Bangsa Bahari

Mencermati pengumuman susunan Kabinet Persatuan Nasional periode 1999-2004 yang dibacakan oleh Wapres Megawati pada 26 Oktober 1999, saya berharap pemerintah baru bertekad mengoptimalkan potensi bahari yang selama ini terabaikan. Padahal, sejak dahulu bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa bahari, yang ditandai dengan kejayaan kerajaan Indonesia tempo dulu (Bugis, Aceh, dan lain-lain). Tekat itu ditunjukkan dengan membentuk Departemen Urusan Pengembangan Eksplorasi Kelautan, yang akan dinakhodai oleh Sarwono Kusumaatmadja.

Sebagai warga negara, saya merasa gembira dan mendukung gagasan Kepala Negara (Pemerintah) yang dinilai sangat tepat itu. Selama ini potensi yang terkandung di laut belum dikelola secara profesional. Selain itu, terbentuknya departemen eksplorasi kelautan tentu akan menambah lapangan kerja baru bagi insinyur, tenaga ahli, dan profesional muda masalah kelautan atau pemuda-pemudi Indonesia yang berkeinginan berkarir dan mendalami ilmu kelautan.

Itu artinya ke depan pembangunan SDM bangsa akan diarahkan untuk mengangkat sumber daya kelautan, yang pada akhirnya memberi kontribusi besar bagi pembangunan nasional dan daerah.

Dalam konteks bangsa bahari di atas, sangat tepat apabila Panglima TNI berasal dari kesatuan TNI AL. Kehadiran Laksaman Widodo A.S. terasa pas bila dihubungkan dengan pemberdayaan sumber daya kelautan. Seperti diketahui, TNI AL saat ini menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana serta lemahnya penguasaan teknologi kebaharian. Padahal, ini faktor kunci untuk bisa mengoptimalkan potensi laut. Selain itu, disadari juga pertahanan keamanan di wilayah maritim Indonesia masih kurang. Contohnya, TNI AL hingga kini hanya memiliki dua kapal selam dan kurang-lebih 200 kapal perang. Itu berarti TNI AL harus bekerja keras dalam mengamankan wilayah laut Indonesia yang luas.

Dra. VIONA PRIMADYTA, M.Sc.
Johar Baru, Jakarta 10550