Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Keberatan Polus Tech
MENANGGAPI berbagai artikel Tempo edisi 5 Mei 2024 tentang alat sadap, saya mengajukan beberapa keberatan karena terdapat sejumlah kesalahan dan penafsiran keliru. Saya perlu meluruskan beberapa informasi karena berita tersebut mempengaruhi reputasi saya dan perusahaan serta berpotensi mengganggu bisnis Polus Tech.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
1. Dalam berbagai tulisan, perusahaan saya digambarkan sebagai “perusahaan penyadapan” (wiretapping) atau “perusahaan pengawasan” (surveillance firm). Sebutan ini salah. Dalam wawancara dengan wartawan Haaretz dan WOZ die Wochenzeitung, saya tidak menggunakan istilah tersebut untuk menggambarkan perusahaan saya. Penggunaan istilah itu untuk mengklasifikasikan perusahaan saya adalah salah dan fitnah. Sebab,
- Teknologi yang digunakan di Polus Tech bukanlah untuk surveilans.
- Teknologi perangkat Polus Tech tidak bisa langsung digunakan untuk alat sadap.
- Polus Tech tidak menggunakan teknologi spyware.
- Polus Tech menggunakan teknologi dual use yang tidak termasuk spyware.
2. Artikel di edisi Tempo English berjudul “Massive Espionage Devices Imports around Election Time” dan tulisan infografik “Siapa Saja Produsen Alat Sadap dan Pembelinya di Indonesia?” mengutip pernyataan saya yang mengatakan “Nemesis” merupakan teknologi surveilans. Dalam wawancara, saya tidak pernah merujuk pada “Nemesis”, sesuai dengan kesepakatan dalam wawancara dengan Haaretz dan WOZ.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
3. Artikel yang memuat wawancara dengan saya mengandung banyak kesalahan dan melanggar kesepakatan dalam wawancara.
- Pada pengantar tertulis: “Polus Tech adalah perusahaan yang menjual alat penyadapan ke Indonesia. Teknologi ini akhirnya disalahgunakan.” Ini adalah kalimat yang salah. Kami tidak menjual alat penyadapan atau pengawasan. Saya tidak pernah menemukan teknologi kami disalahgunakan.
- Di akhir paragraf pertama tertulis: “Tapi ia tak membantah kabar bahwa perangkat itu juga bisa digunakan sebagai penyokong utama alat sadap.” Kalimat ini salah karena dalam wawancara saya sudah menyangkalnya dan mengatakan alat tersebut tidak bisa langsung digunakan untuk menyadap.
- Pertanyaan tentang White Global Holdings tidak tercatat dalam transkrip wawancara. Kesepakatannya adalah setiap jawaban mengenai klien tidak boleh dicatat.
- Pertanyaan tentang pengiriman produk Polus ke Indonesia menyesatkan. Jawaban yang saya sampaikan tidak sesuai dengan pertanyaan yang ditulis dalam artikel.
- Pertanyaan tentang kenapa perangkat Polus dibeli kepolisian dan militer merupakan kalimat menyesatkan. Meski dalam wawancara saya mengatakan menjual alat tersebut kepada Israel, itu tidak sesuai dengan pertanyaan.
- Saya tidak pernah mengatakan: “Bisa saja menjual kembali, tapi jangan membawa nama Polus.” Saya mengatakan terdapat peraturan ekspor yang ketat sehingga proses menjual kembali perangkat tersebut merupakan hal yang sulit, bahkan tidak mungkin dilakukan karena adanya peraturan dan mekanisme ekspor-impor.
- Di kalimat bagian akhir, seolah-olah saya mengatakan: “Saya tidak membantah bahwa peristiwa itu sudah ada.” Saya tidak pernah mengatakan hal itu.
3. Artikel yang memuat wawancara dengan saya menggunakan foto saya tanpa izin dan judulnya menyesatkan. Judul tersebut tak terdapat di dalam transkrip dan penggunaan foto itu berpotensi mencemarkan nama saya.
Niv Karmi
Chief Executive Officer Polus Tech
Terima kasih atas penjelasan tambahan Anda.
Soal Makan Siang Gratis
INFORMASI dari media massa arus utama menyebutkan program makan siang gratis baru bisa dilaksanakan pada 2025. Program ini pun tak akan langsung diterapkan di seluruh Indonesia. Prioritas program ini adalah wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Program ini dikerjakan secara bertahap mulai 2024 dan baru akan terlaksana 100 persen pada 2029.
Apa urgensi program makan siang ini di tengah keuangan negara yang sulit dan defisit serta tingkat kemiskinan yang tinggi dan rendahnya tingkat pendidikan? Perlukah program makan siang yang akan menelan biaya ratusan triliun rupiah ini dilaksanakan saat begitu banyak anak putus sekolah di sejumlah daerah pelosok negeri?
