Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Budi Awalludin menanggapi kasus peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) oleh hacker yang berimbas ke 210 website milik instansi pusat dan lembaga termasuk Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek).
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
"Alhamdulillah (server Disdik DKI Jakarta) aman, kami juga ada padanan dengan Dukcapil. Servernya aman juga tidak ada gangguan sistem," kata Budi ditemui di Balai Kota DKI Jakarta pada Rabu, 26 Juni 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Soal langkah Disdik DKI Jakarta untuk menjaga server data ke depan karena adanya kasus peretasan itu, Budi mengatakan bakal melihat perkembangan kasus terlebih dahulu.
"Disdik dan Dukcapil tentu dengan kondisi ini sedang melihat perkembangan dan mengkaji kondisi keamanan kami," tutunya.
Jika diperlukan, kata Budi Dinas Pendidikan akan menambah pengamanan. "Akan kami diskusikan dengan pimpinan, apakah bisa disetujui atau tidak," kata dia.
Sebanyak 47 layanan Kemendikbudristek terkendala imbas Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS diretas hacker.
Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Dikdas dan Dikmen Kemendikbud Ristek, Muhammad Hasbi, membenarkan bahwa server lembaganya terkendala.
"Sehubung dengan gangguan teknis yang terjadi pada PDN dua Kementerian Kominfo sejak 20 Juni 2024 sampai saat ini. Terdapat 47 domain layanan atau aplikasi Kemendikbud Ristek yang terdampak," kata Hasbi kepada Tempo melalui pesan singkat pada Selasa, 25 Juni 2024
Hasbi memaparkan kendala yang dialami di antaranya Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), Beasiswa Pendidikan, KIP Kuliah dan layanan perizinan film. "Kemendikbudristek memohon maaf atas gangguan dan ketidaknyamanan yang terjadi," tuturnya.
Kendati demikian, Kemendikbudristek dan Kemenkominfo melakukan pemulihan secara bertahap. "Saat ini sudah ada beberapa layanan yang berhasil dipulihkan seperti layanan Itjen, kebugaran pusmendik dan layanan DNS Pusdatin Kemendikbudristek," ujarnya.
Hasbi mengatakan selama menunggu proses pemulihan selesai masyarakat dapat mengajukan usulan layanan melalui unit layanan terpadu.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Aptika) Kementerian Komunikasi dan Informasi, Semuel Abrijani Pangarepan membenarkan website milik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek terkena peretasan yang terjadi di Pusat Data Nasional Sementara.
"Kena ya kena," kata Semuel ditemui usai konferensi pers di Gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) pada Senin, 24 Juni 2024.
Website Kemendikbudristek menjadi salah satu dari daftar 210 intansi yang mengalami peretasan, selain Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Saat ditanya apakah terdampak ke proses PPDB 2024 dan daerah mana saja yang mengalami peretasan, Semuel irit bicara. "Harusnya mereka juga lagi migrasi ya. Kalau banyak (daerah), tidak banyak," kata dia.
Dia buru-buru masuk lift dan mengangguk ketika ditanya apakah peretasan website Kemendikbud belum teratasi.
Semuel sebelumnya dalam konferensi pers mengatakan serangan siber Ransomware terhadap server Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) berdampak pada 210 instansi pusat maupun daerah di Indonesia.
“Saat ini kami melakukan migrasi data-datanya. Harusnya bisa dipercepat apabila ada koordinasi antara tenan dengan penyedia layanannya,” kata Semuel, Senin.
Sementara beberapa instansi yang sudah mulai beroperasi di antaranya Ditjen Imigrasi Kemenkumham dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves). “Kota Kediri juga sudah on, yang lainnya lagi dalam proses,” kata Semuel.
Semuel tak menampik serangan siber ke PDN itu merugikan layanan publik. Hal yang paling berdampak adalah Ditjen Imigrasi mengingat hal ini langsung berhadapan dengan masyarakat. “Ada 210 tadi, rinciannya banyak sekali. PUPR juga kena dan sedang proses migrasi juga,” ujarnya.
Peretasan awal mula diketahui oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) pada 20 Juni 2024 dini hari. Peretasan terjadi di PDNS di Surabaya.
Akibat gangguan pada PDN ini, proses PPDB di Pemerintah Kota Dumai, Provinsi Riau juga ikut terganggu. "Mohon maaf atas Gangguan Layanan Pusat Data Nasional. Informasi pendaftaran PPDB diperpanjang sampai 24 Juni," kata Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Dumai, Riau, yang diunggah di akun media sosial resminya @kominfo.dumai, Jumat, 21 Juni 2024.
Selain itu, Pemerintah Kota Dumai memperpanjang waktu pra-pendaftaran dan unggah dokumen hingga Sabtu 22 Juni. Waktu tambahan itu diharapkan dapat dimaksimalkan oleh setiap calon pendaftar.
Pemberitahuan bersifat penting mengenai perubahan jadwal PPDB tahun ajaran 2024/2025 ini telah diedarkan Pemkot Dumai kepada semua kepala SMP Negeri di sana melalui surat Nomor 420/2.107.02/DISDIKBUD-SMP. Tim Dinas Komunikasi Kota Dumai akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi untuk menangani percepatan pemulihan gangguan yang berlangsung.
Foto 
