Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ringkasan Berita
Gerindra mengusung kembali Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden 2029 karena kebijakannya dianggap prorakyat.
Keputusan itu dinilai terlalu dini karena pemerintahan Prabowo baru berjalan empat bulan.
Orientasi program pemerintah dan bantuan sosial bisa berubah menjadi alat kampanye.
PENGUMUMAN Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani disambut riuh tepuk tangan. Di rumah Ketua Partai Gerindra Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat, pada 13 Februari 2025, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat itu memutuskan menggelar kongres luar biasa (KLB) ke-VII partainya.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Agenda tertutup itu seharusnya merupakan rapat pimpinan nasional (rapimnas) Gerindra, dua hari menjelang perayaan ulang tahun ke-17 Gerindra pada Sabtu, 15 Februari 2025. Walhasil, rapat pimpinan nasional tersebut memutuskan menggelar KLB sekaligus menentukan Ketua Umum Partai Gerindra periode 2025-2030.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
KLB yang diikuti para pengurus Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah, dan Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra itu menunjuk kembali Prabowo sebagai Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina Gerindra.
"Secara teknis administratif, persyaratan untuk mengadakan KLB sudah terpenuhi, yakni disetujui dua pertiga pengurus daerah dan cabang. Tinggal menunggu persetujuan Ketua Dewan Pembina," ujar Muzani dalam potongan video yang diterima Tempo pada Kamis, 13 Februari 2025.
Muzani menuturkan kongres juga meminta Prabowo bersedia maju kembali sebagai calon presiden dalam pemilihan presiden 2029. "Beliau menjawab insyaallah, tapi meminta waktu untuk menyelesaikan tugasnya sebagai presiden dan memenuhi janji kepada rakyat," katanya di Hambalang, seperti dikutip dari Antara.
Anggota Dewan Pembina Gerindra Wihadi Wiyanto menegaskan permintaan agar Prabowo kembali maju dalam pemilihan presiden berasal dari para kader dalam KLB. Wihadi tidak menjelaskan secara detail alasan para kader kembali mengusung Prabowo untuk berkontestasi dalam pilpres 2029.
Dia hanya mengatakan, ketika para kader menawarinya kembali menjadi calon presiden, Prabowo menerimanya. Namun Wihadi menuturkan Prabowo ingin berfokus lebih dulu selama lima tahun ke depan. "Dia ingin program-programnya sukses," ucapnya saat dihubungi pada Ahad, 16 Februari 2025.
Keputusan Prabowo maju kembali dalam pemilihan presiden 2029 disampaikan di hadapan para ketua umum partai politik anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) dalam acara silaturahmi menjelang peringatan ulang tahun ke-17 Gerindra di Hambalang, Jumat, 14 Februari 2025. Prabowo juga menawari KIM plus menjadi koalisi permanen.
Ditemui seusai pertemuan, sejumlah partai anggota KIM menyetujui ide itu. Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia Raja Juli Antoni, misalnya, menyatakan PSI akan menjadi bagian dari koalisi dan mendukung Subianto dalam pilpres 2029.
Dalam pidato politiknya pada perayaan ulang tahun Gerindra, Sabtu, 15 Februari 2025, Prabowo mengakui diminta maju kembali dalam pilpres 2029. Namun dia meminta tidak dicalonkan lagi bila programnya pada periode pertama tidak berhasil. "Kalau program-program saya tidak berhasil, tidak perlu Saudara mencalonkan saya lagi," ujarnya.
Keputusan Gerindra mengusung Prabowo sebagai calon presiden pada 2029 dilakukan ketika usia pemerintahan baru seumur jagung. Dilantik pada 20 Oktober 2024, Prabowo baru saja melewati 100 hari masa kepemimpinannya dalam Kabinet Merah Putih pada 28 Januari 2025.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Moch. Irfan Yusuf mengklaim selama enam bulan Prabowo menjadi presiden, kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Hal itu menjadi alasan kader Gerindra meminta Prabowo maju kembali dalam pilpres 2029. "Itu bisa dilihat pada periode sekarang. Sudah bagus," ucapnya saat dihubungi pada Ahad, 16 Februari 2025.
