Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Muhadjir Effendy menanggapi rektor kampus yang diduga disetir aparat polisi untuk memberikan testimoni positif kinerja Presiden Jokowi. Ia mengatakan, dalam suasana intenstitas tinggi Pemilu 2024, hal itu biasa dilakukan polisi guna mendinginkan suasana.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
"Jadi biasanya aparat di daerah itu pasti menghubungi kelompok-kelompok strategis di daerah itu termasuk kampus-kampus untuk diajak berkomunikasi, berkoordinasi supaya menjaga lingkungan tempat itu kondusif, aman, dan tidak ada gejolak," kata Muhadjir kepada Tempo saat ditemui di Kantor Kemenko PMK pada Rabu, 7 Januari 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Muhadjir mengklaim tidak ada unsur mengarahkan kampus oleh aparat. Dia menilai kampus merupakan lembaga yang tidak mudah terpengaruh karena memiliki mimbar akademik dan bebas dalam menyampaikan pendapat.
"Saya kira kampus tidak mudah diarahkan, itu kalau soal yang berkomunikasi kan sebetulnya bukan hanya aparat, mereka-mereka yang ingin kampus membuat pernyataan kan juga berkomunikasi juga. Jadi biasa itu bagian dari kebebasan mimbar akademik," kata dia.
Menurut dia, kampus berhak mengajukan kritik, saran, kajian-kajian dan juga mengapresiasi pemerintah. Hal itu, kata dia, juga termasuk dalam kebebasan mimbar akademik. "Jadi jangan hanya boleh mengkritik, tapi kalau memberi apresiasi, salah. Itu enggak betul gitu," kata dia.
Saat ditanya mengenai evaluasi pemerintah terkait kritik para guru besar di berbagai kampus, Muhadjir mengatakan hal itu akan menjadi bahan evaluasi
"Oh pasti kami perhatikan itu. Berbagai macam kritikan, saran imbauan pasti kami perhatikan dan tindaklanjuti," katanya.
Sebelumnya, sejumlah petinggi kampus disatroni polisi untuk dimintai membuat video yang bernarasikan kinerja positif pemerintahan Presiden Joko Widodo. Polisi menyebut aksi itu dilakukan sebagai bentuk 'pendingin' pada masa Pemilu 2024. Operasi polisi itu bersamaan dengan maraknya kritik untuk Jokowi dari sivitas akademika kampus.
Foto 
