Aksi Indonesia Gelap: Konsolidasi Mahasiswa untuk Demonstrasi Akbar 20 Februari 2025

Nantinya, Ketua BEM Universitas Mataram itu melanjutkan, demonstrasi Indonesia Gelap juga akan digelar di sejumlah wilayah di Indonesia. Ia mengatakan demonstrasi ini tidak digelar dalam satu babak sebagai pengingat bahwa gerakan perlawanan mahasiswa akan terus berlangsung dan tak pernah meredup. “Gerakan ini akan masif di semua daerah hingga pemerintah memenuhi tuntutan mahasiswa,” tuturnya.

Sebelum aksi turun ke jalan, jagat media sosial diramaikan dengan tagar Indonesia Gelap. Hal ini menyikapi berbagai kebijakan yang dilakukan Prabowo dalam 100 hari pemerintahannya. Salah satunya kebijakan pemangkasan anggaran yang dinilai sembrono karena berdampak kepada masyarakat kelas bawah.

Herianto khawatir pemangkasan anggaran pendidikan akan membuat uang kuliah tunggal (UKT) dan iuran pengembangan institusi (IPI) naik. Menurut dia, pemangkasan anggaran akan mengurangi biaya operasional untuk perguruan tinggi.

Dalam keadaan itu, kampus akan mencari dana tambahan untuk menutupi kekurangan bantuan dari pemerintah. Yang paling mungkin, tambahan dana diambil dari mahasiswa. "Pemangkasan pasti akan mengurangi biaya operasional. Nah, hal itu akan jadi beban mahasiswa. UKT dan IPI dikhawatirkan naik," kata Herianto.

Pelaksana tugas Ketua BEM Keluarga Mahasiswa Universitas Padjadjaran Rhido Anwari Aripin bercerita, lahirnya gerakan Indonesia Gelap dilandasi keresahan kolektif mahasiswa dan masyarakat sipil akan kebijakan pemerintah yang dinilai cenderung merugikan.

Pada Kamis, 13 Februari 2025, di bilangan Jakarta Selatan, dihelat konsolidasi aliansi mahasiswa dan masyarakat sipil ihwal gerakan Indonesia Gelap. Rhido mengatakan, untuk menyamakan persepsi dan meluaskan gerakan, Aliansi BEM SI menggelar konsolidasi lanjutan dua hari setelahnya di bilangan Jakarta Pusat.

Dari hasil konsolidasi itulah, kata dia, disepakati demonstrasi Indonesia Gelap digelar secara bertahap di setiap wilayah. Tujuannya untuk mengingatkan pemerintah bahwa gerakan perlawanan mahasiswa tidak akan meredup.

Dalam konsolidasi tersebut disepakati juga sejumlah tuntutan, antara lain mencabut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran, menolak revisi Undang-Undang Mineral dan Batu Bara, menolak revisi Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat, serta mengevaluasi program makan bergizi gratis.

Menurut Rhido, pelbagai kebijakan tersebut cenderung merugikan masyarakat dan mengebiri demokrasi. Misalnya soal pemangkasan anggaran. Ia mengatakan pemangkasan yang dilakukan akan berdampak pada dinamika pendidikan. Sebab, pemangkasan juga menyasar sektor pendidikan.

Begitu pula mengenai revisi Undang-Undang Minerba. Ia menegaskan bahwa kampus tidak boleh dikooptasi dengan memberikan karpet merah pengelolaan tambang melalui revisi tersebut. “Kami menilai kebijakan pemerintah saat ini adalah kebijakan gelap,” ucap Rhido.

Pada 17 Februari 2025, gerakan mahasiswa bertajuk "Indonesia Gelap" pun bertebaran di beberapa wilayah. Di Jakarta Pusat, aksi dilakukan di sekitar kawasan Monumen Nasional. Upaya mahasiswa masuk ke Istana Negara dihadang dengan pembatas dan pagar kawat berduri.

Iring-iringan rombongan mahasiswa berdatangan dari sejumlah penjuru Jakarta. Mereka berkumpul di kawasan Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat, untuk melakukan long march menuju kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya. 

Aksi mahasiswa dari berbagai kampus di sekitar Jakarta, seperti Universitas Indonesia, Universitas Trisakti, dan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, berlangsung hingga malam. Mahasiswa membawa berbagai poster berisi berbagai tuntutan. Salah satunya meminta pencabutan kebijakan pemangkasan anggaran.

