Scroll ke bawah untuk membaca berita

Logo
Politik

Wiranto Minta Pejabat Sampaikan Pernyataan yang Menyejukkan

Wiranto menyebut pertemuan antara Presiden Jokowi dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo membahas kondisi negara agar tetap aman dan tenteram.

29 September 2017 | 16.25 WIB

Menkopolhukam Wiranto (tengah) bersama Menkumham Yasonna H. Laoly (kiri), Mendagri Tjahjo Kumolo  (kedua kanan), dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian (kanan) memberi keterangan pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, 8 Mei 2017. ANTARA FOTO
Perbesar
Menkopolhukam Wiranto (tengah) bersama Menkumham Yasonna H. Laoly (kiri), Mendagri Tjahjo Kumolo (kedua kanan), dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian (kanan) memberi keterangan pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, 8 Mei 2017. ANTARA FOTO

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menyebut pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo membahas kondisi negara agar tetap aman dan tenteram.

"Pertemuan Presiden dan Panglima TNI memang ada dan tidak dipublikasikan. Tapi intinya pertemuan itu membahas bagaimana supaya kondisi negeri ini tetap aman, tetap damai, tetap tenteram," kata Wiranto dalam konferensi pers di gedung Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan HAM, Jakarta, Jumat, 29 September 2017.

Baca juga: Bertemu Jokowi di Istana, Gatot Nurmantyo: Soal HUT TNI

Wiranto menekankan agar para pejabat di pemerintahan pusat selalu memberikan pernyataan yang mengutamakan ketenangan, keamanan, dan ketenteraman di masyarakat.

"Selalu saya sampaikan kepada para deputi di Kementerian Koordinator Polhukam itu harus bernapaskan kesejukan, kedamaian, ketenteraman, dan menjamin keamanan," tuturnya.

Baca juga: Wiranto Sebut 500 Senjata Dibeli BIN, Ini Kata Gatot Nurmantyo

Menurut Wiranto, isu pembelian 5.000 pucuk senjata yang diungkapkan Jenderal Gatot Nurmantyo sebelumnya dianggap selesai dan tak perlu dipermasalahkan lagi. Wiranto mengatakan, bila persoalan senjata ilegal itu dibiarkan terus-menerus, akan semakin menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

"Tugas Kemenkopolhukam dari Presiden adalah melakukan koordinasi, harmonisasi, sinkronisasi, dan pengendalian dari semua kementerian dan lembaga di bawahnya," ucapnya.

Baca juga: Gatot Nurmantyo Didesak Mundur, JK: Presiden yang Berhak Menilai

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan informasi intelijen hanya ia sampaikan kepada Presiden Jokowi. Karena itu, Gatot enggan membeberkan hasil pertemuannya dengan Jokowi di Istana Kepresidenan pada Rabu, 27 September 2017.

"Informasi intelijen yang saya dapat hanya akan diberikan kepada Presiden. Pernyataan saya dalam acara purnawirawan bukan informasi intelijen karena harus mengandung siapa aktornya, apa yang akan dilakukan, di mana, kapan waktunya, dan bagaimana," kata Gatot setelah menghadiri diskusi di Fraksi PKS, Gedung Nusantara II, Jakarta.

Baca juga: Menhan Perlihatkan Dokumen Pembelian 521 Senjata untuk BIN

Pada kesempatan tersebut, Gatot Nurmantyo mengatakan informasi intelijen hanya akan ia sampaikan kepada Presiden dan DPR bila dipanggil Dewan. “Tidak kepada Menkopolhukam, Menhan pun tidak,” tuturnya.

KARTIKA ANGGRAENI

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo

 

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus