Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengusulkan kepada pemerintah agar penyiapan makan bergizi gratis bagi para santri dikelola langsung oleh pesantren. Sebab, pesantren sudah memiliki dapur mandiri.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Selama ini pesantren sudah menjalankan mandiri program makan bergizi bagi para santri, bahkan tiga kali sehari. Kekhasan itu harus dioptimalkan oleh pemerintah agar program Makan Bergizi Gratis yang mulai dijalankan bisa sukses dan berkelanjutan,” kata Hidayat dalam keterangan resmi, Jumat 6 Desember 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dalam menyalurkan makan bergizi gratis, pemerintah akan membentuk satuan layanan yang bertanggung jawab atas sejumlah siswa dan penerima manfaat lainnya di wilayah tertentu. Sejalan dengan hal itu, Hidayat mendorong agar pesantren diberikan kepercayaan membentuk satuan layanan sendiri.
Hidayat menambahkan, mulai dari pencarian bahan makanan, memasak, hingga mendistribusikan kepada peserta didik bisa memberdayakan seluruh lini usaha dan sumber daya pesantren.
“Dengan demikian terjadi sinkronisasi antara program penyediaan makan oleh pesantren dengan program Makan Bergizi Gratis dan tentunya para santri sudah lebih familier dengan masakan dari dapur Pesantren masing-masing,” ujar Hidayat.
Badan Gizi Nasional menargetkan program Makan Bergizi Gratis menyasar 82,9 juta jiwa. Target penerima utamanya adalah siswa sekolah, lalu diperluas kepada ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita di sekitar satuan layanan.
Hidayat meminta Kementerian Agama agar memastikan bahwa 10,5 juta peserta didik di satuan pendidikan keagamaan sudah masuk ke dalam data target program tersebut, tanpa terkecuali. Pasalnya, menurut dia, pada beberapa program unggulan pemerintah lainnya, masih terdapat ketimpangan anggaran antara kedua jenis lembaga pendidikan tersebut.
“Program unggulan Pemerintahan Presiden Prabowo yakni Makan Bergizi Gratis harus mengedepankan keadilan serapan antara pendidikan umum dan pendidikan keagamaan termasuk untuk santri dan siswa madrasah sehingga menjadi praktik baik dan dapat diikuti oleh program-program pendidikan lainnya yang masih diskriminatif, seperti pada dana BOS dan kesejahteraan guru,” kata Hidayat.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengumumkan turunnya anggaran makan bergizi gratis semula Rp 15.000 menjadi Rp 10.000 per anak dan ibu hamil. Kepala negara meyakini bahwa alokasi tersebut cukup untuk kebutuhan-kebutuhan di daerah.
Prabowo menyampaikan hal tersebut usai mengumumkan kenaikan upah minimum provinsi usai rapat terbatas di kantor presiden, kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat, 29 November 2024. Jenderal TNI Purnawirawan ini mengatakan bahwa makan bergizi gratis merupakan sesuatu tambahan kesejahteraan bagi rakyat.
“Kita ingin Rp 15.000. Tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10.000, kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi,” kata Presiden Prabowo.
Program yang digagas Prabowo ini diproyeksikan membutuhkan anggaran sekitar Rp 800 miliar setiap harinya. Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa program ini akan menjangkau 82,9 juta penerima di seluruh Indonesia dan dapat mencapai total pengeluaran sebesar Rp 400 triliun pertahun jika diterapkan secara penuh.
“Kalau program ini sudah jalan, maka Badan Gizi Nasional akan belanja Rp 1,2 triliun setiap hari untuk investasi SDM masa depan. Sekitar 75 persen dari Rp 1,2 triliun itu untuk intervensi Makan Bergizi Gratis, kurang lebih Rp 800 miliar setiap hari,” kata Dadan usai acara BNI Investor Daily Summit 2024 di Jakarta, Selasa, 8 Oktober 2024, dikutip dari Antara.
Pilihan Editor: Cak Imin Dukung Pembentukan Direktorat Jenderal Pondok Pesantren
Daniel A. Fajri berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Foto 
