Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud resmi membentuk tim khusus untuk melawan dugaan kecurangan pemilihan umum atau Pemilu secara terukur melalui jalur hukum dan politik. TPN menilai kecurangan Pemilu terjadi dari hulu ke hilir yang mengarah pada pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Tim yang diberi nama Tim Pembela Demokrasi dan Keadilan Ganjar-Mahfud ini dipimpin oleh Deputi Hukum TPN Todung Mulya Lubis dan pengacara Henry Yosodiningrat sebagai wakil ketua. Keputusan itu disepakati oleh ketua umum partai pengusung, seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Perindo, dan Partai Hanura.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
“Tim khusus sudah dibentuk dan langsung bekerja di bawah arahan para ketua umum dan sekretaris jenderal parpol pengusung. Dengan mengingat bahwa yang dihadapi saat ini adalah kerusakan demokrasi dan Pemilu 2024 telah menjadi pemilu dengan kerusakan paling parah dalam sejarah pemilu di Indonesia di masa Reformasi, maka yang diperjuangkan oleh tim khusus ini adalah demokrasi, hukum dan keadilan itu sendiri,” kata TPN Ganjar-Mahfud dalam keterangan resmi yang diterima Tempo pada Senin, 19 Februari 2024.
Selain itu, TPN mengapresiasi atas antusiasme dari para pakar, kelompok masyarakat prodemokrasi, para ahli IT dan masyarakat sipil yang membantu dalam menginvestigasi adanya dugaan kecurangan pemilu. Tim Pembela Demokrasi dan Keadilan Ganjar-Mahfud disebut membuka diri pada partisipasi dari seluruh anak bangsa yang ingin turut berkontribusi dalam mengungkapkan berbagai kecurangan dan mengembalikan Indonesia ke jalur demokrasi dan rule of law.
“Seluruh perjuangan yang kami lakukan ini tidak lain bertujuan untuk menyelamatkan demokrasi yang berkedaulatan rakyat, bukan demokrasi-kekuasaan, bukan demokrasi yang menghalalkan segala cara,” kata TPN.
Menurut TPN, fenomena dugaan kecurangan pada Pilpres 2024 akan berdampak pada Pilkada serentak pada November mendatang. TPN menilai kalau kecurangan Pilpres diungkap akan muncul ketidakpercayaan terhadap proses demokrasi di Indonesia ke depan.
TPN menilai kualitas demokrasi menentukan kelangsungan masa depan bangsa. Dia menyebut gerakan melalui tim khusus ini diklaim upaya untuk menempatkan kembali kedaulatan rakyat pada jalan demokrasi melalui prinsip supremasi hukum dan keadilan.
“Melihat strategisnya perjuangan tersebut maka tim khusus yang telah dibentuk ini akan langsung bergerak di bawah koordinasi Pak Ganjar Pranowo dan Prof. Mahfud Md,” kata TPN.
Secara struktural, tim khusus ini memiliki beberapa divisi. Tim hukum dalam tim ini berperan sebagai tim ujung tombak. Dalam menjalankan tugas, tim khusus ini diperkuat oleh pakar-pakar yang memiliki kredibilitas di bidang hukum, audit forensik IT, politik, ekonomi, sosiologi, komunikasi, dan psikologi.
“(Mereka) sedang bekerja mengumpulkan, menyelidiki dan membuktikan adanya korelasi antara berbagai kebijakan dan langkah Presiden Jokowi dengan perilaku pemilih yang secara TSM telah menguntungkan paslon 02 secara melanggar hukum dan perundang-undangan yang berlaku,” kata TPN.
Foto 
