Santer Isu Reshuffle Kabinet Prabowo, Ini Daftar Menteri yang Menuai Polemik

"Hasil survei KedaiKOPI itu 27,5 persen masyarakat tidak puas dengan pemerintahan Prabowo selama 100 hari belakangan, dan penyumbang terbesarnya adalah perilaku menteri yang buruk," kata Hendri Satrio dalam keterangan tertulis, Ahad, 9 Februari 2025.

Pria yang disapa Hensa ini mengatakan, media sosial saat ini sangat membantu masyarakat dalam memberikan opini terkait kinerja para menteri. Hal itu, kata Hensa, yang menyebabkan kritik masyarakat pun sejalan dengan perkataan Prabowo terkait menterinya.

"Hasil survei KedaiKOPI menunjukkan bahwa ketidakpuasan masyarakat ini sejalan dengan perkataan Prabowo terhadap menteri-menterinya," kata Hensa. 

Menurut Hensa, hasil survei itu selaras dengan pernyataan Prabowo yang menyatakan tidak ragu-ragu menindak menterinya. Dalam 100 hari terakhir, perilaku menteri dan utusan khusus presiden memang sempat membuat gaduh publik. Berikut daftar menteri dan utusan khusus yang menuai polemik. 

Miftah Maulana
Miftah Maulana Habiburrahman alias Gus Miftah sempat dikecam publik pada akhir tahun lalu. Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan ini dikecam setelah menghina penjual es teh saat ia mengisi pengajian di Magelang. Tak lama kemudian, beredar video lawas Miftah merendahkan pelawak senior Yati Pesek.

Miftah memutuskan mundur sebagai sebagai utusan khusus presiden pada 6 Desember 2024.

Raffi Ahmad
Utusan presiden lain yang sempat dikritik adalah Raffi Ahmad. Utusan Khusus Presiden Bidang Generasi Muda dan Pekerja Seni ini dikritik karena petugas patroli dan pengawalan (patwal) yang mengawal mobil dinasnya diduga bertindak arogan di jalan. Video rombongan mobil berpelat 36 itu pun viral di media sosial. 

Dalam video terlihat petugas Patwal terlihat menunjuk-nunjuk taksi Alphard yang menghalangi jalan mobil berpelat RI 36 di tengah kemacetan. Belakangan, Raffi Ahmad membenarkan bahwa mobil dengan pelat RI 36 tersebut memang kendaraan yang ia gunakan. Namun, saat kejadian berlangsung, ia menegaskan dirinya tidak berada di dalam mobil tersebut. 

Raffi membantah petugas patwalnya menunjuk taksi Alphard. Menurut dia, patwalnya hanya meminta taksi untuk maju agar tidak ada kemacetan parah. 

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya turut memberikan tanggapan atas peristiwa tersebut. Ia menyatakan bahwa pihak Istana telah menegur tim Patwal yang mengawal mobil RI 36.

Yandri Susanto
Tak hanya utusan presiden, kegaduhan juga dilakukan jajaran menteri Prabowo. Belum sepekan menjabat, Menteri Desa dan Pembangunan Tertinggal Yandri Susanto menuai kritik karena menggunakan kop surat kementerian untuk acara pribadi. 

Surat berkop Menteri Desa tersebut diunggah akun media sosial mantan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md. Dalam unggahan tersebut, Mahfud menulis "Saran hari ke-2 kepada Menteri Desa. Kalau benar surat di bawah ini dari menteri, maka ini keliru. Acara seperti haul ibu dan peringatan hari agama di ponpes mestinya yang mengundang pribadi atau pengasuh ponpes. Tak boleh pakai kop dan stempel kementerian. Untuk ke depannya hati-hati."

Berdasarkan dokumen yang dilihat Tempo, warkat tersebut dikeluarkan pada Senin, 21 Oktober 2024. Tanggal itu adalah hari berlangsungnya pelantikan para menteri kabinet Prabowo-Gibran. Dalam surat tersebut undangan acara haul dan syukuran ditujukan kepada para kepala desa, staf desa, kader RW, dan kader PKK se-Kecamatan Kramat Watu, Kabupaten Serang, Provinsi Banten.

Acara yang digelar Yandri menjadi polemik sebab ditengarai ada kaitannya dengan sang istri, Ratu Rachmatu Zakiyah. Istri Yandri merupakan calon Bupati Serang pada pemilihan kepala daerah atau Pilkada Serang 2024.

Namun, Yandri mengatakan penggalangan para undangan dalam kegiatan syukuran dan peringatan haul orang tuanya tidak digunakan untuk kepentingan politik.

