Jika Pejabat Eselon II Daerah Menjadi Pegawai Pusat

DPR akan membahas revisi Undang-Undang ASN. Salah satu materinya menarik pejabat eselon II daerah menjadi pegawai pusat.

10 Januari 2025 | 09.00 WIB

Perbesar

Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Gedung Balaikota, Jakarta. DokTEMPO/Hilman Fathurrahman

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Ringkasan Berita

Pemerintah hendak menarik kewenangan mengendalikan pejabat eselon II di daerah ke pusat.
Pengalihan kendali mutasi eselon II akan memindahkan politisasi birokrasi ke pusat.
Perlu lembaga pengawas independen dalam revisi Undang-Undang ASN.

SEUSAI reses pada 20 Januari 2025, Dewan Perwakilan Rakyat akan membahas revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Salah satu materi yang akan diubah adalah soal netralitas ASN dalam politik praktis. Caranya, menarik kendali mutasi pejabat eselon II di daerah ke pemerintah pusat.

Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini

Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
Akses penuh seluruh artikel Tempo+
Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
Fitur baca cepat di edisi Mingguan
Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo

Lihat Benefit Lainnya

asn

mutasi-pejabat-pemerintah

dpr

undang-undang-asn

Daniel Ahmad Fajri

Bergabung dengan Tempo pada 2021. Kini reporter di kanal Nasional untuk meliput politik dan kebijakan pemerintah. Bertugas di Istana Kepresidenan pada 2023-2024. Meminati isu hubungan internasional, gaya hidup, dan musik. Anggota Aliansi Jurnalis Independen.

Edisi 13 April 2025