Jenderal Ngebet Berpolitik

SEJUMLAH jenderal Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian RI bakal bertarung dalam pemilihan kepala daerah 2018. Salah satunya Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Letnan Jenderal Edy Rahmayadi, yang menyatakan bakal maju sebagai calon Gubernur Sumatera Utara. "Saya tidak mau jadi KSAD (Kepala Staf TNI Angkatan Darat), tapi mau jadi gubernur kalau warga Sumatera Utara menginginkan," katanya, Rabu dua pekan lalu.

Jenderal lain yang berniat maju adalah Kepala Badan Narkotika Nasional Komisaris Jenderal Budi Waseso. Dia dikabarkan bakal mendampingi Ganjar Pranowo dalam pemilihan Gubernur Jawa Tengah. Majunya para jenderal ini menuai kritik. "Partai gagal melakukan kaderisasi, sehingga menunjuk jenderal aktif yang punya jiwa kepemimpinan dan jaringan," kata pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Siti Zuhro, Senin pekan lalu.

Pada zaman Orde Baru, tentara aktif menjadi kepala daerah sangatlah lumrah. Berita majalah Tempo edisi 14 Mei 1988 berjudul "Saya Ini Gubernur Rakyat" memotret suhu politik di beberapa daerah yang meningkat menjelang pemilihan gubernur baru. Beberapa calonnya berasal dari kalangan tentara.

Di Sumatera Utara, salah satu calon yang diajukan adalah Mayor Jenderal Raja Inal Siregar yang menjabat Panglima Komando Daerah Militer Siliwangi. Pencalonan Raja Inal Siregar tertulis dalam keputusan Menteri Dalam Negeri Rudini tanggal 19 April 1988. Selain Raja, dua calon lain adalah B.M. Silitonga, bekas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Karya Pembangunan, dan Ir M. Abdu Pane, Ketua Badan Koodrinasi Penanaman Modal Daerah.

Kasak-kusuk pencalonan berembus. Raja Inal, 50 tahun, sebagai calon terkuat, berkunjung ke Medan untuk berkenalan dengan para pejabat pemerintah daerah dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara. Raja didampingi Gubernur Kaharuddin Nasution dan Pangdam I Mayor Jenderal Asmono. Agaknya langkah Raja Inal bakal mulus. Fraksi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia hanya mencalonkan dia.

Sebenarnya DPRD Sumatera Utara memutuskan jumlah calon bukan tiga, melainkan lima. Ada nama Kaharuddin dan Mayor Jenderal Purnawirawan Raja Sjahnan. Dua tokoh Golkar Sumatera Utara itu dicalonkan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia dan Partai Persatuan Pembangunan. Sempat beredar isu bahwa di Sumatera Utara, Gubernur Kaharuddin Nasution, yang baru menjabat satu periode, juga ingin maju. Tapi Golkar malah tak mencalonkannya.

Ketua Fraksi Karya Pembangunan DPRD Sumatera Utara Imral Nasution pada 14 April 1988 malah mengumumkan tiga nama yang belakangan tertulis dalam surat Mendagri. Inilah yang mengakibatkan Kaharuddin berang terhadap Imral. Dia menuding Imral sebagai "badut politik" karena membocorkan rahasia DPRD dengan mengumumkan kepada pers sebelum DPRD memutuskan. "Saya ini gubernur rakyat, bukan gubernur Golkar. Jadi apa salahnya rakyat mencalonkan saya?" kata Kaharuddin.

Berbeda dengan Sumatera Utara, Jawa Tengah dan Jawa Timur masih tenang-tenang. Masa jabatan kedua gubernur daerah itu akan berakhir pada Agustus 1988. Ismail, Gubernur Jawa Tengah, disebut-sebut sebagai salah satu calon. "Saya ini kan hanya wayang. Semua sudah ada dalangnya," ujar Ismail.

Selain Ismail, menurut sumber di Dewan Pimpinan Pusat Golkar, Ketua DPRD Jawa Tengah Suko Rahardjo dan Panglima Komando Daerah Militer IV Diponegoro Mayor Jenderal Setiyana, 51 tahun, masuk daftar nominasi. Di Jawa Timur, pemilihan gubernur tampaknya tidak akan menimbulkan guncangan. Dewan Pimpinan Daerah Golkar Jawa Timur sudah buka suara dan menyatakan agar Letnan Jenderal Purnawirawan Wahono, 63 tahun, menjadi gubernur untuk masa jabatan kedua.