Soal Nomenklatur Kementerian Kabinet Prabowo, Cucun Sebut Diketahui Paling Lambat 14 Oktober

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan nomenklatur kementerian untuk kabinet Prabowo Subianto di pemerintahan mendatang bakal diketahui antara 10 Oktober dan paling lambat pada 14 Oktober 2024.

Dia menuturkan DPR akan terlebih dahulu menunggu kepastian jumlah dan nomenklatur kementerian tersebut untuk menentukan Alat Kelengkapan DPR (AKD) atau jumlah komisi di DPR yang akan bekerja lima tahun ke depan.

“Kita belum tahu pasti, yang pasti dengar-dengar tanggal 10 (Oktober), paling lambat tanggal 14 (Oktober) sudah bisa disinkronkan dengan AKD yang ada di DPR," kata Cucun di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat, 4 Oktober 2024 seperti dikutip dari Antara.

Sebagaimana disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani, kata Cucun, AKD bakal diputuskan nanti agar tidak ada istilah “bongkar pasang”. Menurut dia, hal yang berkaitan dengan penambahan dan nomenklatur kementerian pun akan dibahas dengan DPR. “Lebih baik kita menunggu hasil dari sudah keluarnya nomenklatur ini,” ujarnya.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu pun memprediksi nantinya orang yang akan menjadi menteri belum akan disebutkan ketika nomenklatur kementerian diumumkan. Kemungkinan, kata dia, nama-nama menteri akan diumumkan setelah pelantikan presiden yang akan dilaksanakan pada 20 Oktober nanti.

“Nomenklaturnya pasti sudah dikoordinasikan, tapi sampai sekarang belum kita terima,” tuturnya.

Said Abdullah Sebut DPR Siapkan Jumlah Komisi Jadi 13

Sebelumnya, Anggota DPR Said Abdullah membenarkan isu penambahan komisi di Dewan. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu menuturkan nantinya DPR akan memiliki 13 komisi atau bertambah dua bidang.

“Sampai saat ini, komisi disiapkan 13,” kata Said saat ditemui awak media di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 3 Oktober 2024.

Dia mengatakan wacana penambahan komisi tersebut sudah direstui oleh fraksi-fraksi di DPR. “Kalau 13 komisinya, insyaallah kawan-kawan fraksi firm,” ujar Said. Menurut dia, nomenklatur atau bidang dari komisi tersebut akan diatur setelah penetapan kabinet oleh presiden terpilih Prabowo Subianto. 

Rencananya DPR akan menggelar rapat sebelum pelantikan presiden untuk membahas soal bidang dalam komisi ini dan juga pembagian anggota DPR di dalamnya. Rapat dijadwalkan berlangsung pada 13-15 Oktober nanto. “Supaya begitu presiden terpilih, di DPR sudah siap semua komisi ini,” kata Said.

Menanggapi wacana penambahan komisi di DPR itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Amanat Nasional (PAN) sekaligus anggota DPR RI periode 2024-2029 Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio juga menyebutkan ada wacana jumlah komisi di DPR bertambah dari 11 menjadi 13.

“Ada wacana bahwa katanya dari 11 komisi yang ada menjadi 13 komisi,” kata Eko saat ditemui usai Pelantikan Anggota DPR/DPD/MPR Periode 2024-2029 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 1 Oktober 2024 seperti dikutip dari Antara.

Dia menyebutkan penambahan komisi dilakukan karena kemungkinan bertambahnya nomenklatur kementerian atau lembaga di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Meski demikian, dia mengaku belum mengetahui seperti apa pemecahan komisi tersebut.

Adapun, sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani mengatakan DPR sedang mengkaji penambahan komisi untuk menyesuaikan dengan jumlah kementerian yang dikabarkan akan bertambah pada pemerintahan Prabowo.

“Sudah dikaji. Kami akan matangkan nanti setelah kemudian presiden terpilih nantinya mematangkan. Kira-kira berapa kementerian yang kemudian akan dipertimbangkan dan dipastikan berapa kebutuhannya,” ujar Puan di kompleks parlemen pada Kamis, 26 September 2024.

ALFITRIA NEFI P | ANNISA FEBIOLA | ANTARA

Pilihan editor: Respons Gerindra Soal Harapan PAN Dapat Jatah Menteri Sebanyak-banyaknya di Kabinet Prabowo