Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung, kembali menyinggung soal wacana Ridwan Kamil yang ingin memindahkan Balai Kota Jakarta ke wilayah utara. Sebelumnya, Pramono sempat mempertanyakan wacana itu dalam debat terakhir pilkada Jakarta pada Ahad malam, 17 November 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Alasan Ridwan Kamil memindahkan Balai Kota Jakarta ke wilayah utara, untuk mengatasi tingkat kepadatan dan kemacetan yang hanya berorientasi di wilayah pusat. Namun Pramono menilai wacana ini tidak memiliki urgensi yang cukup kuat untuk diterapkan pada masa sekarang.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Jadi sekarang ini kan Ibu Kota Nusantara mau pindah. Nanti pasti akan banyak gedung-gedung yang sebagian besar tidak terpakai. Jangan sampai gedung itu malah tidak termanfaatkan dengan baik,” ucap Pramono saat ditemui di kawasan Cibulan Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin, 18 November 2024.
Pramono menganggap Balai Kota Jakarta sebaiknya tetap berada di kawasan Medan Merdeka Selatan seperti sekarang ini, tanpa harus dipindahkan seperti wacana Ridwan Kamil. “Kalau saya ya balai kota tetap di tempat yang ada saja. Jangan sampai gedung-gedung di lingkaran utama yang ada di Medan Merdeka itu, malah tidak termanfaatkan secara baik,” ujar mantan Sekretaris Kabinet ini.
Ridwan Kamil sebelumnya telah membeberkan alasan untuk memindahkan Balai Kota Jakarta Menurut dia, rencana ini merupakan solusi dalam menyelesaikan tata ruang. Dia mengatakan pemindahan pusat pemerintahan ke Jakarta Utara agar mobilitas pemerintah tidak terkonsentrasi di Jakarta Pusat.
“Saya selalu konsisten dengan apa yang sering diwacanakan dan disampaikan. Semua itu semata-mata untuk menghadirkan tata ruang,” kata mantan Gubernur Jawa Barat itu menjawab pertanyaan Pramono saat debat terakhir pilkada Jakarta.
Selain itu, Ridwan melihat saat ini pergerakan penduduk Jakarta hanya terkonsentrasi di kawasan pusat. Dampaknya, pemerintah sulit mengatasi masalah kemacetan. “Kemacetan dan polusi ini karena beban pergerakan ke pusat terlalu besar,” kata Ridwan.
Kendati demikian, menurut Ridwan, rencana tersebut memang harus didiskusikan lebih lanjut. Sebab, memindahkan pusat kegiatan pemerintah maupun bisnis adalah solusi teknokratis. "Tapi kalau menurut teori planologi, itulah solusi untuk pengurangan beban di pusat akibatnya mobilisasi yang tinggi,” kata Ridwan.
Foto 