"Saya tidak mungkin menciderai kekhidmatan acara santri nasional, apalagi menyangkut alrmarhumah ibu saya dengan politik. Itu tidak mungkin. Itu karena saya tinggal di pondok," kata Yandri di kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu 23 Oktober 2024.

Lagi-lagi, Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indra Wijaya menyampaikan teguran. Teddy meminta menterinya untuk berhati-hati dalam menggunakan kop surat kementerian dan tanda tangan menteri. Selain itu, para menteri juga diminta untuk tidak menimbulkan polemik di masyarakat.

Budi Arie Setiadi
Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi juga terseret dalam kasus judi online atau judol. Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika ini disorot setelah polisi membongkar keterlibatan bekas anak buahnya dalam melindungi seribu situs judi online.

Kasus ini terbongkar setelah Polda Metro Jaya dengan asistensi Bareskrim Polri melakukan penyelidikan pada akhir Oktober lalu. Polisi kemudian mengumumkan kasus ini pada awal November setelah menggeledah sarang mereka di Bekasi, Jawa Barat.

Polisi pun menangkap 11 orang yang diduga terlibat kasus tersebut. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Ade Ary Syam Indradi mengatakan, dari jumlah tersebut 10 di antaranya adalah pegawai dan staf ahli Kementerian Komdigi.

“Ini 11 orang, beberapa orang di antaranya adalah pegawai Kemkomdigi, antara lain ada juga staf-staf ahli dari Komdigi,” katanya saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat, 1 November 2024.

Pegawai Kementerian Komdigi tersebut memiliki kewenangan untuk melakukan pengecekan web judi online hingga memblokir. Namun mereka menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs judi online. 

Kementerian Komdigi yang diduga terlibat kasus judi online di Kota Bekasi mendapatkan keuntungan Rp 8,5 juta per situs. Ade Ary menyebut total terdapat seribu situs yang dibina agar tidak diblokir. Setelah penyidikan lebih lanjut, tersangka bertambah menjadi 26 orang. 

Dalam keterangannya, Budi Arie Setiadi membantah mengetahui tindakan bekas anak buahnya, apalagi ikut terlibat melindungi judi online. Ia mengklaim dirinya menjadi korban persekongkolan bandar judi. Dia juga mengaku difitnah terlibat dalam upaya perlindungan situs judi online agar tidak diblokir.

“Nama saya dikait-kaitkan dan di-framing dengan aktivitas haram yang dilakukan T yang sebenarnya jauh panggang dari api,” kata Budi Arie dalam keterangan resminya yang diterima Tempo, Ahad, 10 November 2024.

Natalius Pigai

Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai sempat dikritik setelah mengaku sudah 13 tahun tidak memiliki istri, tetapi memiliki tiga pacar. Ucapan itu disampaikan Pigai saat memberikan sambutan dalam upacara dan pelantikan pejabat di Kementerian HAM pada 31 Desember 2024. 

Dalam sambutannya, mantan Komisioner Komnas HAM ini meminta anak buahnya agar menjauhi judi dan tidak bermain mata. Ia tak segan mencopot pegawainya yang melanggar.

"Judi online plus judi offline tidak boleh, kalau ada yang main judi online out, copot," kata Natalius Pigai dalam cuplikan video yang viral di media sosial. "Enggak boleh main mata antar pasangan laki-laki, perempuan. Saya sudah 13 tahun tidak punya istri, cuma tiga pacar. Tiga bos , tiga aja. Saya gak pernah macam-macam.”

Belakangan, Pigai mengklarifikasi ucapannya. Ia bermaksud tiga pacar yang disebutkan menjalin hubungan dalam waktu yang berbeda, bukan dalam satu waktu sekaligus. Ia mengatakan ucapan itu dimaksudkan agar anak buahnya menjauhi perselingkuhan. 

Satryo Soemantri Brodjonegoro

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro menjadi sorotan publik setelah didemo ASN kementeriannya. Ratusan anggota Paguyuban Pegawai Ditjen Dikti menggelar aksi damai di pelataran Gedung D Kemendiktisaintek pada Senin pagi, 20 Januari 2025.

Aksi itu digelar atas pemecatan salah satu pegawai Kemendiktisaintek, Neni Herlina, oleh Mendiktisaintek Satryo Soemantri Brodjonegoro. Pemecatan itu disinyalir dilakukan tanpa prosedur dan alasan yang jelas. Sebelum dipecat, diketahui Neni menduduki posisi Prahum Ahli Muda & Pj. Rumah Tangga.

Selain itu, beredar rekaman diduga suara Satryo Soemantri Brodjonegoro yang memprotes pegawai karena air di rumahnya habis. Dalam rekaman itu, suara yang diduga milik Satryo terdengar kasar dan arogan saat berbicara dengan pegawainya.

