Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
|
Apakah Anda setuju Jokowi membentuk partai baru?
|
||
| Ya |  |
|
| 78,1% | 2.211 | |
| Tidak |  |
|
| 18,2%/td> | 515 | |
| Tidak Tahu |  |
|
| 3,7% | 105 | |
| Total | (100%) | 2.831 |
|
PRESIDEN Joko Widodo "dikeroyok" partai pendukungnya. Campur tangan ini tampak kasatmata ketika Jokowi menyusun kabinet dengan mengakomodasi orang-orang yang disodorkan partai. Puan Maharani, Ketua Bidang Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang juga putri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, duduk sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyorongkan H.M. Prasetyo untuk mengisi posisi Jaksa Agung. Klimaksnya adalah pemilihan calon Kepala Kepolisian RI. Partai propemerintah mengusung Komisaris Jenderal Budi Gunawan, yang dikenal sebagai orang dekat Megawati, menjadi calon Kepala Polri. Budi adalah ajudan Megawati saat menjabat presiden pada 2001-2004. Hampir bersamaan, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Budi sebagai tersangka kepemilikan rekening gendut. Lantaran Budi berstatus tersangka, Jokowi menunda melantiknya. "Alasannya moralitas publik," ujar Ahmad Syafii Maarif, Ketua Tim Sembilan yang bertugas menyelesaikan kisruh antara KPK dan Polri. Lemahnya posisi Jokowi di hadapan partai pendukungnya, menurut peneliti dari Indonesia Corruption Watch, Donal Fariz, lantaran dia bukan siapa-siapa di PDIP. Kondisi ini kontras sekali dengan Susilo Bambang Yudhoyono ketika menjadi presiden. Yudhoyono, yang merupakan Ketua Dewan Pembina sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat, didukung dan dilindungi partai. "Walhasil, sepuluh tahun Demokrat menjaga SBY," kata Donal. Menyadari banyak "tangan" yang berusaha mengatur wewenang Jokowi, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Organisasi Massa Pro Jokowi (Projo) Solo Sugeng Setyadi menyatakan organisasi yang dipimpinnya siap berubah menjadi partai politik. Hanya, perubahan itu harus seizin Dewan Pembina yang juga Presiden RI, Joko Widodo. Wacana metamorfosis Projo menjadi partai diakui Ketua Umum DPP Projo Budie Arie Setiadi. "Tak ada yang tak mungkin di Indonesia. Tukang kayu saja bisa jadi presiden, kok," ujar Budie. Dorongan kepada Jokowi untuk membentuk partai tidak hanya datang dari Projo. Dalam jajak pendapat di Tempo.co, sebanyak 2.211 dari 2.831 responden (78,1 persen) setuju Jokowi bikin partai baru. Sedangkan 515 orang (18,2 persen) menolak dan 105 responden (3,7 persen) menyatakan tidak tahu. Puan Maharani mempersilakan Jokowi jika ingin membuat partai baru. "Kalau ada massa dan nama partainya lalu disahkan pemerintah, ya, boleh-boleh saja," ucapnya. "Tapi, sampai saat ini, Pak Jokowi masih kader PDIP dan petugas partai." Pelaksana tugas Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, mencurigai diskursus pembentukan partai sebagai jurus memisahkan Jokowi dengan Megawati dan PDIP. "Pak Jokowi sedang berfokus mengurus pemerintahan. Ini hanya memperkeruh suasana," katanya.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini  Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini    Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini
 Edisi 16 Februari 2015  PODCAST REKOMENDASI TEMPO kutipan-dan-album etalase  Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini  Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini  Asas jurnalisme kami bukan jurnalisme yang memihak satu golongan. Kami percaya kebajikan, juga ketidakbajikan, tidak menjadi monopoli satu pihak. Kami percaya tugas pers bukan menyebarkan prasangka, justru melenyapkannya, bukan membenihkan kebencian, melainkan mengkomunikasikan saling pengertian. Jurnalisme kami bukan jurnalisme untuk memaki atau mencibirkan bibir, juga tidak dimaksudkan untuk menjilat atau menghamba ~ 6 Maret 1971Unduh aplikasi Tempo   Jaringan Media © 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum |
