Dana Tak Menjamin Mutu

Yakinkah Anda peningkatan anggaran pendidikan akan meningkatkan mutu pendidikan nasional?
Ya
	44,47	117
Tidak
	53,02%	210
Tak Tahu
	2,51%	10
Total	100%	398

MAHKAMAH Konstitusi memenangkan tuntutan Persatuan Guru Republik Indonesia dan meminta pemerintah mengalokasikan 20 persen anggaran belanja negara untuk pendidikan. Mahkamah memutuskan ini pada 13 Agustus lalu.

Dua hari kemudian, di hadapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan kesanggupan pemerintah. Tahun depan, sektor pendidikan akan mendapat jatah sekitar Rp 224 triliun dari perkiraan rencana anggaran Rp 1.224 triliun.

Komitmen ini tentu saja menggembirakan para pendidik. Tapi mayoritas responden Tempo Interaktif dalam jajak pendapat 20-27 Agustus lalu tak yakin kenaikan anggaran ini akan mendongkrak mutu pendidikan nasional.

Komentar

Semakin tinggi anggaran pendidikan, semakin tinggi pula korupsi yang dilakukan dari tingkat pusat sampai daerah.

(John Lenin,Jakarta)

Persentase dana pendidikan dalam anggaran belanja negara merupakan indikator kemajuan pendidikan di suatu negara, asal anggaran tersebut tidak bocor.

(Galumbang C. Sitinjak, Jakarta)

Pendidikan merupakan aset negara agar bisa maju di segala bidang. Lucunya, di Indonesia anggaran pendidikan malah dikesampingkan.

(Wibi, Klaten)

Indikator Pekan Depan Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menjajaki kemungkinan berkoalisi dalam pemilihan presiden nanti. Ketua Dewan Pimpinan Pusat Golkar Priyo Budi Santoso melontarkan hal itu di Jakarta pekan lalu. ”Ada pemikiran untuk mencalonkan Jusuf Kalla-Megawati Soekarnoputri atau Mega-Kalla,” kata Priyo. Menurut dia, kedua partai kini menunggu hasil pemilu legislatif untuk mematangkan rencana ini. Menurut Anda, apakah koalisi partai dapat menjaring calon presiden yang sesuai dengan keinginan rakyat? Kami tunggu jawaban dan komentar Anda di www.tempointeraktif.com.