Meski begitu, Irfan menyebutkan Prabowo sendiri yang akan memutuskan maju atau tidak. Menurut dia, tolok ukur pengusungan Prabowo didasarkan pada tingkat keberhasilan program pemerintahan. "Nanti disampaikan dengan pertimbangan matang," tuturnya.
Selain itu, ia melanjutkan, Prabowo ingin koalisi saat ini dipertahankan. Prabowo, kata dia, ingin KIM plus membantunya sampai lima tahun ke depan. "Mungkin juga diharapkan berjalan lebih lama lagi."
Presiden sekaligus Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto menyampaikan pidatonya pada perayaan Hari Ulang Tahun ke-17 Partai Gerindra di Sentul International Convention Center, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 15 Februari 2025. Tempo/Martin Yogi Pardamean
KIM plus merupakan koalisi partai yang dibentuk dalam kontestasi pemilihan kepala daerah 2024. Koalisi ini merupakan perluasan KIM yang sebelumnya mendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam pilpres 2024.
KIM plus dibentuk atas inisiatif Prabowo. Tujuannya, menggabungkan partai-partai yang sebelumnya saling bertarung dalam pilpres 2024. KIM plus terdiri atas sembilan partai dan beberapa partai di luar koalisi tersebut.
Anggota asli KIM adalah Gerindra, Golkar, Demokrat, Partai Amanat Nasional, PSI, Partai Bulan Bintang, Gelora, Garuda, dan Prima. Anggota koalisi bertambah dengan bergabungnya Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Persatuan Indonesia, Perindo, dan NasDem. Dengan tambahan anggota itu, koalisi ini disebut KIM plus.
Dalam kesempatan terpisah, juru bicara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Guntur Romli mengkritik langkah Gerindra tersebut. Ia menilai Gerindra terlalu dini mengusung Prabowo untuk pilpres 2029.
Menurut dia, ada hal yang lebih penting dibicarakan setelah 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran daripada mengurusi pencalonan presiden periode selanjutnya. "Masih jauh sudah membicarakan copras-capres. Seharusnya lebih berfokus menunaikan janji-janji Prabowo dalam pilpres 2024," katanya saat dihubungi melalui aplikasi perpesanan, Ahad, 16 Februari 2025.
Menurut Guntur, pada masa awal pemerintahan Prabowo, kerap terjadi kontradiksi antara satu kebijakan dan kebijakan lain. Ia mencontohkan keputusan Prabowo menerapkan pemangkasan anggaran yang menyasar sebagian kementerian dan lembaga. Pada saat yang sama, pemerintahan Prabowo justru menambah jabatan staf khusus untuk Kementerian Pertahanan.
Guntur paham sikap Gerindra yang mengambil langkah dini mengusung Prabowo untuk palagan presiden lima tahun mendatang. Dia menduga Gerindra tidak memiliki tokoh selain Prabowo yang bisa diusulkan sebagai calon presiden pada periode mendatang. "Menjatuhkan pilihan pada Prabowo itu realistis. Tidak ada tokoh lain dan tak perlu ada pertimbangan rumit lagi," ujarnya.
Program Pemerintah Menjadi Alat Kampanye
Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif PARA Syndicate Virdika Rizky Utama mengatakan keinginan Prabowo Subianto maju kembali dalam pilpres 2029 merupakan bentuk penyimpangan demokrasi.
Virdika menyebut keinginan itu sebagai upaya mempertahankan kekuasaan. Keinginan tersebut bukan untuk membenahi Indonesia. "Ada ketakutan popularitas Prabowo akan meredup atau koalisi pemerintah retak sebelum 2029. Karena itu, mereka mengumumkan keinginan itu buru-buru," ucapnya saat dihubungi, Ahad, 16 Februari 2025.
Menurut Virdika, elektabilitas Prabowo saat ini berada di puncak karena berjalannya mesin propaganda kekuasaan. Propaganda itu dijalankan melalui proyek makan bergizi gratis serta citra Prabowo sebagai presiden tegas dan mendunia.
Ia menilai Gerindra ingin mempertahankan narasi itu dengan mengumumkan Prabowo kembali maju dalam pilpres 2029.
Selain itu, Virdika melanjutkan, upaya tersebut dilakukan untuk meredam potensi konflik di lingkup internal KIM. Dengan mendeklarasikan Prabowo sebagai calon tunggal dalam pilpres 2029, Gerindra ingin mengunci posisi tawar dan memaksa KIM tunduk.
