Menagih Pembayaran Kopi Luak

Hingga Maret, tagihan yang saya kirim melalui WhatsApp hanya dibaca tanpa ditanggapi. Pada 23 April 2019, saya mendapat tanggapan, “Spa ini.” Saya ingatkan lagi mengenai pemesanan dan pengiriman kopi yang belum beliau bayar. Sayang sekali, tampaknya Pak Munawar dari Setara Kopi memilih tidak membayar pesanannya. Padahal hasil penjualan kopi luak Lembah Masurai hingga kini sebagian kami gunakan untuk mendukung kegiatan belajar sekolah dasar kelas jauh Sanda.

Ninuk, SU

Merangin, Jambi

Tagihan Bermasalah kartuHalo

SAYA menonaktifkan kartuHalo pada 10 April 2019 langsung di gerai Telkomsel di area Gatot Subroto. Saat itu saya membayar sebesar Rp 286 ribu untuk melunasi tagihan pemakaian yang ada hingga tanggal kartu ditutup. Seusai transaksi, saya tidak mendapat pernyataan atau bukti bahwa kartu telah ditutup, kecualikopi struk transaksi dari mesin EDC yang digunakan. Petugas meyakinkan bahwa setelah ini saya tidak akan mendapat tagihan lagi.

Memang benar, ringkasan tagihan pemakaian yang biasanya dikirim setiap tanggal 20-an setiap bulan tidak saya dapatkan pada April. Namun, beberapa hari lalu, tepatnya pada 25 Mei, saya kembali mendapat surat tagihan pemakaian yang dialamatkan ke e-mail. Untungnya tagihan kartuHalo tidak lagi otomatis dimasukkan ke tagihan kartu kredit karena, setelah menonaktifkan kartu itu, saya segera menghubungi bank penyedia layanan kartu kredit untuk menghentikan tagihan dari Telkomsel lantaran sudah tak lagi menggunakan kartu tersebut.

Mohon Telkomsel memperbaiki pelayanan kepada semua pengguna atau konsumen yang pernah menggunakan jasanya.

Dini P.

Jakarta Selatan

BPJS Kesehatan Masih Defisit

NERACA Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan lagi-lagi defisit. Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menemukan defisit BPJS Kesehatan pada 2018 mencapai Rp 9,1 triliun.

Jumlah tersebut memang lebih sedikit ketimbang pada 2017. Waktu itu defisit mencapai Rp 10 triliun. Tapi hal ini membuktikan bahwa BPJS Kesehatan belum berubah.

Lagi-lagi negara harus menanggung biaya defisit itu, meskipun memang tugas negara adalah menjamin kesehatan masyarakatnya.

Kesehatan memang hak dasar setiap warga negara. Tapi negara juga wajib mengedukasi masyarakat agar memenuhi kewajiban. BPJS Kesehatan tidak perlu segan-segan menagih sehingga tidak ada lagi kasus gagal bayar.

Lalu perbaiki data penerima subsidi BPJS. Banyak pesertaprogram BPJS yang disubsidi negara rupanya orang yang mampu. Teman saya memprotes kenapa dia mendapat subsidi padahal mampumembayar. Saya kira BPJS Kesehatan meski bekerja keras agar masalah-masalah tersebut tidak terulang di kemudian hari.

Maria

Bogor, Jawa Barat

Hormati Proses di Mahkamah Konstitusi

PARA elite politik sama-sama memikul tanggung jawab atas tragedi kemanusiaan yang muncul terkait dengan pengumuman rekapitulasi perolehan suara beberapa waktu lalu. Gelombang protes dan strategi pengamanan yang brutal tak pelak menelan korban baik dari sisi aparat maupun massa aksi. Tercatat enam orang tewas dan ratusan lain luka-luka.

Konflik ini semestinya bisa dihindari jika elite politik mampu memberikan teladan mengenai penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum. Keberatan atas keputusan Komisi Pemilihan Umum tak semestinya diselesaikan di jalanan. Instrumen untuk menguji validitas keputusan itu ada pada lembaga Mahkamah Konstitusi. Saya bersyukur opsi itu akhirnya ditempuh kontestan yang merasa dirugikan.

Di tengah proses pengujian hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi yang digelar pekan ini, para elite perlu menahan diri tidak mengerahkan massa pendukung mereka. Masyarakat, sebaliknya, tak perlu menunjukkan reaksi berlebihan. Cukup sudah nyawa hilang akibat kontestasi politik. Bentrokan berdarah yang menelan korban semestinya tak lagi terulang.

Ridwan

Tangerang, Banten

RALAT

DALAM artikel “Mata-mata Para Wali Saudi” pada edisi 27 Mei-2 Juni 2019 terdapat kekeliruan. Di situ tertulis, “Sebanyak 14 anggota Kongres Amerika Serikat dari Partai Republik, seperti....” Seharusnya, “Sebanyak 14 anggota Kongres Amerika Serikat dari Partai Republik dan Demokrat, seperti....” Kami mohon maaf atas kekeliruan ini.