Apa Itu Presidential Threshold yang Membuat Prabowo Buru-buru Jadi Calon Presiden 2029

Partai Gerindra sebelumnya secara terbuka menegaskan akan kembali mengusung ketua umumnya, Prabowo Subianto, untuk mencalonkan diri dalam pemilihan presiden (pilpres) 2029. Hal itu berdasarkan kesepakatan para kader saat Kongres Luar Biasa Partai Gerindra di Hambalang pada Kamis, 13 Februari 2025.

Sehari kemudian, pengumuman itu disampaikan di hadapan para ketua umum partai anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) dalam acara silaturahmi menjelang peringatan ulang tahun ke-17 Gerindra di Hambalang, Jawa Barat. KIM merupakan koalisi partai yang mengusung Prabowo dalam pilpres 2024.

Virdika menilai Prabowo tidak perlu repot-repot membangun koalisi supergemuk setelah keluarnya putusan MK ini. Namun, kata dia, peluang kemunculan figur-figur penantang alternatif bukan sesuatu yang bisa dipandang sebelah mata.

Sebagai inkumben, Prabowo memiliki keunggulan sumber daya. Mulai dari akses media, proyek-proyek pembangunan, hingga pemberian bantuan sosial. Namun, Virdika menilai, hal itu belum cukup.

Surat suara pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden 2019 di kantor Komisi Pemilihan Umum Jakarta barat, 19 Februari 2019. Dok.Tempo/Faisal Akbar

Virdika memperkirakan pilpres 2029 akan diwarnai berbagai faktor. Prabowo, kata dia, akan berusia hampir 80 tahun saat masa kampanye dimulai. Dalam pentas politik Indonesia, isu kesehatan fisik dan kesegaran kepemimpinan kerap mudah dijadikan senjata politik oleh lawan. Faktor lain yakni kondisi ekonomi global yang makin tak menentu.

Kondisi tersebut mulai dari dampak perubahan iklim sampai potensi resesi di sejumlah negara. Kondisi itu bisa berpengaruh negatif ke dalam negeri. Bila ekonomi melemah, publik akan menuntut pertanggungjawaban pemimpin tertinggi. “Inilah mengapa di balik segala infrastruktur dan kebijakan populis, Prabowo masih dibayangi ancaman merosotnya elektabilitas,” kata Virdika.

Kilas Balik Presidential Threshold

Penerapan presidential threshold pertama kali tercetus dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Penerapan pertama presidential threshold dimulai pada pilpres 2004 dengan ambang batas 15 persen kursi DPR atau 20 persen suara.

Pada pemilihan presiden 2009, ambang batas dinaikkan menjadi 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara nasional. Aturan ini bertujuan menyederhanakan jumlah calon presiden agar pemilu lebih efektif dan stabil dalam membentuk pemerintahan.

Persyaratan ambang batas itu terus berlaku untuk pilpres 2014, pilpres 2019, dan pilpres 2024. Namun MK pada 2 Januari 2025 menghapus presidential threshold pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Regulasi yang tercantum pada Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu dinyatakan tidak berlaku.

Presidential threshold sejatinya sudah berulang kali digugat ke MK. Setidaknya ada 30 permohonan uji materiil terhadap Pasal 222 Undang-Undang Pemilu itu oleh banyak kalangan, mulai dari partai politik hingga tokoh masyarakat.

Namun, baru pada 2025, MK mengabulkan uji materiil tersebut. MK menilai penentuan syarat ambang batas ini melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable secara nyata bertentangan dengan konstitusi. Hal tersebut menjadi alasan menurut MK untuk menggeser dari pendirian putusan sebelumnya.

Aturan presidential threshold yang tertuang dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mensyaratkan partai memiliki 20 persen kursi di Dewan Perwakilan Rakyat atau 25 persen suara sah nasional untuk mengajukan calon presiden. Berikut pemetaan presidential threshold dalam beberapa kali pemilu. ●