Reaksi Pemerintah Daerah atas Kebijakan Pemangkasan Anggaran

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Prabowo memerintahkan pemangkasan anggaran pemerintah sebesar Rp 306,69 triliun pada tahun ini.

Prabowo memerintahkan para menteri, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, kepala lembaga pemerintah non-kementerian, pimpinan kesekretariatan lembaga negara, gubernur, dan bupati/wali kota melakukan efisiensi anggaran di berbagai sektor.

Instruksi Prabowo soal pemangkasan anggaran itu mendapat tanggapan dari berbagai kalangan, termasuk dari pemerintah daerah.

Pemkot Surabaya Telah Lebih Dulu Menerapkan Efisiensi Anggaran

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan Pemerintah Kota Surabaya telah lebih dulu menerapkan efisiensi anggaran sejak 2024, salah satunya memangkas anggaran untuk alat tulis kantor (ATK) serta menghapus kegiatan yang dianggap tidak esensial.

“Banyak yang bertanya-tanya, ‘Wali Kota Surabaya ini model apa?’ Tapi hari ini, ternyata kebijakan yang sama juga diterapkan di kementerian, ATK hanya disisakan 10 persen dan anggaran yang tidak berdampak langsung pada masyarakat dipotong,” kata Eri di Kota Surabaya, Sabtu, 8 Februari 2025, seperti dikutip dari Antara.

Dia menuturkan Pemkot Surabaya pada 2025 meningkatkan efisiensi anggaran dengan memangkas ATK dari 20 persen menjadi 30 persen. Bahkan, penggunaan teknologi digital di lingkup pemerintah kota juga dioptimalkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap ATK konvensional. “Kalau ATK bisa menggunakan gawai, kenapa harus pakai ATK, sehingga (anggaran) untuk ATK itu kami potong,” ujarnya.

Eri menegaskan Pemkot Surabaya telah menghapus anggaran untuk kunjungan kerja, terutama perjalanan dinas ke luar negeri. Menurutnya, kebijakan ini sejalan dengan langkah efisiensi yang juga diterapkan oleh pemerintah pusat, termasuk pengurangan kegiatan seremonial yang dianggap tidak memiliki manfaat signifikan.

“Saya bersyukur dengan kebijakan ini. Saat saya menerapkan efisiensi tahun 2024, banyak yang mengkritik. Tapi sekarang kebijakan serupa diambil oleh Presiden, yang membuktikan bahwa langkah yang kami ambil tidak salah. Semua ini dilakukan demi kepentingan rakyat,” ujarnya.

Eri menegaskan belanja pegawai, termasuk gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkot Surabaya, tidak akan terkena pemangkasan. “Gaji dan tunjangan sudah diatur dalam peraturan pemerintah, jadi tidak akan berkurang. Namun tunjangan berbasis kinerja bisa menurun jika Pendapatan Asli Daerah (PAD) turun. Jika PAD turun, dinas penghasil PAD juga seharusnya mengalami penyesuaian dalam tambahan penghasilan pegawai (TPP),” tuturnya.

Pemprov Bali Tak Permasalahkan Efisiensi Dana Transfer dari Pusat

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali tidak mempermasalahkan efisiensi dana transfer ke daerah yang dilakukan pemerintah pusat. Penjabat (Pj) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya mengatakan, jika dana dari APBN seperti dana alokasi khusus (DAK) dan dana alokasi umum (DAU) harus dipotong, dapat ditutup dengan APBD. “Tidak ada masalah itu, kan program pusat ya kami terima, kami siap, Bali siap,” kata dia usai peluncuran program cek kesehatan gratis di Denpasar, Senin, 10 Februari 2025.

Dari catatannya, pengurangan dana transfer ke daerah untuk Bali berkisar Rp 50 miliar. Dia menilai jumlah ini tidak terlalu besar, masih dapat ditutupi demi mendukung program pemerintah pusat. “Tidak banyak (program terdampak) dan program tetap dapat dilaksanakan dengan APBD, jadi hanya program irigasi dan ada lagi itu ditekan, tapi bisa dicakup APBD, aman tidak ada masalah,” ujarnya.

