Kejaksaan Perlu Memanggil Paksa Pak Harto

Apakah Kejaksaan Agung perlu memanggil paksa mantan presiden Soeharto? (31 Maret - 7 April 2000) Perlu 89,8% 736 Tidak perlu 8,8% 72 Tidak tahu 1,5% 12 Total 100% 820

Setelah menerima hasil pemeriksaan mengenai kondisi kesehatan mantan presiden Soeharto dari tim medis Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, pihak Kejaksaan Agung menyimpulkan bahwa proses pemeriksaan hukum terhadap Soeharto bisa dilanjutkan. Kepastian mengenai kondisi kesehatan mantan penguasa Orde Baru ini sekaligus menepis alasan ketidakhadirannya di Gedung Bundar Kejaksaan Agung untuk menjalani pemeriksaan berkaitan dengan kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme beberapa yayasan yang dipimpinnya.

Sayangnya, masih dengan alasan kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan, Soeharto tidak dapat memenuhi surat panggilan ketiga yang dilayangkan kejaksaan. Pihak kejaksaan malah kemudian ”mengalah” dengan mendatangi kediaman Soeharto di Jalan Cendana, Jakarta, pada 3 April lalu untuk mengadakan pemeriksaan. Dalam pemeriksaan ini Soeharto hanya mampu menjawab tiga pertanyaan tim pemeriksa, sebelum akhirnya dihentikan dengan alasan kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan.

Saat masalah perlu-tidaknya pihak Kejaksaan Agung memanggil paksa Pak Harto diangkat dalam Jajak Pendapat Indikator TEMPO Interaktif, hasilnya sebagian besar (89,8 persen) melihat bahwa pemanggilan paksa perlu dilakukan jika mantan orang nomor satu di Indonesia itu menolak menjalani pemeriksaan kejaksaan. Adapun yang berpendapat sebaliknya hanya 8,8 persen, dan sisanya menjawab tidak tahu.

Jajak Pendapat Pekan Depan: Untuk Jajak Pendapat Indikator mendatang, kami akan menyoroti kemampuan pemerintah menepati jadwal baru LoI (Letter of Intent) IMF. Anda bisa ikut berpartisipasi dengan menjawab ya, tidak, atau tidak tahu di TEMPO Interaktif di www.tempo.co.id.