Belajar dari Jepang

Standar kelulusan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) mengharuskan nilai uji kompetensi guru minimal 8 menjadi penghambat. Meski tidak sedikit yang lulus, banyak pula yang gagal akibat standar nilai ini. Regulasi penghapusan PLPG menjadi Pendidikan Profesi Guru dalam nomenklatur Undang-Undang Guru dan Dosen membuat para guru eks PLPG kesulitan mengikuti PPG, karena belum ada produk hukum yang menaunginya. Kami sudah berkonsultasi dengan pihak Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, tapi belum ada kepastian.

Para guru eks PLPG adalah guru juga. Mereka pun manusia yang memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan hukum. Persoalan ini harus segera dicarikan solusi, jangan sampai berlarut-larut agar tidak menimbulkan masalah di lain hari. Dibutuhkan keputusan dan kebijakan yang memberi rasa ketenangan dan kenyamanan bagi mereka dalam menjalankan tugas, sehingga tujuan dan cita-cita mulia pendidikan bisa teraih. 

Nur Alam Windu Kuncoro, S.Pd.
Guru eks PLPG

Belajar dari Jepang

BEBERAPA tahun lalu saat mengikuti pelatihan kerja di Kota Kawasaki, Jepang, saya menemukan pemandangan yang tidak akan pernah saya temukan di Jakarta. Calon penumpang bus kota rapi berbaris. Tak ada yang berdesakan atau menyerobot. Mereka dengan sabar menunggu giliran naik bus. 

Di lain kesempatan saya menjumpai hal ajaib. Saat itu saya melihat seorang pria yang berjongkok di depan sebuah bar. Rupanya ia sedang menunggu agar mabuknya hilang. Orang Jepang punya kebiasaan menghilangkan mabuk sebelum melanjutkan perjalanan agar tidak merugikan orang lain.

Jepang juga negara yang paling aman di dunia. Tingkat kriminalitas sangat minim. Bahkan, jika barang kita hilang di Jepang, hampir dipastikan 100 persen akan kembali ke pemiliknya. Di Jepang, ada budaya menyerahkan benda hilang yang ditemukan ke kantor polisi terdekat. Pada 2017, uang tunai yang diserahkan masyarakat ke kantor polisi di sekitar Tokyo mencapai lebih dari 3,3 miliar yen.

Saya pernah sengaja meninggalkan barang bawaan di stasiun kereta. Saat kembali ke loket, barang saya masih ada di sana dan dijaga dengan baik oleh petugas. Lain waktu saya sengaja meninggalkan telepon seluler di tempat pengisian baterai untuk ke toilet dan keliling bandara. Ponsel itu masih di sana tanpa bergeser sedikit pun.

Suatu kali pemerintah Prefektur (provinsi) Kanagawa Ken hendak menata ulang jalur bus kota. Sebelum memulai penataan, pemerintah mengadakan beberapa kali dengar pendapat dengan masyarakat yang memanfaatkan jasa transportasi ini. Prosesnya memakan waktu lama. Setelah sepakat pun hanya beberapa rencana pemerintah yang disepakati masyarakat. Tidak ada penggusuran atau pengurangan frekuensi bus agar penduduk menderita.

Mengapa Jepang bisa seperti itu? Sedari kecil mereka sudah diberi pendidikan pembentukan moral. Mereka akan malu sendiri jika melakukan hal-hal yang bertentangan dengan moral dan aturan.

Di Indonesia, reformasi 1998 yang menjajakan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagai jualan utama tampaknya belum membuahkan hasil. Harapan rakyat akan terciptanya pemerintahan yang bersih baru sebatas wacana. 

Suharyo Widagdo
Tangerang Selatan