Scroll ke bawah untuk membaca berita

Logo
Politik

Soal Keluarga dan Kroni Prabowo di Makan Bergizi Gratis, ICW: Termasuk Konflik Kepentingan

Peneliti ICW Egi Primayoga mendesak pelaksanaan makan bergizi gratis yang sarat konflik kepentingan itu segera dievaluasi dan dihentikan.

21 April 2025 | 16.16 WIB

Petugas membagikan paket Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk ibu hamil dan menyusui serta balita non Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Posyandu Mawar Merah di Palembang, Sumatera Selatan, 15 April 2025. Antara/Nova Wahyudi
Perbesar
Petugas membagikan paket Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk ibu hamil dan menyusui serta balita non Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Posyandu Mawar Merah di Palembang, Sumatera Selatan, 15 April 2025. Antara/Nova Wahyudi

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo

TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Indonesia Corruption Watch atau ICW Egi Primayoga mengatakan dugaan keterlibatan keluarga Prabowo Subianto dan kroninya dalam proyek makan bergizi gratis merupakan konflik kepentingan. Sebab, ada pejabat publik yang terafiliasi dengan yayasan yang menjalankan proyek makan siang gratis itu. “Itu termasuk konflik kepentingan,” ujarnya kepada Tempo, Senin, 21 April 2025.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo

Keterlibatan keluarga Prabowo dan orang dekatnya terungkap dalam liputan investigasi Tempo berjudul Bancakan Proyek Makan Bergizi Gratis. Laporan itu mengungkap aktor di balik yayasan yang bermitra dengan Badan Gizi Nasional dalam menjalankan makan siang gratis. Mereka adalah pendukung Prabowo di pemilihan presiden 2024 dan kader Partai Gerindra—partai yang didirikan dan dipimpin Prabowo.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Menurut Egi, konflik kepentingan dalam proyek andalan Prabowo itu bisa menjadi pintu masuk korupsi. Konflik kepentingan juga bisa mempengaruhi objektivitas pejabat dalam mengambil kebijakan, seperti mengarahkan proyek untuk menguntungkan kelompok tertentu. “Pejabat pengambil keputusan bisa mendapat manfaat, misalnya dukungan politik selama menjabat,” tuturnya.

Egi mendesak pelaksanaan MBG yang sarat konflik kepentingan segera dievaluasi dan dihentikan. Jika tidak, proyek itu hanya menjadi ajang bagi-bagi jatah dan anggaran belaka. Menurut Egi, celah bagi-bagi jatah itu terdapat pada penempatan pegawai di BGN, staf Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), penentuan mitra, hingga penerima manfaat.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan MBG merupakan program pemerintah yang terbuka bagi semua pihak. Ia mengklaim semua mitra mesti melewati proses verifikasi dan validasi di lapangan. “Semua pihak berhak ikut serta,” kata Dadan melalui jawaban tertulis pada Senin, 14 April 2025.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi belum merespons wawancara hingga laporan investigasi terbit. Begitu juga para kolega Prabowo yang namanya masuk sebagai pengurus yayasan.

Yosea Arga

Lulus dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Jawa Tengah pada 2017. Bergabung dengan Tempo pada Februari 2023 di desk gaya hidup. Kini menulis untuk desk wawancara dan investigasi. Chapbook puisinya berjudul yang papa dalam 35mm diterbitkan Penerbit Ramu pada Oktober 2024.

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus