Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sengketa
Pemerintah Cairkan Duit Timor
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memerintahkan Bank Mandiri mencairkan 90 rekening deposito dan giro milik PT Timor Putra Nasional senilai Rp 1,22 triliun, Kamis pekan lalu. Duit tersebut akan ditempatkan di rekening sementara Departemen Keuangan. Rekening itu merupakan jaminan kredit Timor kepada Bank Mandiri yang sudah dialihkan ke Badan Penyehatan Perbankan Nasional.
Menurut Menteri Sri Mulyani, dana itu dialihkan untuk mengamankan uang negara. Selain itu, rekening tersebut tidak termasuk aset yang dialihkan ke PT Vista Bella Pratama. "Masak beli Rp 425 miliar bisa mendapat uang Rp 1,22 triliun," ujar Sri Mulyani.
Vista Bella adalah pembeli aset Timor dari Badan Penyehatan pada April 2003. Komisi Pemberantasan Korupsi juga menemukan keterkaitan antara Vista Bella dan Timor, hal yang dilarang dalam perjanjian pembelian aset dari Badan Penyehatan.
Direktur Utama Bank Mandiri Agus Martowardojo mengatakan jumlah dana yang dialihkan sudah termasuk bunga dan pokok kredit. Apabila ada masalah hukum, kata Agus, Menteri Keuangan sudah mempelajari seluruh aspek.
Aksi Korporasi
Truba Tunda Akuisisi Asia Mobile
Niat PT Truba Alam Manunggal Engineering masuk ke bisnis telekomunikasi tertunda. Senin pekan lalu, Truba mengumumkan bahwa mereka menunda rencana akuisisi PT Asia Mobile.
Penundaan itu terkait dengan pembatalan penerbitan saham baru Truba. Semula Truba berniat menerbitkan 4,19 miliar saham baru senilai Rp 3,78 triliun. Duit itu akan dibelikan obligasi Brilliant Capital. Surat utang itulah yang akan ditukar dengan 99 persen saham Asia Mobile. Perusahaan ini merupakan pemilik 37 persen saham operator telekomunikasi Three, yakni PT Hutchison CP Telecommunications.
Menurut Gamala Katoppo dari bagian Hubungan Investor Truba Alam, penundaan disebabkan oleh kondisi pasar yang buruk. "Ditunda hingga waktu yang tidak ditentukan," katanya. Dengan penundaan itu, Truba akan tetap berfokus pada bisnis inti di bidang engineering procurement and construction.
Surat Utang
Sukuk Kelebihan Permintaan
Surat Berharga Syariah Negara alias sukuk yang diterbitkan pemerintah laris manis. Menurut Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Rahmat Waluyanto, permintaan sukuk perdana itu menembus Rp 8 triliun, jauh melampaui target Rp 5 triliun. "Sebanyak Rp 7,1 triliun atau 88 persennya dari investor domestik," kata Rahmat, Selasa pekan lalu. Namun pemerintah hanya akan menerbitkan sukuk Rp 4,69 triliun.
Rahmat menyebutkan peminat terbesar sukuk yang memiliki masa jatuh tempo tujuh tahun, imbal hasil 11,8 persen dan 11,95 persen, ini justru perusahaan asuransi. Mereka memborong separuh atau Rp 2,4 triliun. Sebaliknya, minat bank-bank syariah justru ciut. Mereka hanya membeli sukuk Rp 780 miliar atau 16,6 persen.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan tidak jadi soal porsi bank syariah dalam penerbitan sukuk kali ini tidak signifikan. "Hal itu sudah merupakan prestasi karena institusi keuangan syariah masih mau berdedikasi pada instrumen ini," katanya.
Uang Beredar
Lebaran Rp 77 Triliun
BANK sentral menyiapkan uang hingga Rp 77 triliun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama Lebaran. Jumlah uang tersebut naik lebih dari dua kali lipat dibanding tahun lalu yang hanya Rp 25-30 triliun atau tahun sebelumnya Rp 19 triliun. "Uang sebesar itu kami rasa cukup dan akan kami siapkan sebanyak-banyaknya," kata Deputi Gubernur Bank Indonesia Budi Rochadi seusai rapat koordinasi persiapan Lebaran di kantor Menteri Koordinator Perekonomian Jakarta, Jumat pekan lalu.
Uang sebesar itu akan disalurkan ke perbankan Rp 35 triliun. Dan diperkirakan pada akhir Ramadan serta saat Idul Fitri, uang tersebut akan kembali ke Bank Indonesia melalui perbankan Rp 90 triliun. Adapun kebutuhan uang tunai selama Ramadan diperkirakan akan naik 30 persen. Penyediaan uang tersebut difokuskan pada sepekan sebelum Idul Fitri.
Penghapusan Utang
Pemerintah Hapus Denda PT Dirgantara
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengabulkan permintaan PT Dirgantara Indonesia menghapus denda keterlambatan penyelesaian pesanan Departemen Pertahanan senilai US$ 2,7 juta. "Tolong diaturlah dengan Menteri Keuangan. Saya minta Menteri Keuangan menyelesaikan masalah itu," katanya saat kunjungan kerja ke PT Dirgantara, Jumat pekan lalu.
Departemen Pertahanan dan PT Dirgantara pernah mengikat kontrak kerja sama pengadaan NC 212-200 Patmar dan NBO-105 Transport TNI Angkatan Laut. Selain itu, Departemen Pertahanan memesan CN 235-220 MPA TNI Angkatan Udara. Akibat krisis ekonomi, PT Dirgantara terlambat memenuhi pesanan itu sehingga didenda US$ 8,1 juta.
Direktur Utama Dirgantara Indonesia Budi Santoso mengatakan perusahaannya sebetulnya memiliki piutang terhadap Departemen Pertahanan atas pemesanan 16 unit NAS-332 superpuma TNI Angkatan Udara senilai US$ 5,3 juta. Namun, setelah dikurangi piutang tersebut, kata dia, Dirgantara masih memiliki kewajiban membayar denda US$ 2,7 juta. "Kami minta denda itu dihapuskan," katanya, seperti dikutip Kurniasih Budi dari Tempo.
Budi mengatakan Malaysia pernah menghapus denda keterlambatan PT Dirgantara US$ 3,1 juta. Penghapusan itu dilakukan setelah PT Dirgantara meminta denda tersebut dihapuskan. Namun, kata dia, Malaysia meminta syarat PT Dirgantara membantu perawatan pesawat yang ada di Malaysia. Perawatan itu berdasarkan kontrak baru senilai US$ 20 juta. "Negeri tetangga saja mau menghapus sekaligus memberikan kontrak baru," katanya.
Manufaktur
Indonesia Basis Transmisi Otomatis Honda
Indonesia, melalui PT Honda Precision Parts Manufacturing, menjadi basis produksi transmisi otomatis terbesar ketiga di dunia untuk produsen mobil Honda setelah Amerika Serikat dan Jepang. Jumat pekan lalu, perusahaan itu merayakan produksi kesejuta transmisi otomatis tersebut di pabriknya di Karawang, Jawa Barat.
Presiden Direktur Honda Precision Parts Manufacturing Norio Tezuka menyatakan saat ini 95 persen produksi transmisi otomatis diekspor ke 12 negara, seperti Thailand, Malaysia, Filipina, Vietnam, Taiwan, India, Pakistan, bahkan sampai Inggris, Meksiko, dan Brasil. Adapun sisanya, lima persen, dipasok untuk produk PT Honda Prospect Motor di Indonesia, seperti Honda Jazz dan CRV. "Indonesia punya nilai kompetitif yang diperhitungkan," katanya, seperti dikutip Raju Febrian dari Tempo.
Namun Tezuka menyatakan belum ada rencana perluasan produksi pabrik yang berdiri sejak 6 Juni 2002 tersebut. Sampai saat ini, perusahaan itu masih mengoptimalkan kapasitas produksi transmisi otomatis yang mencapai 375 ribu unit per tahun. Pabrik itu juga membuat engine valve dengan kapasitas 7,5 juta batang, Four Wheel Drive (4WD) untuk kendaraan roda empat dengan kapasitas 161 ribu unit, dan 1,9 juta Primary Driven Gear untuk roda dua.
Persaingan Usaha
ESPN Star Sports Bersalah
Komisi Pengawas Persaingan Usaha memutus ESPN Star Sports bersama All Asia Multimedia Network bersalah telah melakukan persaingan usaha tidak sehat terkait dengan penjualan hak siar Liga Sepak Bola Utama Inggris. Namun, Komisi membebaskan PT Direct Vision dan Astro All Asia Networks, induk perusahaan All Asia Multimedia.
Ketua Majelis Komisi A.M. Tri Anggraini mengatakan ESPN dan All Asia Multimedia mesti memperbaiki perjanjian pemberian hak siar. Kedua perusahaan ini merupakan pemegang hak siar Liga Inggris di Indonesia hingga musim depan.
Tahun lalu, sebagian besar hak siar Liga Inggris jatuh ke tangan Direct Vision, yang mengoperasikan televisi berbayar Astro Nusantara. Musim ini, giliran jatuh ke Aora TV, milik PT Karya Megah Adijaya.
All Asia Multimedia berniat meminta banding atas putusan Komisi. Kuasa hukumnya, Alexander Lay, mengatakan keputusan Komisi membingungkan karena tidak ditemukan bukti dampak hak siar itu terhadap pasar televisi. "Kompetisi itu malah membuat penonton banyak pilihan dan harga jadi bersaing," katanya.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo