Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Calon gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung, menyatakan tidak mau membawa urusan agama selama kampenyanya di Pilkada Jakarta 2024. Menurut Pramono, selama kampanye seluruh program yang ditawarkan harus adil dan memuat nilai-nilai toleransi antarsesama.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Saya selalu ingin mengatakan bahwa dalam kampanye saya, saya tidak mau urusan agama dibawa-bawa," kata Pramono, saat blusukan di Meruya Selatan, Jakarta Barat, Senin, 7 Oktober 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pramono mengatakan, dirinya sangat menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi beragama yang tertuang dalam bagian pembukaan Undang-Undang Dasar 145. '"Harus adil. Jadi kalau saya menjadi pemimpin, pemimpin buat semua agama," ujar Pramono.
Selain membahas soal toleransi beragama saat kampanye, Pramono juga turut menyinggung soal nomor aduan online yang sempat dibahasnya dalam debat perdana Pilkada Jakarta pada Ahad malam, 6 Oktober 2024.
Pramono menyampaikan, ada dua nomor yang bisa dihubungi oleh masyarakat untuk mengadu. Selain itu, dia juga membuka ruang laporan masyarakat di balaikota, untuk mempermudah penyelesaian masalah dan keluhan yang terjadi di Jakarta.
"Sebab enggak mungkin gubernur, wakil gubernur, berkeliling dari satu kampung kemudian persoalan baru tahu, yang begitu harus ditangani dari awal ya," ucap Pramono, sembari menyebut, "Aduan lewat online, digital, terutama seperti ini harus ada."
Adapun perihal toleransi beragama dalam kampanye, sempat diutarakan oleh Peneliti Bidang Politik di The Indonesian Institute, Felia Primaresti, melalui keterangan tertulis yang diterima Tempo, Kamis, 3 Oktober 2024.
Felia menilai bahwa Jakarta sebagai kota yang multikultural harus mengedepankan kebijakan yang inklusif bagi semua kelompok agama.
Kebijakan yang ditawarkan oleh para paslon Pilkada Jakarta, kata Felia, juga harus menjawab permasalahan dan kebutuhan utama masyarakat, ketimbang fokus pada hal-hal yang bersifat internal seperti agama.
"Hal ini penting untuk mendorong kampanye edukatif dan kebijakan inklusif yang sesuai dengan karakter masyarakat Jakarta, yang cenderung kritis dan rasional," kata Felia, sembari menyebut, "Pemerintah harus fokus pada pemenuhan hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial, serta menciptakan lingkungan yang damai dan sejahtera."
Foto 
