Rombak Tim Ekonomi

Apakah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus merombak tim ekonominya untuk memperbaiki kondisi perekonomian? (31 Agustus—7 September 2005)
Ya
	82,42%	633
Tidak
	14,58%	112
Tidak tahu
	2,99%	23
Total	100%	768

Rupiah mendadak loyo akhir bulan kemarin. Kendati Bank Indonesia telah mengawal pasar, kurs dolar tetap tembus di atas Rp 10.000. Ada banyak musabab mengapa pasar ”membuang” rupiah. Pertama, tingkat suku bunga riil domestik memang tak sanggup mengimbangi tingkat bunga dolar.

Penyebab lain yang merontokkan keseksian rupiah adalah persepsi pasar terhadap fundamental Indonesia. Para pemain valuta asing mencemaskan kesehatan ekonomi negara ini. Defisit anggaran untuk tahun ini diperkirakan akan melonjak hingga 1,8 persen dari produk domestik bruto.

Jurang defisit melebar karena biaya subsidi bahan bakar minyak (BBM) semakin membengkak. Argo subsidi, yang merupakan selisih antara harga jual domestik dan harga di luar negeri, melonjak dengan mahalnya harga di pasar internasional.

Sejauh ini belum ada tanda kenaikan harga minyak akan mereda di pasar internasional. Berbagai kalangan, baik pelaku bisnis maupun akademisi, meminta pemerintah mencabut subsidi supaya anggaran tak jebol.

Bola salju krisis minyak terus bergulir. Setelah rupiah rontok, suara-suara yang mendesak Presiden agar merombak tim ekonomi mulai terdengar. Dradjat H. Wibowo, anggota DPR dari Fraksi PAN, meminta agar ada menteri yang harus bertanggung jawab, dan tentu dicopot, akibat penurunan nilai rupiah.

Pendapat Dradjat diamini oleh ekonom Faisal Basri. ”Saya tidak hanya mendukung, tapi mendesak dilakukannya perombakan,” ucap Faisal. Faisal menilai kinerja tim ekonomi Kabinet Indonesia Bersatu buruk, baik dari segi kompetensi, moralitas, maupun kredibilitas.

Permintaan itu dijawab secara tak langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ia hanya mengatakan akan mengevaluasi kabinetnya setelah satu tahun, sesuai dengan komitmen awal.

Mayoritas responden jajak pendapat Tempo Interaktif mendukung perombakan tim ekonomi kabinet. ”Pilih para ekonom yang cerdas, mumpuni, dan berpihak pada rakyat,” ujar Akbar, responden Tempo Interaktif di Semarang.

Indikator Pekan Ini: Aksi penutupan gereja merebak di Jawa Barat beberapa pekan terakhir. Barisan Anti-Pemurtadan dan Aliansi Gerakan Anti-Pemurtadan, yang memotori aksi tersebut, beralasan tindakan mereka sesuai dengan hukum. Gereja-gereja itu mereka tutup karena tak mengantongi izin pembangunan rumah ibadah, seperti yang disyaratkan oleh Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 1/BER/mdn-mag/1969. Pemerintah telah membahas aksi ini dalam sidang kabinet akhir bulan kemarin. Jalan tengah yang diambil adalah mengevaluasi SKB yang mengharuskan izin untuk pembangunan rumah ibadah. ”SKB tetap dipertahankan, tapi akan disempurnakan,” kata Menteri Agama Muhammad Maftuh Basyuni. Apakah Anda setuju surat keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama yang mengatur pendirian tempat ibadah itu dipertahankan? Kami tunggu jawaban dan komentar Anda di www.tempointeraktif.com