Mobil Dinas, Tak Pantas

Menurut Anda, apakah mobil dinas seharga Rp 1,3 miliar pantas digunakan oleh para menteri?
Ya
	16,15%	310
Tidak
	81,98%	1.574
Tidak Tahu
	1,88%	36
Total	100%	1.920

PARA menteri kabinet Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono memperoleh mobil dinas baru, Toyota Crown Royal Saloon, yang kelasnya di atas mobil kabinet sebelumnya, Toyo­ta Camry. Di Jepang, harga Crown Royal­ berkisar Rp 452-584 juta, sedang­kan Camry Rp 300-320 juta. Di Indonesia,­ Royal Saloon menjadi sekitar Rp 1,3 miliar. ”Lebih sunyi, lebih senyap,” Menteri Negara Lingkungan Hidup Gusti M. Hatta mengomentari kendaraan dinasnya.

Ketika mulai memerintah pada 2004, Yudhoyono memilih Camry. Menteri-Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra ketika itu beralasan Camry lebih murah daripada Volvo S80, kendaraan kabinet sebelumnya seharga Rp 700 jutaan. Mayoritas pembaca Tempo Interaktif dalam jajak pendapat pada 30 Desember 2009-6 Januari 2010 menilai para menteri itu tidak pantas mendapat fasilitas mobil mewah.

Komentar:

Kemewahan yang ditampilkan para menteri sudah pasti melahirkan sinisme di ka­langan rakyat miskin.

(Fahmi Rinaldi, Jakarta)

Luar biasa banyak yang kita selamatkan dari kemis­kinan jika uang tersebut di­pinjamkan kepada rakyat kecil tanpa bunga.

(Juniadi, Tarakan)

Saya harap semua mobil menteri dengan harga per unit Rp 1,3 miliar itu dijual dan uangnya dihibahkan kepada rakyat miskin atau pe­ng­angguran.

(Henry Djohan, Bandung)

Mungkin kita harus belajar kepada Malaysia, para pejabatnya diharuskan menggunakan mobil Proton atau produk anak bangsa. Harga­nya tidak lebih dari Rp 200 juta.

(Muliyadi, Bandung)

Indikator Pekan Ini PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono pekan lalu melantik tiga wakil menteri dan sekretaris kabinet, yaitu Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Jalal, dan Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Lukita Dinarsyah Tuwo. Namun banyak kalangan menilai posisi wakil menteri tidak ada urgensinya. Direktur Econit Advisory Group Hendri Saparini menegaskan posisi wakil menteri hanya akan membuat anggaran belanja negara membengkak. Menurut dia, ketimbang membentuk jabatan wakil menteri, pemerintah sebaiknya memberda­yakan dan memperkuat pe­ran pejabat setingkat direktur jenderal serta deputi. Menurut Anda, apakah jabatan wakil menteri diperlukan?Kami tunggu jawaban dan komentar Anda di www.tempointeraktif.com.