Tak hanya di Jakarta, di beberapa daerah lain, mahasiswa juga menggelar aksi. Di Solo, BEM Universitas Sebelas Maret menggelar demonstrasi dengan tagar Indonesia Gelap. Demonstrasi yang diikuti seratusan mahasiswa itu digelar di boulevard kampus UNS Solo dengan membawa tuntutan dan menyuarakan orasi penolakan pemangkasan anggaran yang dilakukan Prabowo. “Efisiensi anggaran itu kami nilai justru sangat mencederai rakyat,” kata Presiden Mahasiswa UNS Faiz Zuhdi.

Badan Eksekutif Mahasiswa Malang Raya melakukan aksi di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang, Jawa Timur, 18 Februari 2025. ANTARA/Ari Bowo Sucipto

Di Surabaya, Jawa Timur, aliansi mahasiswa se-Surabaya menggelar demonstrasi Indonesia Gelap di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur. Dalam demonstrasi tersebut, mahasiswa meminta Ketua DPRD Jawa Timur Musyafak Rouf menghubungi Ketua DPR Puan Maharani dan Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indrawijaya guna menyampaikan tuntutan kepada Prabowo.

Satu hari berselang, geliat demonstrasi Indonesia Gelap juga terus berlangsung. Di Semarang, Jawa Tengah, aliansi mahasiswa dan elemen masyarakat sipil menduduki halaman kompleks kantor Gubernur Jawa Tengah. Mereka meminta pemerintah mengaudit proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). "Usut proyek IKN. Evaluasi proyek strategis nasional," kata perwakilan demonstran, Adam Idris, ketika membacakan tuntutan.

Mahasiswa juga menyampaikan penolakan terhadap pemberian konsesi tambang bagi perguruan tinggi, menolak dwifungsi militer, pemberantasan praktik KKN, serta menuntut pengesahan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat dan Perampasan Aset. "Apabila tuntutan kami tidak dipenuhi, kami akan kembali ke sini," ucapnya.

Puncak demo Indonesia Gelap pada 20 Februari 2025 juga akan berlangsung di Yogyakarta. Ketua BEM Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada Tiyo Ardianto mengatakan demonstrasi Indonesia Gelap merupakan buah keresahan kolektif mahasiswa dan masyarakat sipil di Yogyakarta terhadap situasi politik serta kebijakan yang diterapkan pemerintah. Ia menilai pelbagai kebijakan tersebut dibuat secara ugal-ugalan. “Karena itu, harus dilawan,” kata Tiyo.

Keresahan yang sama juga disuarakan mahasiswa di Kalimantan Timur. Ketua BEM Keluarga Mahasiswa Universitas Mulawarman Maulana mengatakan BEM Unmul bersama kelompok lain yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Kalimantan Timur tidak akan berhenti berjuang menuntut pencabutan inpres pemangkasan anggaran, menolak revisi Undang-Undang Minerba, menolak dwifungsi militer, dan mengevaluasi total program makan bergizi gratis oleh pemerintahan Prabowo.

Menurut Maulana, meski sebelumnya demonstrasi Indonesia Gelap yang digelar di Kalimantan Timur berbuah tindakan represif, hal tersebut tidak menggetarkan keberanian dan keinginan mahasiswa akan terciptanya pemerintahan yang demokratis, adil, dan pro-masyarakat. “Kami memutuskan akan tetap turun ke jalan,” ujar Maulana.

Adapun Ketua BEM Universitas Indonesia Iqbal Cheisa mengatakan BEM UI belum memastikan sikap untuk kembali turun ke jalan pada 20 Februari 2025. Ia menjelaskan, saat ini BEM UI masih mengevaluasi dan mengkaji demonstrasi yang sebelumnya digelar pada 17 Februari 2025. “Pada prinsipnya, kami terus mendukung gerakan yang akan dilakukan kawan-kawan BEM lain pada 20 Februari nanti,” kata Iqbal.

Koordinator Pusat BEM SI Herianto mengatakan tak mempermasalahkan sikap kolega BEM lain yang masih akan melakukan konsolidasi internal mengenai rencana demonstrasi mendatang. Menurut dia, sebagaimana hasil konsolidasi yang menyatakan demonstrasi dilakukan secara serentak dan bertahap, apa yang menjadi keputusan BEM lain merupakan representasi terhadap hasil konsolidasi tersebut. “Yang paling penting adalah kesamaan tujuan dan kemurnian gerakan ini,” ujar Herianto.

Dalam demonstrasi mendatang, Herianto menjelaskan, BEM SI akan membawa tujuh poin tuntutan kepada pemerintah. Tuntutan tersebut adalah pencabutan Inpres Nomor 1 Tahun 2025, transparansi status pembangunan, transparansi dan evaluasi program makan bergizi gratis, penolakan revisi Undang-Undang Minerba, penolakan dwifungsi militer, pengesahan RUU Perampasan Aset, serta tuntutan untuk menangkap dan mengadili mantan presiden Jokowi. “Kami menilai terdapat andil Jokowi dalam kegagalan pemerintahan ini,” katanya.

