Arsip

Tempo, 16 September 2001

Heboh praktek suap di DPR. Ini dipicu oleh adanya cek perjalanan Bank Mandiri kepada anggota Dewan. Dugaan yang berkembang, ”uang berjalan” itu ada kaitannya dengan rencana kenaikan tarif telepon. Saat itu masalah tersebut dibahas DPR bersama Departemen Perhubungan dan PT Telkom.

Cek itu akhirnya menyingkap tabir praktek persuapan di rumah wakil rakyat. Pengakuan terbuka malah datang dari Indira Damayanti Sugondo. Menurut anggota Fraksi PDI Perjuangan ini, ada begitu banyak dana dari departemen, badan usaha milik negara, dan perusahaan yang mengucur ke kantong anggota Dewan. ”Amplop-amplop itu berseliweran,” kata dia.

Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) memperkuat sinyalemen itu. Dalam laporan yang dibuat KPKPN, ditemukan banyak kejanggalan dalam daftar kekayaan anggota Dewan. Beberapa di antaranya memiliki harta yang berlimpah secara mendadak.

Kini, DPR mencuri perhatian publik lagi dengan isu percaloan. Tak tanggung-tanggung, yang diperjual-belikan adalah alokasi usulan dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-bencana di sejumlah daerah. Tuduhan tersebut dilontarkan anggota Komisi Perhubungan DPR, Moh. Darus Agap. Dewan Kehormatan DPR berencana melakukan pengusutan.