Mana yang lebih penting: membangun sarana-prasarana serta menyediakan pendidikan gratis atau melaksanakan program makan siang yang belum mendesak? Benarkah program yang terkesan tanpa perencanaan matang serta strategi jelas ini dibuat secara mendadak untuk kepentingan politik pragmatis meraih jabatan presiden 2024?
Dengan anggaran Rp 460 triliun, program ini tak akan memberikan dampak apa pun pada peningkatan kualitas hidup dan pendidikan anak usia sekolah di Indonesia. Program makan siang gratis ini lebih berfokus pada penyediaan makan siang yang justru banyak menguntungkan pelaku bisnis baru yang akan meraup keuntungan besar dari program ini. Belum lagi efek korupsi-kolusi-nepotisme yang akan menurunkan kualitas menu makan siang tersebut.
Fondasi utama peningkatan kualitas rakyat Indonesia adalah pendidikan dan ekonomi kerakyatan. Pemerataan pendidikan secara proporsional dan adil akan berdampak positif langsung bagi peningkatan perekonomian rakyat secara keseluruhan. Sistem prioritas menggunakan uang rakyat harus benar-benar dilakukan secara rasional dan logis serta berdampak meningkatnya kesejahteraan rakyat. Karena itu, evaluasi kembali program-program berbiaya sangat besar yang belum masuk skala prioritas di tengah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang terbatas, bahkan defisit signifikan.
Dr Yosminaldi, SH, MM
Bekasi, Jawa Barat
Pemerintah Jangan Antikritik
PEMILIHAN umum problematik 2024 sudah berakhir dengan segala dramanya, dengan diketoknya palu durjana di meja keramat Mahkamah Konstitusi yang pura-pura tidak percaya pemilihan presiden Indonesia 2024 mengandung kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif.
Untuk presiden baru, kami berharap media massa yang suka nyinyir seperti Tempo tidak dibredel. Pemerintah jangan antikritik. Media kini menjadi andalan kami dalam menyalurkan aspirasi. Sebab, Dewan Perwakilan Rakyat tak lagi memperjuangkan kepentingan kami. Suara kami dianggap sumbang dan tidak didengarkan.
Kami hanya bisa berceloteh dan berkeluh-kesah di ruang-ruang media sosial mengenai drama hidup akibat kebijakan-kebijakan pemerintah yang acap tidak berpihak kepada kami. Tempo adalah suara hati kami.
Hardi Yan
Tembilahan, Riau
Koalisi dan Oposisi Politik
SETIAP kali pemilihan presiden selesai, kita selalu mendapat suguhan tontonan berupa sandiwara politik. Partai-partai politik yang calonnya kalah merapat ke kubu pemenang untuk ikut menikmati kue kekuasaan. Pemilihan presiden 2024, dengan berbagai dramanya, akhirnya dinyatakan sah oleh Mahkamah Konstitusi. Rencana Prabowo Subianto menarik partai-partai kompetitornya bergabung agar pemerintahan menjadi lebih kuat dan bisa menjalankan berbagai program dengan baik tidak tepat.
Rencana bergabungnya NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa sejujurnya mengkhianati amanat sekaligus menyakiti para pemilih yang sudah mempercayakan suara mereka kepada partai-partai dalam Koalisi Perubahan tersebut. Apalagi jumlah suara NasDem, PKB, dan Partai Keadilan Sejahtera dalam Pemilihan Umum 2024 meningkat, terlihat dari bertambahnya jumlah kursi mereka di DPR 2024-2029. Bahkan PKS bisa memenangi pertarungan di Daerah Khusus Jakarta yang selama ini dikuasai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar yang mereka usung juga menang di Sumatera Barat dan Aceh.
Susilo Bambang Yudhoyono yang memenangi pemilihan presiden 2004 dan 2009 juga membangun koalisi gemuk dengan mengajak partai-partai kompetitornya bergabung. Tapi ajakan kepada PDIP tidak pernah berhasil. Sikap PDIP patut dihargai karena tidak berubah dan tetap memilih berada di luar pemerintahan selama sepuluh tahun.
Sebaiknya PDIP dan PKS tetap berada di luar pemerintahan agar fungsi kontrol terhadap pemerintahan bisa berjalan sebagaimana seharusnya. Walaupun gabungan jumlah kursi PDIP dan PKS di DPR tidak terlalu signifikan, yang pasti DPR tidak dikuasai sepenuhnya oleh pemerintah. Barangkali PDIP dan PKS bisa bersinergi dalam pemilihan kepala daerah serentak di seluruh Indonesia pada November 2024.
Dengan memiliki banyak gubernur, bupati, dan wali kota, PDIP dan PKS akan turut berperan membangun negeri. Lupakan soal ideologi yang berseberangan serta kesan bahwa selama ini PDIP dan PKS tidak pernah bisa bersatu. Dalam politik, apa pun bisa terjadi. Yang terpenting, jangan mengecewakan dan mengkhianati rakyat yang sudah memberikan suara. Berada di luar pemerintahan juga merupakan posisi yang terhormat.
Samesto Nitisastro
Depok, Jawa Barat
Foto 
