Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan arahan dalam sesi terakhir retreat Kabinet Merah Putih di Akademi Militer atau Akmil Magelang, Jawa Tengah, pada Sabtu sore, 26 Oktober 2024. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengungkapkan salah satu dari empat poin yang disampaikan kepala negara, adalah soal keberlanjutan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN).
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
"Bagi Pak Prabowo, soal IKN sebenarnya sudah sangat jelas. Sudah menjadi keputusan akan dilanjutkan dan diselesaikan," kata Raja Juli yang saat ini menjabat Wakil Kepala Otorita IKN melalui unggahan di Instagram.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Raja Juli mengatakan Prabowo sudah punya rencana akan merampungkan pembangunan IKN dalam 4 tahun. Bagi Prabowo, kata Raja Juli, IKN adalah Ibu kota Politik. Otorita IKN harus merampungkan gedung-gedung Legislatif dan Yudikatif dalam 4 tahun ke depan, selain gedung-gedung Eksekutif
Politikus Partai Solidaritas Indonesia ini menyebut bahwa Presiden Prabowo berharap pada Agustus 2028 Sidang Paripurna DPR/MPR sudah bisa diselenggarakan di IKN. "Bahkan beliau berharap pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2029 diselenggarakan di IKN," kata Raja Juli.
Para pengamat sebelumnya menilai IKN sebagai mega proyek Presiden ke-7 Joko Widodo yang dianggap bisa membebani anggaran negara. Aktivis lingkungan juga sudah beberapa kali menyampaikan perhatiannya soal dampak pembangunan dan potensi penggusuran lahan.
Salah satu kritik yang dilayangkan adalah dari Forest Watch Indonesia atau FWI. Manajer Kampanye dan Intervensi FWI Anggi Putra Prayoga, mengatakan penggeseran masyarakat itu terjadi Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau KIPP IKN. "IKN mengeksklusi masyarakat adat dan lokal," kata Anggi kepada Tempo, Selasa, 20 Agustus 2024.
Anggi mencontohkan, di Desa Bukit Harapan, kini kawasan pusat pemerintahan IKN, warga sudah tak bisa tinggal di situ. Bahkan mereka sudah tak bisa membangun rumah. "Ladang dan sawah mereka rusak. Padahal itu sumber penghidupan bagi masyarakat," kata dia.
Minimnya investasi asing di IKN sebelumnya dianggap menjadi salah satu hambatan pembangunan calon ibu kota negara baru. Pemerintah membutuhkan guyuran dana untuk menyeimbangkan pengeluaran anggaran negara.
Pemerintah, sejak 2022 sampai akhir 2024, bakal mengeluarkan anggaran dari APBN sebesar Rp 72 triliun untuk pembangunan IKN. Otorita IKN sudah mendapat persetujuan dari DPR penambahan anggaran Rp 27,8 triliun tahun depan. Komposisi APBN untuk membiayai proyek IKN hanya 20 persen dari total Rp 466,9 triliun. Artinya, pendanaan APBN untuk IKN sebesar Rp 90,4 triliun.
Foto 
