Kolom Mochtar Pabottingi

SAYA setuju dengan pendapat Mochtar tentang kemungkinan dampak usul Gus Dur mencabut Ketetapan MPRS XXV/1966, yang berisi ketetapan pembubaran PKI dan pernyataan sebagai organisasi terlarang. Pendapat itu dikemukakan secara lengkap dan jernih.

Niat baik Gus Dur menghentikan ketidakadilan yang terkait dengan pelarangan tersebut, dalam kondisi sosial ekonomi yang amburadul dan hukum yang masih membusuk, telah menambah permasalahan atau bahkan bisa menjadi ”perangkap” yang menggagalkan reformasi. Lagi pula, mereka yang di zaman Orde Baru adalah pelaku pelanggaran hak asasi manusia, misalnya, seakan mendapat angin segar dan kesempatan ”berlindung” di balik suara gencar penolakan massa atas pencabutan ketetapan tersebut.

Mochtar juga benar bahwa yang penting saat ini adalah peletakan common vision tentang bentuk reformasi yang diinginkan serta tahapan dalam bentuk prioritas untuk mencapai apa yang dicita-citakan bersama. Tanpa itu, pemerintah seakan melakukan hal yang sifatnya trial and error dan berkesan learning by doing. Bukankah kesempatan untuk berhasil akan lebih besar bila ada arahan yang jelas meski tetap fleksibel dalam menjalani pemerintahan menuju cita-cita bersama tersebut? Sangat banyak rakyat yang menaruh harapan atas keberhasilan pemerintahan Gus Dur, dan terlalu besar risiko untuk bereksperimen atau melemparkan usulan kontroversial meski dengan tujuan akhir yang baik sekalipun.

Saya termasuk yang percaya dengan kepiawaian Gus Dur dalam menggapai tujuan politiknya bagi kemaslahatan mayoritas. Banyak ”tingkah” Gus Dur yang bila ditilik dari sudut pandang ”rasional-linear” berkesan ”salah”, tapi pada ujungnya menghasilkan sesuatu yang melegakan. Meski demikian, melihat melimpahnya masalah besar dan mendesak, saya tetap saja ketar-ketir ketika melihat berbagai front baru dibuka Gus Dur dengan falsafah ”gitu saja kok repot-repot.”

IVAN A. HADAR
Kompleks Kalibata Indah
Jalan Nangka F-23 Jakarta Selatan 12750