Satryo memberikan klarifikasi bahwa rekaman yang beredar di media sosial bukan suaranya. Ia juga menegaskan bahwa rekaman itu tidak benar.

"Itu bukan suara saya," ucapnya dikutip dari Antara pada Selasa, 21 Januari 2025.

Sementara itu, Satryo membantah ada pemecatan sepihak terhadap ASN di lingkungan kementeriannya. Dia mengatakan yang dilakukan adalah melakukan mutasi dan rotasi. Hal ini merupakan sesuatu yang biasa di instansi atau kementerian.

“Untuk diklarifikasi, dan tadi juga sudah saya sampaikan kepada yang bersangkutan, kementerian tidak pernah memecat siapa-siapa. Yang ada, kementerian mengadakan mutasi atau rotasi, benar-benar sesuatu yang memang umum dikerjakan oleh sebuah institusi, lembaga dari pemerintah maupun nonpemerintah,” kata Satryo pada Selasa, 21 Januari 2025.

Bahlil Lahadalia
Rencana penataan gas subsidi elpiji 3 kg adalah kebijakan teranyar menteri Presiden Prabowo yang kontroversial dan menuai kritik. Menteri Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM), Bahlil Lahadalia, melarang penjualan gas elpiji 3 kg secara eceran. 

Mulai 1 Februari 2025, pengecer tidak lagi diizinkan untuk menjual elpiji 3 kg secara langsung. Masyarakat hanya bisa membelinya di pangkalan resmi Pertamina dengan harga eceran tertinggi (HET) yang sudah ditetapkan.

Pengecer yang tetap ingin menjual gas melon dapat mendaftarkan usahanya tersebut sebagai agen resmi dari Pertamina. Pendaftaran menjadi agen resmi bisa dilakukan melalui online melalui sistem One Single Submission (OSS). 

Namun kebijakan ini justru menyulitkan konsumen tabung gas melon tersebut. Kebijakan tersebut mengakibatkan kelangkaan gas elpiji 3 kg di sejumlah daerah. Walaupun pemerintah menegaskan distribusi elpiji 3 kg masih cukup. Warga terpaksa harus mengantre berjam-jam di pangkalan resmi yang lokasinya jauh. 

Belum genap sepakan, Presiden Prabowo membatalkan kebijakan Bahlil dan memperbolehkan gas elpiji 3 kg dijual oleh pengecer. Mandat ini diperintahkan langsung oleh Prabowo kepada Bahlil Lahadalia.

“Presiden telah menginstruksikan kepada Kementerian ESDM untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa," kata Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco di kompleks parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa, 4 Februari 2025.

Kebijakan itu diambil sebagai respons terhadap kelangkaan elpiji yang terjadi di masyarakat, di mana banyak warga kesulitan mendapatkan akses ke gas subsidi tersebut. Dasco mengatakan, bagi pengecer yang ingin menjual gas elpiji 3 kg harus mendaftar menjadi sub-pangkalan agar bisa menjual gas tabung melon tersebut.

Bahlil, yang juga ketua umum Golkar, menyebut polemik penyetopan penjualan liquefied petroleum gas  atau elpiji 3 kilogram sebagai ujian kesetiaan kader partai pada pemimpinnya.

Dalam momen seperti itu, Bahlil mengatakan bisa melihat mana kader yang setia dan kader yang tak patuh pada partai. Ia mengibaratkan dirinya sebagai nahkoda dan kader-kadernya adalah anak buah kapal (ABK). 

“Ini untuk menguji, mana ABK yang taat pada tujuan kapal, dan mana yang memang lihat kapal miring justru meloncat,” kata Bahlil dalam pidatonya pada Rapat Kerja Nasional Partai Golkar di Kantor Dewan Pimpinan Pusat Golkar, Jakarta Barat, Sabtu, 8 Februari 2025.

Bahlil juga menanggapi isu reshuffle yang berkembang. Ia mengatakan reshuffle itu merupakan kewenangan Presiden Prabowo yang memimpin pemerintahan ini.

"Ya, yang pertama menyangkut dengan apa yang ditanyakan tentang hak prerogatif Presiden. Jadi gini, Menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Bapak Presiden. Karena itu adalah hak prerogatif Presiden," kata Bahlil.

Juli Hantoro, Hendrik Yaputra, Annisa Febiola, Daniel Ahmad Fajri, M. Raihan Muzzaki, Haura Hamidah, Hanin Marwah, dan Dede Leni Mardianti berkontribusi dalam penulisan artikel ini.