Kemarin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo menghormati pelbagai tuntutan yang dilayangkan mahasiswa dalam demonstrasi bertagar Indonesia Gelap itu. Ia mengklaim pemerintah terbiasa menghadapi beragam jenis aspirasi yang disampaikan masyarakat. “Dulu, sebelum diberi amanah oleh rakyat untuk pemerintah, kami berjuang di jalur politik. Ya, sudah biasa itu menghadapi aspirasi-aspirasi,” kata Prasetyo.

Politikus Partai Gerindra ini mengatakan pemerintah menerima aspirasi itu dengan tangan terbuka. Namun ia berharap agar masukan yang diberikan konstruktif. Menurut dia, ada pihak yang cenderung ingin membentur-benturkan pemerintah dengan masyarakat. Selain itu, Prasetyo berharap mahasiswa yang melakukan demonstrasi tidak merusak fasilitas umum. “Mohon maaf, adik-adik. Please, tolong jangan merusak fasilitas-fasilitas,” ujarnya.

Suara dari Luar Kampus

Demo bertajuk "Indonesia Gelap" yang diusung mahasiswa, menurut Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, memang memiliki korelasi dengan situasi dan kondisi politik negara saat ini.

Ia mengatakan pengesahan revisi Undang-Undang Minerba, pemangkasan anggaran, penolakan dwifungsi militer, reformasi kepolisian, revisi tata tertib DPR, serta evaluasi total program makan bergizi gratis memang merupakan isu-isu yang banyak disoroti saat ini. “Artinya, apa yang dituntut mahasiswa memiliki common sense dengan situasi hari ini. Bukan karena digerakkan,” kata Adi.

Gabungan Mahasiswa dari Aliansi Semarang Menggugat menggelar aksi Indonesia Gelap di depan kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, Selasa, 18 Februari 2025. Tempo/Budi Purwanto

Adapun dosen di Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, mengatakan masifnya gerakan mahasiswa dilatarbelakangi oleh persoalan yang saling berkelindan. Menurut dia, pelbagai persoalan yang menjadi tuntutan mahasiswa dalam gerakan ini merupakan persoalan yang tidak hanya menyasar sektor pendidikan, tapi juga sektor kehidupan lain. “Sehingga tidak aneh jika mahasiswa menuntut diadilinya mantan presiden Jokowi,” kata Herdiansyah.

Ia menjelaskan, sikap Prabowo dalam menjalankan pemerintahan sejatinya tidak berbeda dengan bagaimana Jokowi memerintah. Karena itu, Herdiansyah mengatakan, apa yang menjadi tuntutan mahasiswa adalah buah persoalan yang sebelumnya diwariskan oleh Jokowi. Misalnya revisi Undang-Undang Minerba, pembagian kue kekuasaan yang mengakibatkan gemuknya kabinet hingga berimbas pada pemangkasan anggaran, penguatan supremasi militer, dan pengabaian hak-hak masyarakat. “Semua tuntutan mahasiswa dalam gerakan ini berkelindan dengan kebijakan-kebijakan yang sebelumnya diterapkan,” ujarnya.

Mantan aktivis 1998, Usman Hamid, menjelaskan hal yang serupa dengan Herdiansyah. Ia mengatakan masifnya gerakan mahasiswa dilatarbelakangi berkorelasinya persoalan yang menjadi tuntutan dalam gerakan ini. Menurut Usman, keresahan dan kekecewaan mahasiswa serta masyarakat terhadap kebijakan pemerintah merupakan cerminan nyata terjadinya demonstrasi besar dan serentak di seluruh wilayah Indonesia. “Gerakan mahasiswa di dunia dan Indonesia merupakan bagian dari proses perubahan sosial dan politik yang kompleks,” kata Usman.

Mantan Ketua Senat Universitas Trisakti itu mengingatkan pemerintah untuk berkomitmen dan serius dalam membenahi persoalan yang ada, terutama apa yang menjadi tuntutan mahasiswa dalam gerakan Indonesia Gelap. Impunitas yang masih dipelihara dan pengulangan kesalahan dalam menjalankan pemerintahan, kata dia, menjadi cerminan negara dalam mengabaikan hak-hak serta persoalan yang terjadi di masyarakat. “Tidak aneh jika gerakan ini masif, mengingat bagaimana perlakuan negara,” ujar Usman. ●

Hammam Izzuddin, Jamal Abdun Nashr dari Semarang, Septia Ryanthie dari Solo, dan Hanaa Septiana dari Surabaya berkontribusi dalam penulisan artikel ini