilkada belum disahkan menjadi Undang-Undang, maka yang berlaku adalah hasil keputusan Mahkamah Konstitusi Judicial Review yang diajukan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora.
Demikian pernyataan singkat dari kami, mudah-mudahan menjadi jelas. Saya ucapkan terima kasih."
Antara, Eka Yudha Saputra berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Foto 
