Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Pembahasan mengenai susunan kabinet pemerintahan semakin mengerucut menjelang pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih untuk periode 2024-2029.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Kabinet yang akan dibentuk oleh Prabowo diperkirakan akan memiliki lebih banyak kementerian dibandingkan kabinet yang dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) maupun Joko Widodo atau Jokowi.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan putusan final mengenai rumusan nomenklatur dan jumlah kementerian di kabinet Prabowo baal disampaikan paling akhir lima hari sebelum pelantikan Prabowo. *Soal kabinet dan nomenklatur itu masih dinamis," kata Dasco melalui pesan suara singkat, Sabtu, 5 Oktober 2024.
Berdasarkan laporan Tempo edisi Sabtu dengan judul "Lebur-Pisah Nomenklatur di Kabinet Prabowo," disebutkan bahwa Menteri Pertahanan itu berencana menambah jumlah kementerian menjadi lebih dari 34. Seorang sumber dari kubu Prabowo-Gibran mengungkapkan bahwa penambahan ini bertujuan untuk mengakomodasi partai-partai politik pendukung di Koalisi Indonesia Maju (KIM), mengingat banyaknya partai yang bergabung mendukung pemerintahan Prabowo.
PDIP tunggu keputusan Megawati
Nama-nama seperti Olly Dondokambey, Azwar Anas, dan Budi Gunawan (BG) masih menunggu keputusan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, terkait peluang mereka masuk ke dalam kabinet. Hal ini disampaikan oleh Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, menanggapi spekulasi mengenai beberapa tokoh PDIP yang dikabarkan akan masuk ke kabinet presiden terpilih, Prabowo Subianto.
"Belum ada sinyal dari Ibu Ketua Umum,” kata Said di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Kamis, 3 Oktober 2024. Tiga nama tersebut, lanjut dia, serang menunggu keputusan dari DPP dan Megawati.
Menurut Said, hingga saat ini belum ada pembahasan mengenai apakah PDIP akan bergabung dalam kabinet Prabowo, dan Megawati belum memberikan arahan terkait hal tersebut.
“Belum adat pembicaraan di internal partai dan tidak ada instruksi dari Ibu Ketum kita semua tegak lurus menunggu apa pun titah yang disampaikan oleh Ibu Ketua Umum," ujar dia.
Respons Muhammadiyah dan PBNU
Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) turut memberikan tanggapan terkait proses pembentukan kabinet Prabowo Subianto untuk pemerintahan mendatang yang sedang berlangsung.
Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, merespons kabar mengenai kemungkinan salah satu kader Muhammadiyah yang akan mengisi posisi di kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
“Jangan mendahului presiden terpilih, jadi kita tunggu 20 Oktober nanti, itu seluruhnya hak prerogatif presiden, kita hargai,” kata Haedar di sela peresmian gedung UMY Student Yogyakarta pada Jumat, 4 Oktober 2024.
Salah satu nama yang ramai dibicarakan akan masuk ke kabinet Prabowo-Gibran adalah Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti. Dia dikabarkan akan mengisi posisi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PBNU, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, menyatakan bahwa dirinya belum berkomunikasi dengan presiden terpilih 2024, Prabowo Subianto. Menurutnya, belum ada pembicaraan mengenai jatah kursi menteri untuk NU di kabinet Prabowo.
“Kami serahkan sepenuhnya kepada presiden (presiden terpilih Prabowo). Kami beri dukungan penuh, mudah-mudahan sukses, lancar. Jadi enggak ada pembicaraan apa pun terkait dengan kabinet,” ujar Menteri Sosial itu di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 30 September 2024.
Jokowi sebut tak ikut campur urusan kabinet
Presiden Jokowi menegaskan bahwa dirinya tidak akan terlibat dalam urusan kabinet pemerintahan yang akan datang. Jokowi menekankan bahwa pembahasan soal kabinet sepenuhnya merupakan hak prerogatif presiden terpilih.
"Mengenai kabinet itu hak, seratus persen hak prerogatif presiden," kata Jokowi saat ditemui awak media di Lapangan Monas, Jakarta Pusat usai menjadi inspektur upacara HUT ke-79 TNI, Sabtu, 5 Oktober 2024.
Ihwal peralihan kepemimpinan negara, Jokowi mengaku semuanya berjalan dengan baik. Dia tidak melihat ada masalah untuk transisi pemerintahan. "Berjalan dengan baik, enggak ada masalah," ujar Jokowi.
Namun, sebagai ayah dari Gibran Rakabuming Raka, ia berpesan agar lembaga-lembaga yang diperlukan segera disusun sebelum pelantikan. Menurutnya, hal ini penting untuk memastikan kelancaran transisi pemerintahan.
SUKMA KANTHI NURANI | ANDI ADAM FATURAHMAN | ALIF ILHAM FAJRIADI
Foto 
