Tanggungjawab Elite PDIP

Tindak kekerasan, perusakan fasilitas umum, blokade jalan, ancaman akan revolusi yang terjadi di Jakarta, Solo, dan Bali pada 20 dan 21 Oktober 1999 lebih disebabkan oleh ketidakpuasan sebagian massa PDIP sebelum Megawati duduk sebagai wakil presiden RI.

Para elite politik PDIP tentunya sudah paham adanya dukungan fanatis, terutama dari kalangan bawah, yang memiliki pemahaman dan cara pandang yang sangat sederhana tentang wacana politik dan demokrasi saat ini. Dengan memahami kondisi perilaku pendukungnya ini semestinya elite PDIP jauh hari sudah menyosialkan proses politik dan proses berdemokrasi yang benar berdasarkan peraturan perundang-undangan, yaitu pemahaman tentang kalah-menang yang sama-sama terhormat dan harus siap mental menghadapi kondisi yang sangat buruk sekalipun.

Namun, yang saya lihat perilaku para elite PDIP justru sebaliknya. Mereka mengikuti irama logika dan cara berpikir politik dari para pengikutnya yang cenderung belum benar ini. Bahkan ada elitenya yang berkata, ”Lo, mereka kan sudah terlalu lama diinjak-injak martabatnya. Yang mereka lakukan sekarang tidak seberapa jika dibandingkan dengan yang pernah mereka terima.”

Dengan logika demikian, artinya elite partai PDIP memberikan toleransi untuk terus berlangsungnya dendam sejarah yang tidak berkesudahan sekaligus tidak pernah berupaya memperjuangkan nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan upaya penegakan hukum. Padahal, saya yakin, para elite politik itu sangat mengetahui bahwa kekerasan dan perusakan adalah tindakan melawan hukum dan semestinya harus diselesaikan secara hukum, apa pun alasannya!

Setiap kali elite PDIP diwawancarai, hampir selalu diembuskan semangat menang, entah dengan cara apa dan bagaimana, bahkan cenderung memanfaatkan (kalau tidak boleh digunakan istilah ”menunggangi”) sikap fanatisme buta partisannya. Yang jadi korban adalah fasilitas umum, gedung, bank, toko, rambu jalan, pohon ditumbangi, kantor dibakar, dan sebagainya, yang sangat merugikan semua pihak, termasuk memperburuk citra bangsa kita sendiri di mata internasional.

Karena itu, para elite PDIP harus ikut bertanggung jawab dan meminta maaf atas seluruh kerusakan materiil yang ditimbulkan amuk massanya bila mereka masih ingin disebut sebagai kesatria dan pejuang rakyat sejati.

Ir. SUGIJANTO
Pekanbaru