Pemprov Bali sudah mengambil langkah antisipasi dengan menerbitkan surat pemberitahuan kepada seluruh perangkat daerah agar melakukan penundaan proses pengadaan barang/jasa dan atau penandatanganan kontrak barang/jasa yang pengadaannya bersumber dari dana transfer daerah.

Pemprov Bali mengarahkan penundaan ini hingga nanti ditetapkannya Peraturan Menkeu mengenai dana transfer ke daerah, sembari melakukan proses penyesuaian APBD 2025 dan menyiapkan rancangan Perda tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025.

Bupati Bangka Tengah Minta Anggaran Mobil Dinas Ditiadakan

Bupati Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, Algafry Rahman, meminta anggaran untuk pengadaan mobil dinas bupati dan wakil bupati terpilih hasil Pilkada 2024 dicoret untuk efisiensi anggaran. “Saya minta ditiadakan saja mobil dinas baru untuk bupati dan wakil karena mobil yang ada sekarang masih layak pakai,” kata dia di Koba, Sabtu.

Algafry, yang kembali terpilih menjadi Bupati Bangka Tengah, menuturkan sudah bersepakat dengan wakilnya menolak pengadaan mobil dinas baru. “Saya sudah berkomunikasi dengan Efrianda sebagai wakil bupati terpilih dan beliau juga bersikap yang sama dengan saya," ujarnya.

Dia mengatakan penghematan anggaran menjadi prioritas mereka, apalagi saat ini kondisi ekonomi masyarakat tidak baik-baik saja. “Perlu pengelolaan anggaran yang tepat untuk membantu memulihkan ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Algafry menyarankan anggaran untuk pengadaan mobil dinas bupati dan wakil bupati dialihkan ke pos lain yang memiliki dampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Dia juga minta menghapus mata anggaran non-prioritas lainnya, seperti perjalanan dinas dan kegiatan yang tidak berdampak langsung terhadap publik. “Saya minta tidak ada kepala OPD atau aparatur negara lainnya melakukan perjalanan dinas dan itu juga berlaku untuk saya sendiri selaku bupati. Kecuali memang keadaan atau kondisinya sangat mendesak," ujarnya.

Pemkot Balikpapan Melakukan Efisiensi Anggaran Mengikuti Instruksi Presiden

Pemerintah Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, melakukan efisiensi anggaran mengikuti Instruksi Presiden. “Kami lakukan penyesuaian dulu, masih mungkin rasionalisasi berbagai kegiatan sesuaikan Inpres,” kata Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas'ud di Balikpapan pada Ahad, 9 Februari 2025.

Efisiensi yang dilakukan tidak akan berdampak pada program prioritas seperti Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) secara gratis dan program pendidikan seperti seragam sekolah gratis. Pemkot Balikpapan juga tetap mengutamakan program yang berorientasi pada peningkatan layanan masyarakat seperti penyediaan air bersih dan perbaikan infrastruktur. 

“Kegiatan bersifat seremonial atau perlengkapan akan dirasionalisasi, program prioritas dan layanan masyarakat tetap diutamakan. Program kebijakan pemerintah kota tetap berjalan untuk menciptakan kota yang nyaman, aman, dan kondusif,” ujarnya. Pemerintah kota juga memfokuskan menjadi kota lokasi pertemuan, insentif, konvensi, dan pameran (MICE). 

Ketua DPRD Kota Balikpapan Alwi Al Qadri mengatakan pihaknya sedang menyusun kajian bersama pemerintah kota mengenai program skala prioritas sebagai pemetaan kegiatan yang harus dijalankan. “Dampak efisiensi itu besar karena banyak program yang harus dikalahkan,” ucapnya.

Antara berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan editor: BPKH Ungkap Alasan Usul Setoran Awal Haji Naik Jadi Rp 35 Juta