Dengan lebih dulu diumumkannya niat Prabowo maju pada 2029, Virdika menengarai ada potensi penggunaan instrumen negara untuk memuluskan upaya tersebut. Ia menyinggung adanya kesamaan antara Prabowo dan Joko Widodo yang mendorong agenda dinasti politik. "Prabowo mungkin sedang menyiapkan skenario serupa, tapi dengan kecepatan yang lebih masif," tuturnya.
Dengan niat itu, Virdika menilai setiap program pemerintah akan diukur berdasarkan pencitraan, bukan dampak ataupun manfaat dalam jangka panjang. Dia menyebutkan orientasi proyek makan bergizi gratis dan bantuan sosial bisa berubah dari alat perlindungan sosial menjadi alat kampanye.
Virdika melanjutkan, kebijakan luar negeri pun bisa dibajak untuk kepentingan elektoral. Misalnya, dia mencontohkan, mengklaim kenaikan harga crude palm oil (CPO) atau minyak sawit mentah sebagai prestasi. "Padahal itu akibat fluktuasi pasar global," katanya.
Dihubungi secara terpisah, Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mengatakan, selama empat bulan menjabat, Prabowo memperlihatkan diri sebagai presiden yang prorakyat. Sikap itu diperlihatkan dengan mengeluarkan program makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, dan rumah gratis bagi rakyat.
Namun tindakan itu ditengarai merupakan bekal politik yang berpeluang dikapitalisasi oleh Gerindra. Adi menyebutkan Gerindra berupaya membangun profil Prabowo sebagai sosok yang layak menjadi presiden untuk kedua kalinya. "Ini strategi politik yang dilakukan sebagai bagian dari kampanye Prabowo menuju 2029-2034," ujarnya, Ahad, 16 Februari 2025.
Pengamat politik Adi Prayitno. Antara/Fathur Rochman
Direktur Exposit Strategic Arif Susanto menilai pengumuman Gerindra yang terburu-buru itu merupakan salah satu strategi untuk mengatasi sejumlah ancaman. Salah satunya datang dari partai anggota KIM plus yang kini berada di pemerintahan.
Menurut dia, pemerintahan dengan koalisi partai yang banyak akan sulit dikoordinasikan. Salah satu cara mengunci koalisi itu adalah distribusi atau pembagian kekuasaan. Namun keadaan itu sewaktu-waktu bisa saja goyah. "Karena itu, Prabowo perlu menegaskan kekuasaannya dengan mengumumkan maju kembali," ucapnya saat dihubungi, Ahad, 16 Februari 2025.
Di sisi lain, Arif menilai, Gibran Rakabuming Raka berpotensi menjadi ancaman bagi ambisi politik Prabowo. Menurut Arif, Prabowo tidak ingin tingkat popularitas Gibran lebih tinggi ketimbang dirinya. Apalagi berdasarkan sejarah politik Indonesia, calon wakil presiden justru menjadi pesaing di masa mendatang.
Dia mencontohkan ketika Jusuf Kalla memutuskan maju dalam pilpres 2009 dan secara langsung berhadapan dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang maju bersama Boediono sebagai calon wakil presiden. Sebelumnya, Kalla adalah wakil presiden pendamping SBY pada 2004-2009. "Sedari awal, Prabowo sudah melihat potensi ancaman pada Gibran," tuturnya.
Meski begitu, menurut Arif, faktor penting yang dihitung Prabowo adalah Jokowi. Sebab, Jokowi masih memiliki relasi dengan sejumlah partai, seperti Golkar. Prabowo ingin menghilangkan kekuasaan Jokowi itu.
Adapun Moch. Irfan Yusuf mengatakan Gerindra mendukung Prabowo karena kepemimpinannya. Dia membantah anggapan bahwa ada niat terselubung Gerindra dengan mengusung kembali Prabowo dalam pilpres 2029. "Prabowo memiliki kebijakan prorakyat yang harus didukung," katanya saat dihubungi, Ahad, 16 Februari 2025. ●
Novali Panji Nugroho, Eka Yudha Saputra, dan Daniel A. Fajri berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo