Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Solo - Putra mahkota Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom atau KGPAA Hamangkunegoro angkat bicara tentang kalimat "Nyesel gabung republik" yang sempat diunggahnya di insta story akun Instagram pribadinya @kgpaa_hamangkunegoro, pada Sabtu, 1 Maret 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Selain itu, putra bungsu Raja Keraton Surakarta itu juga sempat mengunggah kalimat "Percuma republik kalau cuma untuk membohongi" juga di akun Instagram pribadinya itu.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Meskipun pada Senin, 3 Maret 2025, sudah tidak ada lagi di Instagram @kgpaa_hamangkunegoro, unggahan itu telah viral dan sempat tersebar di berbagai media sosial. Salah satunya diunggah ulang oleh pemilik akun X @BebySoSweet yang juga menuliskan keterangan "IG Story KGPAA Hamengkunegoro sebagai putra mahkota Kasunanan Surakarta menyampaikan penyesalan bergabungnya Keraton Surakarta ke dalam Republik Indonesia".
Melalui Pengageng Sasana Wilapa Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, KPA H Dany Nur Adiningrat selaku juru bicara, KGPAA Hamangkunegoro memberikan klarifikasi bahwa unggahan-unggahannya di akun Instagram pribadinya itu merupakan bentuk kritik terhadap para pemimpin pemerintahan saat ini.
"Itu tak lepas dari rangkaian unggahan sebelumnya yang berkaitan erat dengan perkembangan situasi terkini, khususnya terkait pemberitaan mengenai kasus Pertamina yang telah menimbulkan kekecewaan luas di masyarakat, termasuk bagi saya sebagai bagian dari generasi muda," ujar Dany membacakan klarifikasi tertulis KGPAA Hamengkunegoro di hadapan wartawan di Keraton Surakarta, Jawa Tengah, Senin, 3 Maret 2025.
KGPAA Hamengkunegoro menyebut unggahan itu sebagai bentuk ekspresi kekecewaannya. Namun, ia memastikan hal itu bukanlah cerminan dari hilangnya rasa nasionalisme, semangat patriotisme, atau jiwa bela negara dalam dirinya melainkan suatu bentuk kritik sindiran terhadap para penyelenggara negara pada saat ini.
"Bahwa maksud dari unggahan tersebut adalah untuk menyoroti bahwa tata kelola pemerintahan saat ini yang jauh dari harapan para leluhur kami yang dahulu turut berperan dalam perjuangan kemerdekaan dan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia," tuturnya.
Ia menyatakan berdasarkan fakta sejarah para leluhur Keraton Surakarta khususnya para Sri Susuhunan (Raja Keraton Surakarta) memiliki kontribusi dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ia mencontohkan di antara mereka adalah Pakubuwono ke-6 dan Pakubuwono ke-10 yang telah diakui sebagai pahlawan nasional, serta Pakubuwono ke-12 yang dengan suka rela menggabungkan negerinya yang telah berdaulat dalam NKRI. Bahkan mereka menyerahkan harta benda dan kekuasaannya demi tegaknya NKRI yang pada saat itu masih dalam tahap pembangunan.
"Namun demikian kami merasakan kekecewaan yang mendalam terhadap tata kelola pemerintahan saat ini yang dinilai telah jauh menyimpang dari nilai-nilai perjuangan para pendiri bangsa penyelenggara negara yang tidak mengindahkan kepentingan rakyat, menunjukkan kurangnya rasa tanggung jawab terhadap amanah sejarah dan pengorbanan para pendahulu," ujarnya.
Ia menilai seharusnya para pemimpin negara memiliki kesadaran moral dan etika dalam mengelola pemerintahan demi kepentingan rakyat banyak. "Dengan demikian saya menegaskan bahwa unggahan saya tersebut merupakan bentuk ekspresi kekecewaan sekaligus kritik terhadap kondisi pemerintah saat ini," katanya.
Dany menambahkan pernyataan klarifikasi KGPAA Hamengkunegoro itu bukanlah permintaan maaf karena menurutnya bukan sebuah kesalahan. Pihaknya menyebut itu merupakan peran serta aktif dari Putra Mahkota.
"Ini bukan sebuah kesalahan tetapi adalah peran serta yang aktif dan bagi seorang anak bangsa yang kebetulan adalah putra mahkota Keraton Surakarta, menyikapi terhadap kondisi keadaan sosial politik ekonomi yang belakangan ini meresahkan masyarakat. Mulai dari isu-isu seputar sulitnya masyarakat mencari gas melon dan yang terkini juga masyarakat yang merasa tertipu atau terbohongi karena Pertamax-nya itu ternyatanya bukan Pertamax murni, dan lain sebagainya," kata Dany.
Ia menjelaskan sorotan KGPAA Hamengkunegoro terhadap republik karena menurutnya republik itu adalah kedaulatan ada di tangan rakyat.
"Pangeran Adipati Anom dalam hal ini ingin mengembalikan bahwa rakyatlah sebenarnya yang berdaulat. Tidak peduli itu generasi muda, generasi menengah, atau generasi tua, semua mempunyai hak untuk mengkritisi perjalanan bangsa ini. Karena ini republik jadi mengkritisi pemerintahan dengan baik dengan kebijakan ini untuk menyongsong kehidupan berbangsa dan bernegara dengan lebih baik," tutur dia.
Ia mengungkapkan KGPAA Hamengkunegoro adalah bagian dari anak muda yang sekarang melek sejarah, belajar tentang sejarah bangsa, sejarah leluhur, dan tahu bagaimana harus bertanggung jawab sosial pada masyarakat dan sebagainya sehingga munculah unggahan seperti itu.
"Jadi ini ajakan beliau bahwa mengkritisi harus dengan bijaksana, tidak dengan anarki. Mengkritisi harus dengan tata bahasa yang baik dan pemerintah pun harus juga menanggapi kritik atau kekritisan generasi muda dengan arif dan bijaksana karena memang ada hal bagi setiap negara untuk menyiapkan kritik bagi penyelenggara negara dan pemerintah tidak boleh anti kritik kepada rakyat," kata dia.
Foto 
