Langkah Tepat Presiden

Menurut Anda, tepatkah langkah Presiden tidak melantik Syamsul Bahri menjadi anggota KPU?
Ya
	78,55%	249
Tidak
	16,72%	53
Tidak tahu
	4,73%	15
Total	100%	317

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya hanya melantik enam dari tujuh calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU). Satu calon anggota, Syamsul Bahri, masih menunggu proses hukum, terkait dengan dugaan korupsi dana perkebunan di Malang, Jawa Timur.

Pertimbangan Presiden, menurut Menteri Dalam Negeri Mardiyanto, berdasar surat keterangan Jaksa Agung pada 22 Oktober lalu tentang klarifikasi status hukum Syamsul. Selain itu, Syamsul juga meminta Presiden tidak melantiknya sebelum persoalan hukumnya selesai.

Ketua DPR Agung Laksono menyatakan DPR akan menggelar rapat untuk membahas nasib Syamsul. ”Tapi sebaiknya yang bersangkutan mengundurkan diri,” ujarnya.

Dari hasil jajak pendapat Tempo Interaktif, mayoritas responden, yaitu 78,55 persen, menilai tepat langkah Presiden tidak melantik Syamsul Bahri. Yang berpendapat sebaliknya 16,72 persen. Sisanya 4,73 persen memilih tidak tahu.

Komentar

Saya setuju dengan langkah Presiden tidak melantik Syamsul Bahri. Karena ia berstatus tersangka, tunggu hingga proses peradilannya selesai. Ini membuktikan SBY bukan peragu seperti yang didengungkan lawan politiknya.

— Agung, Denpasar

Dalam hukum di Indonesia ada istilah asas praduga tak bersalah. Cobalah Presiden bersikap profesional. Apa salahnya melantik, toh DPR telah menyetujui, artinya rakyat telah setuju. Biarlah kejaksaan yang mengusut.

—Romi Suryana, Bandung

SBY tidak melantik SB bukan karena kemauan SBY, tetapi karena permintaan SB. SB yakin dia akan menang di pengadilan, maka akan muluslah dia menjadi anggota KPU. Kalau SBY berani, seharusnya mencoret SB, karena SB mengaku saksi, padahal tersangka.

—B. Simarmata, Depok