Mustahil Benahi IPDN

Menurut Anda, apakah IPDN akan lebih baik dengan adanya rekomendasi tim evaluasi? (16-23 Mei 2007)
Ya
	17,18%	73
Tidak
	76,94%	327
Tidak tahu
	5,88%	25
Total	100%	425

Kematian mahasiswa tingkat dua Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Cliff Muntu, membuka borok lain di sekolah milik pemerintah itu. Setelah itu, kasus lain pun bermunculan, mulai dari narkoba, aborsi, pelecehan seksual, hingga dugaan korupsi.

Bahkan Inu Kencana, dosen yang membongkar praktek kekerasan yang menewaskan Cliff, menengarai ada banyak praja putri yang bisa ”dipakai”. Dia mengungkapkan hal itu dalam bukunya: IPDN Undercover.

Maka cukup beralasan kalau banyak suara menginginkan sekolah itu ditutup. Tapi pemerintah enggan. ”Kalau IPDN ditutup sekarang, bagaimana nasib 4.653 praja di sana?” ujar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Pendirian pemerintah itu kini disokong tim evaluasi IPDN pimpinan Ryaas Rasyid. Tim bentukan Presiden Yudhoyono pada 12 April lalu itu sudah menyelesaikan pekerjaannya. Menurut Ryaas, mereka sama sekali tidak akan merekomendasikan pembubaran IPDN. ”Ada tiga alternatif rekomendasi, tapi tidak ada opsi pembubaran,” ujarnya.

Rencananya, tim evaluasi akan menyerahkan laporan dan rekomendasi mereka kepada Presiden pekan ini. Yang akan mereka usulkan antara lain peningkatan jenjang IPDN dari penyelenggara pendidikan strata 1 menjadi pendidikan keprofesian sebagai kelanjutan jenjang S1.

Berikutnya, mengakomodasi usul beberapa gubernur, tim ini juga menyarankan agar pemerintah mendirikan akademi pendidikan dalam negeri regional di setiap daerah. Menurut Ryaas, seluruh pembenahan akan memakan waktu minimal dua tahun.

Tampaknya Ryaas optimistis, usul itu akan membuat IPDN menjadi lebih baik. Namun sebagian besar responden Tempo Interaktif tak percaya. Elfianto Silalahi di Bekasi, misalnya. ”Daripada rekomendasi yang kemungkinan besar tidak dilaksanakan, lebih baik melakukan tindakan nyata mencegah kemungkaran dengan membubarkan IPDN,” ujarnya.

Tapi Frengki Ashari di Pekanbaru berpendapat lain. ”Beri IPDN kesempatan untuk menunjukkan bahwa mereka bukanlah institut tak bermoral,” ujarnya.

Indikator Pekan Ini: Mantan anggota Panitia Pengawas Pemilu, Didik Supriyanto, meminta Komisi Pemilihan Umum mengecek ulang dana kampanye calon presiden pada Pemilu 2004. Soalnya, ada sinyalemen bahwa para kandidat presiden menerima dana ilegal dalam kampanye tersebut. Uang ilegal itu antara lain datang dari dana nonbujeter Departemen Kelautan dan Perikanan. Ini pengakuan mantan menteri Rokhmin Dahuri dan Sekretaris Jenderal Andin H. Taryoto, yang kini jadi terdakwa. Kecuali Amien Rais (Partai Amanat Nasional), Slamet Effendi Yusuf (Partai Golkar), dan Fachri Hamzah (Partai Keadilan Sejahtera), semua yang lain membantah. Belakangan Amien malah mengatakan ada transfer misterius dari pihak asing kepada salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden ketika itu. Karena itu Amien juga mendesak agar aliran dana kampanye para kandidat presiden kali lalu diaudit ulang. Yakinkah Anda bahwa para calon presiden dalam Pemilu 2004 banyak menerima dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan? Kami tunggu jawaban dan komentar Anda di www.tempointeraktif.com